Kupang (ANTARA) - Stunting atau kerdil adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita kerdil akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif.
Dampak kerdil tidak hanya pada segi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Anak merupakan aset bangsa di masa depan. Bisa dibayangkan, bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang jika saat ini banyak yang menderita kerdil.
Dapat dipastikan bangsa ini tidak akan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam menghadapi tantangan global. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah mencanangkan program intervensi pencegahan stunting terintegrasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Pada tahun 2018, misalnya, telah ditetapkan 100 kabupaten di 34 provinsi sebagai lokasi prioritas penurunan masalah kekerdilan. Jumlah ini akan bertambah sebanyak 60 kabupaten pada tahun berikutnya. Dengan adanya kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat menekan angka kekerdilan di Indonesia sehingga dapat tercapai target sustainable development goals (SDGs) pada tahun 2025, yaitu penurunan angka kerdil hingga 40 persen.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Dr drh Didik Budijanto dalam sebuah jurnal kesehatan mengatakan anak yang menderita kerdil akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko mengidap penyakit degeneratif.
Lalu, bagaimana dengan kondisi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)? Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), misalnya, belum lama ini ditemukan kasus kekerdilan di 80 desa yang menyebar di wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah kantung (enclave) Timor Leste, Oecusse, itu.
"Kasus stunting tampaknya sudah menyebar di semua desa di Timor Tengah Utara. Setiap desa memiliki anak-anak penderita stunting sehingga menjadi masalah yang sangat serius yang wajib ditangani oleh pemerintah daerah," kata Wakil Bupati Timor Tengah Utara Aloysius Kobes.
Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki angka kekerdilan tertinggi. "Penyebab tingginya penderita stunting di TTU karena faktor gizi yang sangat kurang. Banyak ibu-ibu saat hamil kurang memberikan asupan gizi yang baik sehingga melahirkan anak dengan postur tubuh yang kerdil," ujar Aloysius Kobes.
Baca juga: 80 desa di Timor Tengah Utara jadi kantong kekerdilan
Pemerintahan di daerah itu, telah melakukan berbagai intervensi program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah memperbaiki gizi masyarakat di wilayah perdesaan yang menjadi kantong kekerdilan terbanyak.
Dalam sebuah studi kesehatan menyebutkan bahwa prevalensi kekerdilan bayi berusia di bawah lima tahun (balita) di NTT mencapai sekitar 40,3 persen, tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Angka tersebut di atas prevalensi kekerdilan nasional sebesar 29,6 persen.
Terpukul
Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes merasa sangat terpukul dengan temuan kasus kekerdilan tersebut. Ia bersama para pimpinan OPD turun langsung ke desa-desa untuk melakukan pengukuran sendiri terhadap penderita kerdil untuk mendapatkan data yang akurat.
"Berbicara tentang stunting berarti berbicara tentang harga diri dari suatu daerah. Oleh karena itu, kalau angka stunting masih tinggi maka kita dinilai tidak bermartabat. Stunting adalah masalah kita bersama, sehingga kita perlu bergandengan tangan untuk mengatasinya secara bersama-sama pula," ujarnya.
Prevalensi kerdil di NTT yang terdiri dari bayi dengan kategori sangat pendek mencapai 18 persen dan pendek 22,3 persen. Kerdil erat kaitannya dengan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Kerdil terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.
United Nations Childrens Fund (UNICEF) mendefinisikan stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran World Health Organization (WHO).
Selain pertumbuhan terhambat, kerdil juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Kerdil dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.
Berdasarkan laporan rekapitulasi penimbangan balita di 11 puskesmas yang ada di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa kasus kekerdilan di Kota Kupang tercatat sebanyak 233 balita, setelah dilakukan pengukuran terhadap 1.723 balita dari sasaran target balita sebanyak 23.525 balita.
Baca juga: 10 kelurahan jadi kantong stunting di Kota Kupang
Sementara di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebagaimana diungkapkan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Rina Kusumaningrum bahwa saat ini pihaknya masih melakukan survei masalah kekerdilan. Survei dilakukan sejak September dan ditargetkan selesai Desember 2019.
Balita yang sudah disurvei sebanyak 6.899 orang. Petugas mendatangi rumah ke rumah mencari balita. Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan melakukan survei kekerdilan di TTS dengan menggunakan sampel 30 desa yang tersebar di lima kecamatan.
Dari hasil survei tersebut, diketahui angka anak kerdil untuk Kabupaten TTS mencapai 53,4 persen, lebih kecil dari tahun 2016, yakni 57,3 persen. Walaupun tingkat penurunannya tidak terlalu signifikan, namun hal itu menunjukkan adanya perubahan pola hidup dari masyarakat menuju pola hidup sehat.
Kondisi kerdil berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa faktor, di antaranya kurang gizi kronis dalam waktu lama, retardasi pertumbuhan intrauterine, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori, perubahan hormon yang dipicu oleh stres dan sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak.
Adapun gejala kerdil adalah anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda/kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulang tertunda.
Pentingnya asupan gizi
Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Kupang I Gusti Agung Ngurah Suarnawa, S.Km, M.Kes, mengatakan untuk mengatasi kekerdilan, asupan gizi yang cukup harus dimulai dari anak masih dalam kandungan ibunya sampai pada usia dua tahun untuk kebutuhan perkembangan anak dan perkembangan otak anak
"Tatkala zat-zat nutrisi tak terpenuhi maka bisa mempengaruhi pertumbuhan fisik dan otak anak, sehingga saat ada ibu hamil selalu diingatkan untuk makan beranekaragam makanan dan saat melahirkan nantinya harus memberikan ASI eksklusif selama enam bulan dan mulai dikenalkan makanan pendamping ASI setelah dua tahun," katanya.
Selain itu, para ibu juga dibekali dengan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dimana di dalam buku tersebut juga termuat pentingnya seorang ibu yang hamil memberikan asupan gizi yang cukup bagi janin dan anaknya.
Dalam konteks persoalan gizi di NTT, misalnya, telah terjadi penurunan prevalensi kekerdilan sekitar 9,1 persen, dengan tingkat penurunan dua persen setiap tahun. Hal ini merujuk data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mengenai status gizi nasional.
Baca juga: Stunting menyerang 2.000 anak di Kota Kupang
Artinya, telah terjadi perubahan yang cukup baik. Misalnya, pada prevalensi Gizi Kurang (underweigth) perbaikan itu terjadi berturut–turut dari tahun 2013 sebesar 19,6 persen turun menjadi 17,7 persen pada 2018. Prevalensi kerdil dari 37,2 persen turun menjadi 30,8 persen, dan prevalensi kurus (wasting) dari 12,1 persen turun menjadi 10,2 persen.
Adanya tingkat perubahan tersebut, karena adanya intervensi kesehatan berupa surveilans gizi yang dimulai dari posyandu, puskesmas, dan Dinas Kesehatan. Di samping itu juga, pemerintah turut mengedukasi masyarakat agar tercipta perilaku hidup yang sehat.
Komitmen pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sudah tertuang dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di wilayah Indonesia Timur sudah ada 10 kabupaten yang menerbitkan regulasi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam rangka pencegahan stunting dan masalah gizi.
Meski prevalensi kerdil dalam Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2018 menunjukkan angka penurunan sebesar 30,8 persen, Provinsi NTT dinilai memiliki persentase balita kerdil cukup tinggi, yakni 42,6 persen jika dibandingkan dengan tingkat nasional.
Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian, dan industri mengarahkan program penanggulangan kekerdilan di daerah yang memiliki prevalensi kerdil tinggi.
"Stunting ada di seluruh Indonesia. Kita fokus kepada daerah yang stunting rate-nya relatif tinggi. Contoh daerah paling tinggi itu di NTT," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro sembari menambahkan adanya fokus di area dengan prevalensi kerdil tinggi bukan berarti daerah lain tidak mendapat perhatian. Sebab, kasus kerdil masih terjadi di semua provinsi di Indonesia.
Sebab, dengan angka 30 persen saat ini jumlahnya masih sangat besar yang bahayanya akan menciptakan kemiskinan di masa depan. Di sini, pemerintahan Nusa Tenggara Timur harus membuka mata untuk menangani kasus kerdil dengan serius agar kelak tidak melahirkan manusia yang tidak memiliki masa depan bagus.
Baca juga: Wagub optimistis kelor bebaskan NTT dari stunting
Baca juga: Lipsus - Gizi buruk dan Stunting yang terus melanda
Dampak kerdil tidak hanya pada segi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Anak merupakan aset bangsa di masa depan. Bisa dibayangkan, bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang jika saat ini banyak yang menderita kerdil.
Dapat dipastikan bangsa ini tidak akan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam menghadapi tantangan global. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah mencanangkan program intervensi pencegahan stunting terintegrasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Pada tahun 2018, misalnya, telah ditetapkan 100 kabupaten di 34 provinsi sebagai lokasi prioritas penurunan masalah kekerdilan. Jumlah ini akan bertambah sebanyak 60 kabupaten pada tahun berikutnya. Dengan adanya kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat menekan angka kekerdilan di Indonesia sehingga dapat tercapai target sustainable development goals (SDGs) pada tahun 2025, yaitu penurunan angka kerdil hingga 40 persen.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Dr drh Didik Budijanto dalam sebuah jurnal kesehatan mengatakan anak yang menderita kerdil akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko mengidap penyakit degeneratif.
Lalu, bagaimana dengan kondisi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)? Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), misalnya, belum lama ini ditemukan kasus kekerdilan di 80 desa yang menyebar di wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah kantung (enclave) Timor Leste, Oecusse, itu.
"Kasus stunting tampaknya sudah menyebar di semua desa di Timor Tengah Utara. Setiap desa memiliki anak-anak penderita stunting sehingga menjadi masalah yang sangat serius yang wajib ditangani oleh pemerintah daerah," kata Wakil Bupati Timor Tengah Utara Aloysius Kobes.
Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki angka kekerdilan tertinggi. "Penyebab tingginya penderita stunting di TTU karena faktor gizi yang sangat kurang. Banyak ibu-ibu saat hamil kurang memberikan asupan gizi yang baik sehingga melahirkan anak dengan postur tubuh yang kerdil," ujar Aloysius Kobes.
Baca juga: 80 desa di Timor Tengah Utara jadi kantong kekerdilan
Pemerintahan di daerah itu, telah melakukan berbagai intervensi program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah memperbaiki gizi masyarakat di wilayah perdesaan yang menjadi kantong kekerdilan terbanyak.
Dalam sebuah studi kesehatan menyebutkan bahwa prevalensi kekerdilan bayi berusia di bawah lima tahun (balita) di NTT mencapai sekitar 40,3 persen, tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Angka tersebut di atas prevalensi kekerdilan nasional sebesar 29,6 persen.
Terpukul
Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes merasa sangat terpukul dengan temuan kasus kekerdilan tersebut. Ia bersama para pimpinan OPD turun langsung ke desa-desa untuk melakukan pengukuran sendiri terhadap penderita kerdil untuk mendapatkan data yang akurat.
"Berbicara tentang stunting berarti berbicara tentang harga diri dari suatu daerah. Oleh karena itu, kalau angka stunting masih tinggi maka kita dinilai tidak bermartabat. Stunting adalah masalah kita bersama, sehingga kita perlu bergandengan tangan untuk mengatasinya secara bersama-sama pula," ujarnya.
Prevalensi kerdil di NTT yang terdiri dari bayi dengan kategori sangat pendek mencapai 18 persen dan pendek 22,3 persen. Kerdil erat kaitannya dengan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Kerdil terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.
United Nations Childrens Fund (UNICEF) mendefinisikan stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran World Health Organization (WHO).
Selain pertumbuhan terhambat, kerdil juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Kerdil dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.
Berdasarkan laporan rekapitulasi penimbangan balita di 11 puskesmas yang ada di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa kasus kekerdilan di Kota Kupang tercatat sebanyak 233 balita, setelah dilakukan pengukuran terhadap 1.723 balita dari sasaran target balita sebanyak 23.525 balita.
Baca juga: 10 kelurahan jadi kantong stunting di Kota Kupang
Sementara di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebagaimana diungkapkan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Rina Kusumaningrum bahwa saat ini pihaknya masih melakukan survei masalah kekerdilan. Survei dilakukan sejak September dan ditargetkan selesai Desember 2019.
Balita yang sudah disurvei sebanyak 6.899 orang. Petugas mendatangi rumah ke rumah mencari balita. Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan melakukan survei kekerdilan di TTS dengan menggunakan sampel 30 desa yang tersebar di lima kecamatan.
Dari hasil survei tersebut, diketahui angka anak kerdil untuk Kabupaten TTS mencapai 53,4 persen, lebih kecil dari tahun 2016, yakni 57,3 persen. Walaupun tingkat penurunannya tidak terlalu signifikan, namun hal itu menunjukkan adanya perubahan pola hidup dari masyarakat menuju pola hidup sehat.
Kondisi kerdil berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa faktor, di antaranya kurang gizi kronis dalam waktu lama, retardasi pertumbuhan intrauterine, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori, perubahan hormon yang dipicu oleh stres dan sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak.
Adapun gejala kerdil adalah anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda/kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulang tertunda.
Pentingnya asupan gizi
Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Kupang I Gusti Agung Ngurah Suarnawa, S.Km, M.Kes, mengatakan untuk mengatasi kekerdilan, asupan gizi yang cukup harus dimulai dari anak masih dalam kandungan ibunya sampai pada usia dua tahun untuk kebutuhan perkembangan anak dan perkembangan otak anak
"Tatkala zat-zat nutrisi tak terpenuhi maka bisa mempengaruhi pertumbuhan fisik dan otak anak, sehingga saat ada ibu hamil selalu diingatkan untuk makan beranekaragam makanan dan saat melahirkan nantinya harus memberikan ASI eksklusif selama enam bulan dan mulai dikenalkan makanan pendamping ASI setelah dua tahun," katanya.
Selain itu, para ibu juga dibekali dengan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dimana di dalam buku tersebut juga termuat pentingnya seorang ibu yang hamil memberikan asupan gizi yang cukup bagi janin dan anaknya.
Dalam konteks persoalan gizi di NTT, misalnya, telah terjadi penurunan prevalensi kekerdilan sekitar 9,1 persen, dengan tingkat penurunan dua persen setiap tahun. Hal ini merujuk data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mengenai status gizi nasional.
Baca juga: Stunting menyerang 2.000 anak di Kota Kupang
Artinya, telah terjadi perubahan yang cukup baik. Misalnya, pada prevalensi Gizi Kurang (underweigth) perbaikan itu terjadi berturut–turut dari tahun 2013 sebesar 19,6 persen turun menjadi 17,7 persen pada 2018. Prevalensi kerdil dari 37,2 persen turun menjadi 30,8 persen, dan prevalensi kurus (wasting) dari 12,1 persen turun menjadi 10,2 persen.
Adanya tingkat perubahan tersebut, karena adanya intervensi kesehatan berupa surveilans gizi yang dimulai dari posyandu, puskesmas, dan Dinas Kesehatan. Di samping itu juga, pemerintah turut mengedukasi masyarakat agar tercipta perilaku hidup yang sehat.
Komitmen pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sudah tertuang dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di wilayah Indonesia Timur sudah ada 10 kabupaten yang menerbitkan regulasi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam rangka pencegahan stunting dan masalah gizi.
Meski prevalensi kerdil dalam Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2018 menunjukkan angka penurunan sebesar 30,8 persen, Provinsi NTT dinilai memiliki persentase balita kerdil cukup tinggi, yakni 42,6 persen jika dibandingkan dengan tingkat nasional.
Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian, dan industri mengarahkan program penanggulangan kekerdilan di daerah yang memiliki prevalensi kerdil tinggi.
"Stunting ada di seluruh Indonesia. Kita fokus kepada daerah yang stunting rate-nya relatif tinggi. Contoh daerah paling tinggi itu di NTT," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro sembari menambahkan adanya fokus di area dengan prevalensi kerdil tinggi bukan berarti daerah lain tidak mendapat perhatian. Sebab, kasus kerdil masih terjadi di semua provinsi di Indonesia.
Sebab, dengan angka 30 persen saat ini jumlahnya masih sangat besar yang bahayanya akan menciptakan kemiskinan di masa depan. Di sini, pemerintahan Nusa Tenggara Timur harus membuka mata untuk menangani kasus kerdil dengan serius agar kelak tidak melahirkan manusia yang tidak memiliki masa depan bagus.
Baca juga: Wagub optimistis kelor bebaskan NTT dari stunting
Baca juga: Lipsus - Gizi buruk dan Stunting yang terus melanda