Kupang (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat dalam upaya mengatasi pungutan liar (pungli) pada objek-objek wisata yang ada.
"Dalam upaya penanganan praktik pungutan liar kami bersama pihak LSM William and Lily Foundation yang membantu melakukan pembinaan langsung warga di objek-objek wisata," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya Christofel Horo ketika dihubungi ANTARA dari Kupang, Senin (29/7).
William and Lily Foundation, menurut dia, juga membantu pemerintah daerah dalam mendampingi warga di desa-desa objek wisata membangun sektor pariwisata.
"Jadi fokusnya pada bagaimana menyiapkan sumber daya manusia di lokasi wisata, termasuk mencegah hal-hal yang kemudian menimbulkan citra buruk bagi pariwisata seperi praktik pungli," katanya.
Christofel mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan kesadaran warga di desa-desa tujuan wisata mengenai pentingnya mewujudkan objek wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan.
Baca juga: Asita NTT minta bupati SBD atasi pungli di lokasi objek wisata
Ia menjelaskan, praktik pungli kepada wisatawan maupun pendamping wisatawan yang dilaporkan terjadi di objek wisata seperti Tanjung Mareha, Watu Malando, dan Pantai Mbawana mendatangkan keluhan dari turis.
Praktik yang demikian, menurut dia, antara lain dipicu oleh kegagapan dalam berinteraksi dan menghadapi perubahan yang datang bersama perkembangan sektor pariwisata.
"Kekagetan interaksi atau kecemburuan sesaat seperti ini yang jadi fokus kami untuk ditangani dengan berbagai pendekatan strategis," katanya dan menambahkan pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah lintas sektor dalam upaya mengatasi pungli di tempat-tempat wisata.
"Pertemuan lintas sektor ini sudah kami lakukan dan semua sepakat untuk bersama-sama mengambil peran menangani pungli di objek-objek wisata," katanya mengenai pertemuan lintas sektor yang antara lain melibatkan perwakilan dari TNI dan Polri.
Baca juga: Pihak terkait dilibatkan dalam mengatasi pungli di SBD
Baca juga: Pemkab SBD bentuk satgas tangani pungli
"Dalam upaya penanganan praktik pungutan liar kami bersama pihak LSM William and Lily Foundation yang membantu melakukan pembinaan langsung warga di objek-objek wisata," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya Christofel Horo ketika dihubungi ANTARA dari Kupang, Senin (29/7).
William and Lily Foundation, menurut dia, juga membantu pemerintah daerah dalam mendampingi warga di desa-desa objek wisata membangun sektor pariwisata.
"Jadi fokusnya pada bagaimana menyiapkan sumber daya manusia di lokasi wisata, termasuk mencegah hal-hal yang kemudian menimbulkan citra buruk bagi pariwisata seperi praktik pungli," katanya.
Christofel mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan kesadaran warga di desa-desa tujuan wisata mengenai pentingnya mewujudkan objek wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan.
Baca juga: Asita NTT minta bupati SBD atasi pungli di lokasi objek wisata
Ia menjelaskan, praktik pungli kepada wisatawan maupun pendamping wisatawan yang dilaporkan terjadi di objek wisata seperti Tanjung Mareha, Watu Malando, dan Pantai Mbawana mendatangkan keluhan dari turis.
Praktik yang demikian, menurut dia, antara lain dipicu oleh kegagapan dalam berinteraksi dan menghadapi perubahan yang datang bersama perkembangan sektor pariwisata.
"Kekagetan interaksi atau kecemburuan sesaat seperti ini yang jadi fokus kami untuk ditangani dengan berbagai pendekatan strategis," katanya dan menambahkan pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah lintas sektor dalam upaya mengatasi pungli di tempat-tempat wisata.
"Pertemuan lintas sektor ini sudah kami lakukan dan semua sepakat untuk bersama-sama mengambil peran menangani pungli di objek-objek wisata," katanya mengenai pertemuan lintas sektor yang antara lain melibatkan perwakilan dari TNI dan Polri.
Baca juga: Pihak terkait dilibatkan dalam mengatasi pungli di SBD
Baca juga: Pemkab SBD bentuk satgas tangani pungli