Kupang (Antara NTT) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan luas bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan yang terbesar di provinsi berbasis kepulauan itu.
"Kalau bendungan di Temef bisa dibangun dan tidak ada kendala lainnya, maka bendungan tersebut akan menjadi bendungan terbesar dengan kapasitas tampungnya mencapai 80 juta kubik air," katanya kepada Antara di Kupang, Jumat.
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan rencana dari pemerintah pusat untuk kembali membangun salah satu bendungan di NTT.
Pemerintahan Joko Widodo sendiri telah menargetkan akan membangun tujuh bendungan di NTT. Dua dari tujuh bendungan yang akan dibangun tersebut saat ini tengah dalam proses pembangunan seperti Raknamo di Kabupaten Kupang dan Rotiklot di Kabupaten Belu.
Menurutnya jika bendungan Temef tersebut jadi dibangun oleh pemerintah maka akan mampu mengairi kawasan persawahan tidak hanya dalam wilayah kabupaten TTS saja tetapi jugabisa sampai ke Kabupaten Malaka.
"Oleh karena itu saya berharap agar, masyarakat di TTS harus mendukung Bupati mereka dalam pembangunan bendungan itu. Toh pembangunan bendungan itu demi kemakmuran rakyat setempat," tuturnya.
Pemerintah provinsi sendiri menurut orang nomor satu di NTT itu, sangat mendukung program pembangunan bendungan itu demi kemakmuran rakyat.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan saat ini Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur masuk dalam agenda prioritas pembangunan.
"Saya sudah minta kepada pemerintah provinsi dan pemeritah kabupaten untuk segera mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan rencana pembangunan tersebut," ujarnya.
Ia berharap agar administrasi pembangunan bendungan itu segera diselesaikan agar tidak bernasib sama seperti bendungan Kolhua di Kota Kupang yang belum juga terealisasi, padahal pemerintah sudah menyiapkan anggaran.
Politisi partai Gerindra ini mengaku dalam pertemuaannya dengan sejumlah pimpinan kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Rabu (1/3) awal bulan lalu, dirinya telah menyampaikan hal tersebut dan meminta agar kalau Bendungan Temef sudah masuk perencanaan pembangunannya, maka jangan lagi ada persoalan tanah atau persoalan sosial lainnya.
Gubernur Lebu Raya mengatakan, pemerintah provinsi maupun kabupaten terus-menerus melakukan pendekatan untuk meyakinkan masyarakat agar merelakan lahannya untuk pembangunan bendungan dimaksud.
Pemerintah, katanya, tidak hanya sekedar memindahkan masyarakat namun memberikan kompensasi yang menguntungkan, seperti pembangunan pemukiman baru (resettlement) untuk mereka.
"Kita tetap berikan ganti rugi bahkan ganti untung, seperti dengtan membangun rumah mereka, dan mencetak lahan sawah baru untuk masyarakat di sana," ujarnya.
Artinya, kata dia, selama proses pembangunan berjalan mereka juga bekerja di situ sebagai petani sawah.
Menurut dia, jika Bendungan Lambo dibangun maka sangat membantu masyarakat setempat terkait pemenuhan kebutuhan air baku serta sistem irigasi, karena bendungan tersebut mampu memproduksi 21 juta kubik air.
Gubernur Lebu Raya mengakui, pemerintah pusat terus memberikan dukungan untuk pembangunan bendungan di provinsi kepulauan yang mayoritas kehidupan masyarakatnya sebagai petani dan peternak.
Dia menjelaskan, saat ini tengah dibangun tiga bendungan berskala raksasa di Nusa Tenggara Timur, yakni di Raknamo, Kabupaten Kupang, Rotiklot di Kabupaten Belu, dan Napunggete di Kabupaten Sikka.
Awalnya, kata dia, rencana pembangunan bendungan dilakukan untuk Kolhua di Kota Kupang, namun masih terkendala lahan sehingga beralih ke Raknamo di Kabupaten Kupang.
"Presiden Jokowi sudah menetapkan 7 bendungan untuk NTT, lima di Pulau Timor dan dua di Flores, dan yang sudah beroperasi adalah Bendungan Tilong, sementara Raknamo, Rotiklot, dan Napunggete sedang dalam proses pembangunan," katanya.
Selanjutnya, kata dia, dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Jakarta beberapa waktu lalu telah diusulkan pula penambahan tiga bendungan, dua di Pulau Sumba dan satu di Kabupaten Ngada, Flores.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga sudah membahas rencana pembangunan bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kapasitas 80 juta kubik air.
"Bendungan Temef ini kalau jadi maka akan menjadi yang terbesar di NTT dan bisa menghasilkan listrik kira-kira 500 MW. Saya sudah bilang bupati agar persiapkan memang lahannya dengan baik," katanya.
Untuk itu, terkait rencana pembangunan bendungan yang didukung penuh oleh pemerintah pusat itu, Gubernur Lebu Raya meminta masyarakatnya juga siap mendukung dengan merelakan lahannya.
"Perlu dukungan dari semua pihak supaya lahan harus bebas. Kita tidak sekedar memindahkan orang tanpa ganti rugi, pasti ganti rugi," demikian Frans Lebu Raya.
"Kalau bendungan di Temef bisa dibangun dan tidak ada kendala lainnya, maka bendungan tersebut akan menjadi bendungan terbesar dengan kapasitas tampungnya mencapai 80 juta kubik air," katanya kepada Antara di Kupang, Jumat.
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan rencana dari pemerintah pusat untuk kembali membangun salah satu bendungan di NTT.
Pemerintahan Joko Widodo sendiri telah menargetkan akan membangun tujuh bendungan di NTT. Dua dari tujuh bendungan yang akan dibangun tersebut saat ini tengah dalam proses pembangunan seperti Raknamo di Kabupaten Kupang dan Rotiklot di Kabupaten Belu.
Menurutnya jika bendungan Temef tersebut jadi dibangun oleh pemerintah maka akan mampu mengairi kawasan persawahan tidak hanya dalam wilayah kabupaten TTS saja tetapi jugabisa sampai ke Kabupaten Malaka.
"Oleh karena itu saya berharap agar, masyarakat di TTS harus mendukung Bupati mereka dalam pembangunan bendungan itu. Toh pembangunan bendungan itu demi kemakmuran rakyat setempat," tuturnya.
Pemerintah provinsi sendiri menurut orang nomor satu di NTT itu, sangat mendukung program pembangunan bendungan itu demi kemakmuran rakyat.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan saat ini Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur masuk dalam agenda prioritas pembangunan.
"Saya sudah minta kepada pemerintah provinsi dan pemeritah kabupaten untuk segera mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan rencana pembangunan tersebut," ujarnya.
Ia berharap agar administrasi pembangunan bendungan itu segera diselesaikan agar tidak bernasib sama seperti bendungan Kolhua di Kota Kupang yang belum juga terealisasi, padahal pemerintah sudah menyiapkan anggaran.
Politisi partai Gerindra ini mengaku dalam pertemuaannya dengan sejumlah pimpinan kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Rabu (1/3) awal bulan lalu, dirinya telah menyampaikan hal tersebut dan meminta agar kalau Bendungan Temef sudah masuk perencanaan pembangunannya, maka jangan lagi ada persoalan tanah atau persoalan sosial lainnya.
Terkendala lahan
Ketika ditanya soal pembangunan Bendungan Lambo, Gubernur Lebu Raya mengatakan rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membangun sebuah bendungan raksasa di daerah Lambo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, NTT dalam tahun ini, masih terkendala dengan masalah pembebasan lahan.
"Memang ada masalah sosial (lahan) di sana, namun kami terus berupaya agar pembangunan Benungan Lambo tetap dilaksanakan," katanya.
"Memang ada masalah sosial (lahan) di sana, namun kami terus berupaya agar pembangunan Benungan Lambo tetap dilaksanakan," katanya.
Gubernur Lebu Raya mengatakan, pemerintah provinsi maupun kabupaten terus-menerus melakukan pendekatan untuk meyakinkan masyarakat agar merelakan lahannya untuk pembangunan bendungan dimaksud.
Pemerintah, katanya, tidak hanya sekedar memindahkan masyarakat namun memberikan kompensasi yang menguntungkan, seperti pembangunan pemukiman baru (resettlement) untuk mereka.
"Kita tetap berikan ganti rugi bahkan ganti untung, seperti dengtan membangun rumah mereka, dan mencetak lahan sawah baru untuk masyarakat di sana," ujarnya.
Artinya, kata dia, selama proses pembangunan berjalan mereka juga bekerja di situ sebagai petani sawah.
Menurut dia, jika Bendungan Lambo dibangun maka sangat membantu masyarakat setempat terkait pemenuhan kebutuhan air baku serta sistem irigasi, karena bendungan tersebut mampu memproduksi 21 juta kubik air.
Gubernur Lebu Raya mengakui, pemerintah pusat terus memberikan dukungan untuk pembangunan bendungan di provinsi kepulauan yang mayoritas kehidupan masyarakatnya sebagai petani dan peternak.
Dia menjelaskan, saat ini tengah dibangun tiga bendungan berskala raksasa di Nusa Tenggara Timur, yakni di Raknamo, Kabupaten Kupang, Rotiklot di Kabupaten Belu, dan Napunggete di Kabupaten Sikka.
Awalnya, kata dia, rencana pembangunan bendungan dilakukan untuk Kolhua di Kota Kupang, namun masih terkendala lahan sehingga beralih ke Raknamo di Kabupaten Kupang.
"Presiden Jokowi sudah menetapkan 7 bendungan untuk NTT, lima di Pulau Timor dan dua di Flores, dan yang sudah beroperasi adalah Bendungan Tilong, sementara Raknamo, Rotiklot, dan Napunggete sedang dalam proses pembangunan," katanya.
Selanjutnya, kata dia, dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Jakarta beberapa waktu lalu telah diusulkan pula penambahan tiga bendungan, dua di Pulau Sumba dan satu di Kabupaten Ngada, Flores.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga sudah membahas rencana pembangunan bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kapasitas 80 juta kubik air.
"Bendungan Temef ini kalau jadi maka akan menjadi yang terbesar di NTT dan bisa menghasilkan listrik kira-kira 500 MW. Saya sudah bilang bupati agar persiapkan memang lahannya dengan baik," katanya.
Untuk itu, terkait rencana pembangunan bendungan yang didukung penuh oleh pemerintah pusat itu, Gubernur Lebu Raya meminta masyarakatnya juga siap mendukung dengan merelakan lahannya.
"Perlu dukungan dari semua pihak supaya lahan harus bebas. Kita tidak sekedar memindahkan orang tanpa ganti rugi, pasti ganti rugi," demikian Frans Lebu Raya.