Kupang (ANTARA) - Pengamat pertanian dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur Dr Ir Leta Rafael Levis mengatakan pemerintah daerah wajib untuk memanfaatkan bendungan yang telah dibangun oleh Pemerintahan Jokowi untuk mendukung swasembada pangan.
"Untuk NTT, pemerintah daerah wajib hukumnya untuk memanfaatkan bendungan yang telah dibangun oleh pemerintahan Jokowi serta fasilitas irigasi lainnya untuk mendukung sekaligus mencapai swasembada pangan di NTT," kata Leta Rafael Levis di Kupang, Rabu (23/10).
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah di provinsi berbasis kepulauan itu untuk mendukung rencana Pemerintah Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan.
Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat 4—5 tahun ke depan.
Baca juga: Penelit yakin Indonesia bisa swasembada pangan dengan catatan
Baca juga: Presiden Prabowo yakin swasembada pangan terwujud paling lambat dalam 4 tahun
Menurut dia, pemerintahan Jokowi telah membangun bendungan-bendungan besar yang dilengkapi dengan irigasi, baik di Pulau Flores maupun Pulau Timor dengan menghabiskan anggaran triliunan rupiah.
"Jadi tinggal dimanfaatkan cara optimal untuk mendukung sektor pertanian," katanya.
Selain memanfaatkan bendungan dan irigasi yang tersedia, ada sembilan kabupaten di NTT yang menjadi sentra produksi jagung di NTT juga patut dikembangkan serta potensi-potensi tanaman lainnya.
Sembilan kabupaten yang menjadi sentra produksi jagung itu adalah Kabupaten Belu, Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Sumba Barat, Sikka, Nagekeo dan Manggarai Timur.
"Jika fasilitas bendungan dan irigasi serta sentra-sentra produksi jagung ini bisa dioptimalkan, maka dalam waktu tiga atau empat tahun ke depan NTT sudah bisa swasembada pangan", katanya.
