Jokowi : penyederhanaan birokrasi terus dilakukan
Minggu, 20 Oktober 2019 18:18 WIB
Tangkapan layar video menampilkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai penandatanganan berita acara pelantikan bersama pimpinan MPR RI di Gedung MPR/DPR RI Jakarta pada Minggu (20/10/2019). (Tangkapan layar video BPMI, Setpres)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran.
"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," ucap Presiden saat memberikan pidato usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Minggu.
Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa eselonisasi harus disederhanakan.
"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai
kompetensi," tuturnya.
Baca juga: Jokowi ingin RI lepas dari jebakan kelas menengah
Baca juga: Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi Presiden dan Wapres RI
Ia juga meminta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Presiden menegaskan.
Selanjutnya, Presiden juga menyoroti soal transformasi ekonomi. "Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden.
"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," ucap Presiden saat memberikan pidato usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Minggu.
Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa eselonisasi harus disederhanakan.
"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai
kompetensi," tuturnya.
Baca juga: Jokowi ingin RI lepas dari jebakan kelas menengah
Baca juga: Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi Presiden dan Wapres RI
Ia juga meminta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Presiden menegaskan.
Selanjutnya, Presiden juga menyoroti soal transformasi ekonomi. "Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden.
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor : Kornelis Aloysius Ileama Kaha
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
MK: Uji materi soal pembatasan hak amnesti dan abolisi tidak dapat diterima
30 January 2026 18:20 WIB
Yusril: Komisi Reformasi Polri segera rampungkan laporan untuk diserahkan ke Presiden
22 January 2026 6:12 WIB
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
MK: Uji materi soal pembatasan hak amnesti dan abolisi tidak dapat diterima
30 January 2026 18:20 WIB