Anggaran untuk Pilkada 2020 sebesar Rp189,78 miliar
Rabu, 6 November 2019 12:02 WIB
Ketua KPU NTT, Thomas Dohu. (ANTARA/Bernadus Tokan)
Kupang (ANTARA) - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp189.782.324.450 untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 untuk sembilan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Total anggaran yang sudah disiapkan untuk pilkada di NTT sebesar Rp189 miliar lebih. Anggaran ini sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada," Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu, di Kupang, Rabu (6/11), terkait anggaran pilkada serentak di NTT.
Dia mengatakan anggaran sebesar Rp189 miliar lebih ini sesuai dengan angka yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sembilan kabupaten penyelenggara pilkada di NTT.
Kesembilan kabupaten yang telah menandatangani NPHD yakni Kabupaten Sabu Raijua pada 16 September 2019, dengan anggaran sebesar Rp15 miliar, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada 28 September 2019 dengan anggaran Rp 25 Miliar.
Baca juga: Disepakati Rp19 miliar untuk biayai Pilkada 2020 di Manggarai
Baca juga: Mungkinkah Pilkada 2020 di Manggarai ditunda?
Kabupaten Malaka menandatangani NPHD pada 1 Oktober 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp14.700.000.000 dan Kabupaten Sumba Timur pada 1 Oktober 2019 dengan nominal Rp29.716.500.000.
Disusul Kabupaten Belu pada 2 Oktober 2019 dengan NHPD sebesar Rp18 miliar, Kabupaten Ngada pada 5 Oktober 2019 dengan jumlah NPHDnya sebesar Rp22.062.177.000.
Kabupaten Sumba Barat pada 7 Oktober 2019 dengan nilai Rp 19.989.034.450, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai Rp26.314.613.000.
Sedangkan Kabupaten Manggarai yang baru menandatangani NPHD pada Senin, (4/11) 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp19 miliar.
Dia berharap, semua kabupaten penyelenggara pilkada dapat memulai tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Baca juga: Anggaran minim, Bawaslu Manggarai-Malaka tolak tandatangani NPHD
Baca juga: Pilkada Ngada butuh Rp30 miliar
"Total anggaran yang sudah disiapkan untuk pilkada di NTT sebesar Rp189 miliar lebih. Anggaran ini sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada," Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu, di Kupang, Rabu (6/11), terkait anggaran pilkada serentak di NTT.
Dia mengatakan anggaran sebesar Rp189 miliar lebih ini sesuai dengan angka yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sembilan kabupaten penyelenggara pilkada di NTT.
Kesembilan kabupaten yang telah menandatangani NPHD yakni Kabupaten Sabu Raijua pada 16 September 2019, dengan anggaran sebesar Rp15 miliar, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada 28 September 2019 dengan anggaran Rp 25 Miliar.
Baca juga: Disepakati Rp19 miliar untuk biayai Pilkada 2020 di Manggarai
Baca juga: Mungkinkah Pilkada 2020 di Manggarai ditunda?
Kabupaten Malaka menandatangani NPHD pada 1 Oktober 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp14.700.000.000 dan Kabupaten Sumba Timur pada 1 Oktober 2019 dengan nominal Rp29.716.500.000.
Disusul Kabupaten Belu pada 2 Oktober 2019 dengan NHPD sebesar Rp18 miliar, Kabupaten Ngada pada 5 Oktober 2019 dengan jumlah NPHDnya sebesar Rp22.062.177.000.
Kabupaten Sumba Barat pada 7 Oktober 2019 dengan nilai Rp 19.989.034.450, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai Rp26.314.613.000.
Sedangkan Kabupaten Manggarai yang baru menandatangani NPHD pada Senin, (4/11) 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp19 miliar.
Dia berharap, semua kabupaten penyelenggara pilkada dapat memulai tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Baca juga: Anggaran minim, Bawaslu Manggarai-Malaka tolak tandatangani NPHD
Baca juga: Pilkada Ngada butuh Rp30 miliar
Pewarta : Bernadus Tokan
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB
Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi dokter yang ambil spesialis di Undana
13 February 2026 17:00 WIB
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Presiden Prabowo: Kami tahu ada yang mengganggu Indonesia, kami tidak bodoh
14 February 2026 8:24 WIB
Eks Dirut PT PIS dituntut 14 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:16 WIB
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:14 WIB
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB
BNPT: 230 orang ditangkap dalam 2 tahun terakhir karena danai kelompok teroris
13 February 2026 13:09 WIB