Labuan Bajo, NTT (ANTARA) - Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan komunikasi penjajakan awal dengan membangun sistem Manajemen Krisis Bencana di Labuan Bajo, sekaligus memastikan daerah itu sebagai pilot project Manajemen Krisis Bencana.
Direktur Destinasi BOPLBF Heribertus GL Nabit dalam rapat tersebut di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (22/1) mengungkapkan mitigasi bencana perlu mendapat perhatian serius dalam menunjang aspek keamanan wisatawan di daerah pariwisata.
"Setiap tahun Labuan Bajo mengalami kenaikan jumlah wisatawan, sementara di sisi lain kondisi alam kadang tidak bisa kita prediksi, begitupun bencana tidak bisa kita hindari, tetapi membangun sistem mitigasi yang kuat melalui kolaborasi lintas kewenangan dan kelembagaan saya yakini apapun keadaannya dapat ditangani dengan sigap dan cekatan", katanya.
Selain itu Heri juga menjelaskan, sistem mitigasi bencana yang mumpuni tidak saja memberi jaminan keamanan bagi para wisatawan tetapi juga memberi jaminan keamanan bagi masyarakat Manggarai Barat secara keseluruhan.
Ia menjelaskan pertemuan yang dilakukan di kantor BOPLBF tersebut sekaligus untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Labuan Bajo pada tanggal 19-21 Januari tentang perlunya mengembangkan pariwisata kedepannya yang lebih baik.
Dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal, antara lain dengan membangun koordinasi bersama Pemda melalui berbagai dinas terkait. Kolaborasi lintas kewenangan dan lembaga ini memastikan Labuan Bajo sebagai pilot project Manajemen Krisis Bencana dari lima objek wisata super prioritas yang sudah ditetapkan.
Selain itu, kata Heri, perlu adanya kantor bersama yang mengandung unsur dari dinas dan lembaga yang saling berkolaborasi untuk mitigasi bencana.
"Penguatan sistem mitigasi bencana ini kan dibangun dan diterapkan bukan hanya karena Labuan Bajo sebagai destinasi wisata saja, tetapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat Labuan Bajo. Potensi bencana setidaknya bisa kita antisipasi lebih dini", lanjut Heri.
Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Barat Dominikus Hawan menyambut baik rencana kolaborasi penguatan sistem mitigasi bencana ini. Menurut Dominikus, pihaknya sejauh ini masih terus membutuhkan dukungan, terutama terkait SDM.
Sebagai tahap awal, dalam beberapa hari ini tiga tim ahli BNPB akan turun ke Labuan Bajo dan sementara berkantor di Kantor BOPLBF sebelum akhirnya bersama semua unsur terkait membangun kantor bersama yang juga akan menjadi crisis center, sekaligus posko permanen.
Selama berada di Labuan Bajo, tim ahli BNPB akan melakukan penelusuran terkait kebutuhan mitigasi bencana dan pengumpulan data untuk memastikan kesiapan penanggulangan bencana.
Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia BNPB, selama 10 tahun terakhir, Manggarai Barat mengalami bencana yang mendominasi adalah, cuaca ekstrim seperti puting beliung, yakni 54.5 persen.
Kemudian yang kedua adalah bencana hidrometeorologi lainnya, seperti banjir longsor dan puting beliung, pernah terjadi pada tahun 2004, 2006, 2009, 2012, 2014, 2017 dan 2018.
Direktur Destinasi BOPLBF Heribertus GL Nabit dalam rapat tersebut di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (22/1) mengungkapkan mitigasi bencana perlu mendapat perhatian serius dalam menunjang aspek keamanan wisatawan di daerah pariwisata.
"Setiap tahun Labuan Bajo mengalami kenaikan jumlah wisatawan, sementara di sisi lain kondisi alam kadang tidak bisa kita prediksi, begitupun bencana tidak bisa kita hindari, tetapi membangun sistem mitigasi yang kuat melalui kolaborasi lintas kewenangan dan kelembagaan saya yakini apapun keadaannya dapat ditangani dengan sigap dan cekatan", katanya.
Selain itu Heri juga menjelaskan, sistem mitigasi bencana yang mumpuni tidak saja memberi jaminan keamanan bagi para wisatawan tetapi juga memberi jaminan keamanan bagi masyarakat Manggarai Barat secara keseluruhan.
Ia menjelaskan pertemuan yang dilakukan di kantor BOPLBF tersebut sekaligus untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Labuan Bajo pada tanggal 19-21 Januari tentang perlunya mengembangkan pariwisata kedepannya yang lebih baik.
Dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal, antara lain dengan membangun koordinasi bersama Pemda melalui berbagai dinas terkait. Kolaborasi lintas kewenangan dan lembaga ini memastikan Labuan Bajo sebagai pilot project Manajemen Krisis Bencana dari lima objek wisata super prioritas yang sudah ditetapkan.
Selain itu, kata Heri, perlu adanya kantor bersama yang mengandung unsur dari dinas dan lembaga yang saling berkolaborasi untuk mitigasi bencana.
"Penguatan sistem mitigasi bencana ini kan dibangun dan diterapkan bukan hanya karena Labuan Bajo sebagai destinasi wisata saja, tetapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat Labuan Bajo. Potensi bencana setidaknya bisa kita antisipasi lebih dini", lanjut Heri.
Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Barat Dominikus Hawan menyambut baik rencana kolaborasi penguatan sistem mitigasi bencana ini. Menurut Dominikus, pihaknya sejauh ini masih terus membutuhkan dukungan, terutama terkait SDM.
Sebagai tahap awal, dalam beberapa hari ini tiga tim ahli BNPB akan turun ke Labuan Bajo dan sementara berkantor di Kantor BOPLBF sebelum akhirnya bersama semua unsur terkait membangun kantor bersama yang juga akan menjadi crisis center, sekaligus posko permanen.
Selama berada di Labuan Bajo, tim ahli BNPB akan melakukan penelusuran terkait kebutuhan mitigasi bencana dan pengumpulan data untuk memastikan kesiapan penanggulangan bencana.
Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia BNPB, selama 10 tahun terakhir, Manggarai Barat mengalami bencana yang mendominasi adalah, cuaca ekstrim seperti puting beliung, yakni 54.5 persen.
Kemudian yang kedua adalah bencana hidrometeorologi lainnya, seperti banjir longsor dan puting beliung, pernah terjadi pada tahun 2004, 2006, 2009, 2012, 2014, 2017 dan 2018.