Kupang (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Darwis Sitorus mengatakan pihaknya telah menjangkau sekitar 80 persen instansi di daerah ini untuk melakukan Sensus Penduduk 2020 dengan sistem dalam jaringan (DP daring).
"Tim kami terus ke lapangan dan hingga kini sudah menjangkau sekitar 80 persen instansi seperti Oraganisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD untuk lakukan SP online," katanya di Kupang, Selasa (25/2).
Dia menjelaskan, khusus di Kota Kupang sabagai ibu kota provinsi, pelaksanaan SP secara daring sudah dilakukan semua mencakup sekitar 63 instansi.
Mengenai jumlah penduduk yang telah melakukan SP secara daring, Darwis mengatakan hasil pendataan masih dikelola admin dan belum dipublikasikan karena masih bersifat prematur.
Menurut dia, instruksi Gubernur NTT kepada seluruh pimpinan instansi di daerah itu untuk berpartisipasi aktif menyukseskan sensus, memberikan dampak sifgnifikan dalam membantu petugasnya di lapangan.
Menurut dia, SP secara daring memberikan banyak bermanfaat, salah satunya bagi orang-orang yang sibuk karena tidak direpotkan dengan kunjungan petugas.
"Sehingga kalau ini berhasil pendatannya maka tidak perlu sensus lagi. Sudah registrasi, sudah gampang. Masyarakat sendiri yang langsung memperbaharui data dirinya," katanya.
Lebih lanjut, Darwis mengatakan adanya pendataan penduduk secara daring juga mengehemat pengeluaran negara mencapai triliunan rupiah.
Selain itu, lanjut dia, juga untuk mengatasi perbedaan data pada instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan BPS sehingga kebutuhan Kemendagri dan kebutuhan BPS sebagai peneliti berbasis data yang sama.
"Kalau dulu kan ada perbedaan antara Dukcapil dan BPS. Karena pendekatannya berbeda sehingga ini jadi momentum besar karena angka secara de facto dan de jure dapat untuk semua orang," katanya.
Adapun kegiatan SP 2020 secara daring telah gelar sejak 15 Februari dan akan berlangsung hingga 31 Maret, sedang SP dengan wawancara langsung akan digelar pada 1-31 Juli mendatang.
"Tim kami terus ke lapangan dan hingga kini sudah menjangkau sekitar 80 persen instansi seperti Oraganisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD untuk lakukan SP online," katanya di Kupang, Selasa (25/2).
Dia menjelaskan, khusus di Kota Kupang sabagai ibu kota provinsi, pelaksanaan SP secara daring sudah dilakukan semua mencakup sekitar 63 instansi.
Mengenai jumlah penduduk yang telah melakukan SP secara daring, Darwis mengatakan hasil pendataan masih dikelola admin dan belum dipublikasikan karena masih bersifat prematur.
Menurut dia, instruksi Gubernur NTT kepada seluruh pimpinan instansi di daerah itu untuk berpartisipasi aktif menyukseskan sensus, memberikan dampak sifgnifikan dalam membantu petugasnya di lapangan.
Menurut dia, SP secara daring memberikan banyak bermanfaat, salah satunya bagi orang-orang yang sibuk karena tidak direpotkan dengan kunjungan petugas.
"Sehingga kalau ini berhasil pendatannya maka tidak perlu sensus lagi. Sudah registrasi, sudah gampang. Masyarakat sendiri yang langsung memperbaharui data dirinya," katanya.
Lebih lanjut, Darwis mengatakan adanya pendataan penduduk secara daring juga mengehemat pengeluaran negara mencapai triliunan rupiah.
Selain itu, lanjut dia, juga untuk mengatasi perbedaan data pada instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan BPS sehingga kebutuhan Kemendagri dan kebutuhan BPS sebagai peneliti berbasis data yang sama.
"Kalau dulu kan ada perbedaan antara Dukcapil dan BPS. Karena pendekatannya berbeda sehingga ini jadi momentum besar karena angka secara de facto dan de jure dapat untuk semua orang," katanya.
Adapun kegiatan SP 2020 secara daring telah gelar sejak 15 Februari dan akan berlangsung hingga 31 Maret, sedang SP dengan wawancara langsung akan digelar pada 1-31 Juli mendatang.