Kupang (ANTARA) - Pakar hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Karolus Kopong Medan, SH.MHum, mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mau membebaskan napi tindak pidana korupsi dalam menghadapi serangan corona virus (COVID-19).

"Saya patut mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk tidak membebaskan napi tindak pidana korupsi dalam menghadapi mewabahnya COVID-19. Keputusan yang demikian itu, menunjukkan bahwa Jokowi masih tetap memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi di negeri ini," kata Karolus Kopong Medan kepada Antara di Kupang, Selasa, (7/4).

Dia mengemukakan hal itu, menanggapi sikap Presiden Joko Widodo untuk tidak membebaskan narapidana kasus tindak pidana korupsi, dengan alasan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat untuk membebaskan para narapidana korupsi karena pandemi COVID-19. Petugas menggeledah dan memeriksa satu persatu kamar warga binaan saat Inspeksi mendadak Menkumham di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (22/7). Inspeksi mendadak tersebut sebagai respons adanya temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya fasilitas mewah yang diperoleh narapidana dan upaya penataan serta penertiban barang bawaan para warga binaan. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq/18) "Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita, jadi mengenai PP No 99 tahun 2012 perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (6/4).

Menurut Kopong Medan, Jokowi masih sangat mendengar secara cermat suara-suara dari berbagai kalangan, untuk secara cermat dan hati-hati menyikapi wacana untuk membebaskan napi korupsi demi mencegah menyebarnya COVID-19 ke dalam lapas.

Keputusan Jokowi tersebut, kata dia, juga sekaligus mengakhiri perdebatan seputar wacana pembebasan napi, termasuk pembebanan napi korupsi karena COVID-19.

"Berakhir sudah perdebatan, dan spekulasi selama ini yang menuduh pemerintah sudah mulai luntur semangatnya untuk memberantas korupsi di negeri ini," demikian Kopong Medan. Petugas menggeledah dan memeriksa satu persatu kamar warga binaan saat Inspeksi mendadak menkumham di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (22/7). Inspeksi mendadak tersebut sebagai respons adanya temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya fasilitas mewah yang diperoleh narapidana dan upaya penataan serta penertiban barang bawaan para warga binaan.(ANTARA FOTO/Umarul Faruq/18)