Kupang (ANTARA) - Akademikus dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengingatkan partai politik untuk mewaspadai pandemi informasi, seperti ancaman infiltrasi media sosial berupa informasi bohong (hoaks) dan kampanye hitam pada Pilkada 2020.
"Hal yang perlu diantisipasi oleh partai politik adalah tantangan bermedia sosial ketika berkampanye. Masalahnya, sulit diklarifikasi di tengah sulitnya rapat umum dan kampanye terbuka pada masa pandemi COVID-19," kata dosen Investigatif News dan Jurnalisme Konflik pada FISIP Unwira Kupang Mikhael Raja Muda Bataona kepada ANTARA di Kupang, Rabu (17/6).
Mikhael mengemukakan hal itu terkait dengan tantangan terberat bagi partai politik berkampanye melalui media sosial pada Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19.
Menyinggung soal kesiapan partai politik agar tahapan pilkada dan kampanye berlanjut, termasuk penggunaan media sosial sebagai solusi, dia menegaskan bahwa parpol harus menyiapkan segala tools yang mereka butuhkan untuk kerja inovatif ke depan.
Baca juga: Akademisi sebut ada jaga jarak birokrasi yang terjadi di NTT
Baca juga: Empat kabupaten di NTT tak ajukan tambahan anggaran pilkada 2020
Menurut Mikhael, fungsi parpol sebagai artikulator dan penyambung kepentingan atau agregasi kepentingan rakyat akan diuji dalam situasi ini.
Bagi partai yang selama ini sudah bekerja, termasuk di tengah pandemi COVID-19, kata Mikhael, tentu akan mudah. Akan tetapi, akan sulit bagi partai yang selama ini tidak punya simpati dan empati kepada rakyat di tengah wabah virus corona.
Masalahnya, kata dosen Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada FISIP Unwira ini, adalah sulitnya materi kampanye menjangkau pemilih-pemilih yang tidak biasa bermedia sosial.
"Itu juga akan menjadi tantangan serius bagi partai dan calon yang diusung," kata Mikhael.
Oleh karena itu, dengan situasi anomali seperti ini, fungsi partai untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat pada masa pandemi COVID-19 akan menjadi tantangan. Ditambah lagi dibatasi daya jangkau kampanye yang hanya diikuti masyarakat yang bisa daring.
"Hal yang perlu diantisipasi oleh partai politik adalah tantangan bermedia sosial ketika berkampanye. Masalahnya, sulit diklarifikasi di tengah sulitnya rapat umum dan kampanye terbuka pada masa pandemi COVID-19," kata dosen Investigatif News dan Jurnalisme Konflik pada FISIP Unwira Kupang Mikhael Raja Muda Bataona kepada ANTARA di Kupang, Rabu (17/6).
Mikhael mengemukakan hal itu terkait dengan tantangan terberat bagi partai politik berkampanye melalui media sosial pada Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19.
Menyinggung soal kesiapan partai politik agar tahapan pilkada dan kampanye berlanjut, termasuk penggunaan media sosial sebagai solusi, dia menegaskan bahwa parpol harus menyiapkan segala tools yang mereka butuhkan untuk kerja inovatif ke depan.
Baca juga: Akademisi sebut ada jaga jarak birokrasi yang terjadi di NTT
Baca juga: Empat kabupaten di NTT tak ajukan tambahan anggaran pilkada 2020
Menurut Mikhael, fungsi parpol sebagai artikulator dan penyambung kepentingan atau agregasi kepentingan rakyat akan diuji dalam situasi ini.
Bagi partai yang selama ini sudah bekerja, termasuk di tengah pandemi COVID-19, kata Mikhael, tentu akan mudah. Akan tetapi, akan sulit bagi partai yang selama ini tidak punya simpati dan empati kepada rakyat di tengah wabah virus corona.
Masalahnya, kata dosen Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada FISIP Unwira ini, adalah sulitnya materi kampanye menjangkau pemilih-pemilih yang tidak biasa bermedia sosial.
"Itu juga akan menjadi tantangan serius bagi partai dan calon yang diusung," kata Mikhael.
Oleh karena itu, dengan situasi anomali seperti ini, fungsi partai untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat pada masa pandemi COVID-19 akan menjadi tantangan. Ditambah lagi dibatasi daya jangkau kampanye yang hanya diikuti masyarakat yang bisa daring.