Kupang (ANTARA) - Pengamat pertanian dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Leta Rafael Levis mengatakan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki banyak potensi pangan lokal sebagai stok pengaman untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
"NTT memiliki banyak potensi pangan lokal sebagai 'buffer stock' untuk membantu meningkatkan ketahanan masyarakat sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki," kata Leta Rafael Levis kepada ANTARA di Kupang, Senin (22/6).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan peringatan FAO akan ancaman krisis pangan, dan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah di NTT dalam mempersiapkan pangan lokal di daerah untuk membantu ketahanan pangan masyarakat.
"Beberapa waktu lalu lalu saya sudah ingatkan bahwa komplikasi pemanasan global dan pandemi COVID-19 akan berdampak pada ketahanan pangan suatu negara," katanya.
Menurut dia, negara-negara yang sering mengekspor komoditi pangan ke Indonesia maupun sebaliknya, akan menghitung ulang tentang untung rugi yang akan diperoleh jika mereka tetap mengekspor komoditi pangan ke negara lain.
"Tentu mereka akan memilih jalan menimbulkan kerugian paling kecil untuk negaranya dibandingkan perhitungan keuntungan," katahya.
Artinya, mereka akan mengabaikan keuntungan jika kebijakan ekspor tersebut dapat mengancam ketahanan pangan dalam negerinya sendiri, katanya.
Baca juga: Bupati Kupang sebut keterersediaan pangan aman selama COVID-19
Baca juga: BI sebut kebutuhan pangan di NTT mampu bertahan empat bulan
Untuk dalam negeri juga akan memilih pola kebijakan yang sama yakni pemerintah daerah tertentu, akan mengamankan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya, dibandingkan kebijakan mengirimkan komoditi pangan ke daerah lain.
Untuk konteks itu, maka Pemerintah NTT perlu segera mendata kembali wilayah tertentu yang berpotensi mengalami kekeringan dan kelaparan.
"Tidak semua wilayah di NTT mengalami kekeringan, akan tetapi masalah kelaparan penyebarannya dapat mengancam masyarakat di seluruh NTT," katanya.
Menurut dia, NTT memiliki banyak potensi pangan sebagai 'buffer stock' untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
Contoh komoditi jagung. Produksi jagung di NTT mengalami surplus untuk wilayah tertentu tetapi penyebarannya tidak merata.
"Karena produksi melimpah maka Pemda NTT telah mengirim puluhan ribu ton jagung ke Jawa. Kita berbangga karena kita dapat mengirimkan begitu banyak jagung ke luar daerah," katanya.
Tetapi satu hal yang perlu diwaspadai adalah apakan stok pangan lokal, khususnya jagung masih cukup untuk kebutuhan warga NTT jika benar-benar terjadi kekeringan berkepanjangan dan masyarakat di beberapa kabupaten dilanda kelaparan, katanya.
"Kita harapkan kebijakan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan ketahanan pangan masyarakat lokal, dibandingkan mencitrakan bahwa NTT produksi jagung melimpah," katanya.
Pemerintah juga perlu mencatat kekuatan persediaan pangan non beras yang di masyarakat, dan berapa banyak masyarakat yang berpotensi mengalami kekurangan pangan untuk beberapa bulan ke depan.
"Kita yakin Pemda NTT di bawah kendali Viktor Laiskodat dan Yoseph Nae Soi akan memberikan kebijakan pangan terbaik bagi ketahanan pangan masyarakat kita, yaitu keseimbangan antara persediaan atau produksi yang valid, distribusi yang merata, dan kemampuan masyarakat untuk memperolehnya," katanya.
"NTT memiliki banyak potensi pangan lokal sebagai 'buffer stock' untuk membantu meningkatkan ketahanan masyarakat sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki," kata Leta Rafael Levis kepada ANTARA di Kupang, Senin (22/6).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan peringatan FAO akan ancaman krisis pangan, dan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah di NTT dalam mempersiapkan pangan lokal di daerah untuk membantu ketahanan pangan masyarakat.
"Beberapa waktu lalu lalu saya sudah ingatkan bahwa komplikasi pemanasan global dan pandemi COVID-19 akan berdampak pada ketahanan pangan suatu negara," katanya.
Menurut dia, negara-negara yang sering mengekspor komoditi pangan ke Indonesia maupun sebaliknya, akan menghitung ulang tentang untung rugi yang akan diperoleh jika mereka tetap mengekspor komoditi pangan ke negara lain.
"Tentu mereka akan memilih jalan menimbulkan kerugian paling kecil untuk negaranya dibandingkan perhitungan keuntungan," katahya.
Artinya, mereka akan mengabaikan keuntungan jika kebijakan ekspor tersebut dapat mengancam ketahanan pangan dalam negerinya sendiri, katanya.
Baca juga: Bupati Kupang sebut keterersediaan pangan aman selama COVID-19
Baca juga: BI sebut kebutuhan pangan di NTT mampu bertahan empat bulan
Untuk dalam negeri juga akan memilih pola kebijakan yang sama yakni pemerintah daerah tertentu, akan mengamankan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya, dibandingkan kebijakan mengirimkan komoditi pangan ke daerah lain.
Untuk konteks itu, maka Pemerintah NTT perlu segera mendata kembali wilayah tertentu yang berpotensi mengalami kekeringan dan kelaparan.
"Tidak semua wilayah di NTT mengalami kekeringan, akan tetapi masalah kelaparan penyebarannya dapat mengancam masyarakat di seluruh NTT," katanya.
Menurut dia, NTT memiliki banyak potensi pangan sebagai 'buffer stock' untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
Contoh komoditi jagung. Produksi jagung di NTT mengalami surplus untuk wilayah tertentu tetapi penyebarannya tidak merata.
"Karena produksi melimpah maka Pemda NTT telah mengirim puluhan ribu ton jagung ke Jawa. Kita berbangga karena kita dapat mengirimkan begitu banyak jagung ke luar daerah," katanya.
Tetapi satu hal yang perlu diwaspadai adalah apakan stok pangan lokal, khususnya jagung masih cukup untuk kebutuhan warga NTT jika benar-benar terjadi kekeringan berkepanjangan dan masyarakat di beberapa kabupaten dilanda kelaparan, katanya.
"Kita harapkan kebijakan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan ketahanan pangan masyarakat lokal, dibandingkan mencitrakan bahwa NTT produksi jagung melimpah," katanya.
Pemerintah juga perlu mencatat kekuatan persediaan pangan non beras yang di masyarakat, dan berapa banyak masyarakat yang berpotensi mengalami kekurangan pangan untuk beberapa bulan ke depan.
"Kita yakin Pemda NTT di bawah kendali Viktor Laiskodat dan Yoseph Nae Soi akan memberikan kebijakan pangan terbaik bagi ketahanan pangan masyarakat kita, yaitu keseimbangan antara persediaan atau produksi yang valid, distribusi yang merata, dan kemampuan masyarakat untuk memperolehnya," katanya.