Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19 Erick Thohir menegaskan bahwa posisinya di tim tersebut bukan sebagai BUMN melainkan sebagai tim yang harus mensinergikan program-program yang ada.
"Saya rasa mungkin posisi saya pada hari ini bukan sebagai Menteri BUMN, bahwa posisi kami di sini merupakan tim di mana yang memang harus mensinergikan program yang ada," ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin, (20/7).
Baca juga: Kemenlu-Kementerian BUMN akan bentuk tim dukung "BUMN Go Global"
Erick Thohir mengatakan kalau dirinya bersama pejabat-pejabat lainnya dalam BUMN sudah melihat memang suka tidak suka bahwa BUMN memiliki infrastruktur dalam menjalankan banyak hal sehingga kemungkinan ada pemikiran dari Presiden Joko Widodo bahwa hal tersebut bisa menjadi pemetaan awal.
"Dengan infrastruktur yang ada, mungkin kami dilibatkan, tetapi tentu saya dan Bapak Budi Gunadi Sadikin bukan sebagai BUMN. Kami ini memang tim yang harus bersinergi dengan menteri-menteri terkait dan juga itu menjadi sebuah program riil yang di mana harus diimplementasikan dengan target-target tertentu," katanya.
Terkait mana yang harus dijalankan terlebih dahulu apakah penanganan COVID-19 atau pemulihan ekonomi, Erick Thohir menjawab bahwa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan mana yang lebih awal.
Ia mengatakan dari Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo nanti akan ada 2-3 program dan dari Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Budi Gunadi Sadikin juga ada program-program lainnya.
"Program-program ini kemudian disinergikan. Seperti contohnya kondisi di Jawa Timur tentu tidak hanya program kesehatan tapi juga program perekonomian harus berjalan seiringan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Karena kita tidak mau juga kepastian tadi daya beli masyarakat yang harus ditingkatkan, tetapi pasokan pangannya dan hal-hal lainnya harus tersedia dalam kondisi yang harus disepakati," ujar Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID 19 tersebut.
Baca juga: Wapres sebut perampingan BUMN untuk tingkatkan daya saing global
Hal-hal ini, lanjut Erick Thohir, harus berjalan seiringan. Jangan sampai, kata dia, seperti dulu ketika pemberlakuan PSBB di Jakarta, hasil-hasil produksi Krakatau Steel di Banten tidak bisa dikirimkan karena truk pengangkutnya tertahan.
"Kondisi-kondisi seperti itu tentunya sebelum menjadi keputusan, kita coba sinergikan dan dipetakan terlebih dahulu, sehingga keputusannya menyeluruh, serta kita juga akan menggelar rapat review yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo langsung, yang mungkin diadakan seminggu sekali. Belum lagi Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengawal setiap harinya," ujar Erick Thohir.
"Saya rasa mungkin posisi saya pada hari ini bukan sebagai Menteri BUMN, bahwa posisi kami di sini merupakan tim di mana yang memang harus mensinergikan program yang ada," ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin, (20/7).
Baca juga: Kemenlu-Kementerian BUMN akan bentuk tim dukung "BUMN Go Global"
Erick Thohir mengatakan kalau dirinya bersama pejabat-pejabat lainnya dalam BUMN sudah melihat memang suka tidak suka bahwa BUMN memiliki infrastruktur dalam menjalankan banyak hal sehingga kemungkinan ada pemikiran dari Presiden Joko Widodo bahwa hal tersebut bisa menjadi pemetaan awal.
"Dengan infrastruktur yang ada, mungkin kami dilibatkan, tetapi tentu saya dan Bapak Budi Gunadi Sadikin bukan sebagai BUMN. Kami ini memang tim yang harus bersinergi dengan menteri-menteri terkait dan juga itu menjadi sebuah program riil yang di mana harus diimplementasikan dengan target-target tertentu," katanya.
Terkait mana yang harus dijalankan terlebih dahulu apakah penanganan COVID-19 atau pemulihan ekonomi, Erick Thohir menjawab bahwa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan mana yang lebih awal.
Ia mengatakan dari Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo nanti akan ada 2-3 program dan dari Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Budi Gunadi Sadikin juga ada program-program lainnya.
"Program-program ini kemudian disinergikan. Seperti contohnya kondisi di Jawa Timur tentu tidak hanya program kesehatan tapi juga program perekonomian harus berjalan seiringan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Karena kita tidak mau juga kepastian tadi daya beli masyarakat yang harus ditingkatkan, tetapi pasokan pangannya dan hal-hal lainnya harus tersedia dalam kondisi yang harus disepakati," ujar Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID 19 tersebut.
Baca juga: Wapres sebut perampingan BUMN untuk tingkatkan daya saing global
Hal-hal ini, lanjut Erick Thohir, harus berjalan seiringan. Jangan sampai, kata dia, seperti dulu ketika pemberlakuan PSBB di Jakarta, hasil-hasil produksi Krakatau Steel di Banten tidak bisa dikirimkan karena truk pengangkutnya tertahan.
"Kondisi-kondisi seperti itu tentunya sebelum menjadi keputusan, kita coba sinergikan dan dipetakan terlebih dahulu, sehingga keputusannya menyeluruh, serta kita juga akan menggelar rapat review yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo langsung, yang mungkin diadakan seminggu sekali. Belum lagi Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengawal setiap harinya," ujar Erick Thohir.