Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Agung Nasional Turki, Mustafa Sentop pada Selasa (3/11), pimpinan MPR RI mendukung sikap tegas Presiden Turki Erdogan yang mengecam keras Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Macron dalam penyataannya dinilai menghina agama Islam dengan mengatakan Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Macron juga mendukung pemuatan karikatur Nabi Muhammad SAW.

"Sebagai Pimpinan MPR RI, saya juga mendukung sikap tegas Presiden RI Joko Widodo yang turut mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang berpotensi memecah belah kerukunan antar-umat beragama di dunia," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, (4/11).

Baca juga: Ketua MPR: Peta jalan vaksinasi dan pemulihan ekonomi harus selaras

Hal itu dikatakan Bamsoet saat bertemu Ketua Majelis Agung Nasional Turki, Mustafa Sentop, di Ankara, Turki, Rabu (4/11).

Dia mengatakan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sudah sepatutnya mendukung kecaman keras Presiden Erdogan terkait pernyataan Presiden Prancis yang dinilai menghina Islam.

Menurut dia, Indonesia memiliki kepentingan untuk menyuarakan perdamaian karena agama apapun tidak pernah mengajarkan untuk saling menghina agama lain ataupun berbuat kekerasan.

"Bahkan dalam Islam diajarkan, mereka yang bukan saudaramu dalam seiman, adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Islam adalah rahmatan lil alamin. Jika penduduk muslim mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin, niscaya benturan antar-peradaban yang mengatasnamakan agama bisa terhindarkan," ujarnya.

Dia mengemukakan, negara berpenduduk muslim seperti Indonesia dan Turki perlu menghadirkan wajah Islam yang harmonis karena penduduk non-muslim tidak mempelajari Al Quran dan hadist, melainkan mereka mempelajari perilaku umat muslim.

Menurut Bamsoet, atas dasar itu, parlemen Turki ikut mendukung MPR RI memiliki yang gagasan membentuk Majelis Syuro Dunia sebagai forum kerja sama bagi negara-negara yang memiliki sistem parlemen sama.

"Itu untuk mengisi ruang kosong yang selama ini ditinggalkan berbagai forum lembaga legislatif internasional seperti International Parliamentary Union (IPU) dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), yakni dalam mendorong perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM, dan toleransi antar umat beragama," tutur dia.

Bamsoet juga menyoroti kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Turki di berbagai bidang, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, namun belum ada kemajuan dalam negosiasi Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA).

Menurut dia, MPR RI sebagai lembaga parlemen yang diisi anggota DPR RI dan DPD RI, mendorong Parlemen Turki membantu menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam proses negosiasi tersebut.

"Percepatan perundingan IT-CEPA sangat diperlukan guna mendorong terwujudnya komitmen pimpinan kedua negara, yaitu Presiden Erdogan dan Presiden Joko Widodo, untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral hingga 10 miliar dolar AS pada tahun 2023," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah bencana gempa bumi yang menghantam Laut Aegean dan berdampak di beberapa wilayah di Turki, khususnya Izmir, pada tanggal 30 Oktober 2020 yang hingga saat ini tercatat sudah 79 warga meninggal dunia, dan 962 orang terluka.

Baca juga: MPR: Presiden Jokowi dukung pembentukan Majelis Syuro Dunia

"Bangsa Indonesia mendoakan dan mendukung agar semua proses recovery pasca-gempa dapat berjalan lancar. Sehingga, masyarakat yang terdampak dapat segera pulih dan bangkit dari musibah tersebut," ujarnya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Pimpinan MPR RI antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, para Wakil Ketua MPR RI antara lain Syarifuddin Hasan dan Fadel Muhammad. Selain itu, anggota MPR RI dari Unsur DPR RI Mohammad Ichsan Firdaus dan anggota MPR RI dari unsur DPD RI Djafar Alkatiri.


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2024