Kupang (Antara NTT) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Nusa Tenggara Timur mengharapkan agar provinsi setempat mendapat alokasi renovasi pemukiman nelayan yang diprogramkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Saatnya renovasi pemukiman nelayan, masih banyak kampung nelayan yang tidak layak sehingga kalau ada program itu maka kami berharap bisa menyentuh masyarakat nelayan kita di NTT," ucap Ketua Bidan Komunikasi dan Informasi HNSI NTT Abdul Wahab kepada Antara di Kupang, Jumat.
Ia mengatakan hal itu terkait upaya KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memajukan nilai hidup nelayan melalui program penataan kampung nelayan.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarie Widjaja mengatakan KKP akan merenovasi sebanyak 20 kampung nelayan pada tahun 2017 ini.
Wahab mengatakan, HNSI menyambut baik program tersebut dan berharap agar masyarakat nelayan di provinsi berbasiskan kepulauan itu mendapat jatah renovasi kampung nelayan dari pusat.
"Karena masih banyak kampung nelayan kita yang tidak layak kita dihuni, dan itu menyebar setiap pulau-pulau kita di NTT" katanya.
Menurutnya, kondisi pemukiman nelayan di provinsi itu masih terkesan kumuh atau tidak tertata baik yang berada di pesisir perkotaan maupun desa-desa pelosok.
Untuk itu, Wahab berharap adanya program renovasi kampung-kampung nelayan seperti bisa menyentuh ke daerah itu sehingga bisa mendapat dukungan pembangunan fisik dan sarana publik yang lebih memadai.
Secara terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto mengatakan, provinsi seetempat belum mendapat alokasi program renovasi kampung nelayan dari KKP.
"Untuk tahun 2017 ini kita belum dialokasikan untuk dapat jatah program renovasi pemukiman nelayan dari KKP," katanya.
"Saatnya renovasi pemukiman nelayan, masih banyak kampung nelayan yang tidak layak sehingga kalau ada program itu maka kami berharap bisa menyentuh masyarakat nelayan kita di NTT," ucap Ketua Bidan Komunikasi dan Informasi HNSI NTT Abdul Wahab kepada Antara di Kupang, Jumat.
Ia mengatakan hal itu terkait upaya KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memajukan nilai hidup nelayan melalui program penataan kampung nelayan.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarie Widjaja mengatakan KKP akan merenovasi sebanyak 20 kampung nelayan pada tahun 2017 ini.
Wahab mengatakan, HNSI menyambut baik program tersebut dan berharap agar masyarakat nelayan di provinsi berbasiskan kepulauan itu mendapat jatah renovasi kampung nelayan dari pusat.
"Karena masih banyak kampung nelayan kita yang tidak layak kita dihuni, dan itu menyebar setiap pulau-pulau kita di NTT" katanya.
Menurutnya, kondisi pemukiman nelayan di provinsi itu masih terkesan kumuh atau tidak tertata baik yang berada di pesisir perkotaan maupun desa-desa pelosok.
Untuk itu, Wahab berharap adanya program renovasi kampung-kampung nelayan seperti bisa menyentuh ke daerah itu sehingga bisa mendapat dukungan pembangunan fisik dan sarana publik yang lebih memadai.
Secara terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto mengatakan, provinsi seetempat belum mendapat alokasi program renovasi kampung nelayan dari KKP.
"Untuk tahun 2017 ini kita belum dialokasikan untuk dapat jatah program renovasi pemukiman nelayan dari KKP," katanya.