Kupang (Antara NTT) - Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan sekitar 70 bendungan untuk mengatasi masalah kekeringan yang selalu menghantui masyarakat daerah ini tiap kali memasuki musim kemarau.
Tiga bendungan yang tengah dibangun tersebut adalah Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu yang hingga kini progresnya mencpai 70-an persen, bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang yang pengisian genangannya pada awal tahun 2018.
Kemudian yang ketiga adalah bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka, yang baru dibangun pada Oktober 2016 lalu diatas lahan seluas 161,61 hektare.
"Sementara sisanya masih dalam proses untuk pembangunan karena masih ada kendala di lapangan," ujarnya.
Dalam pemerintahan Joko Widodo NTT sendiri diberikan kesempatan untuk membangun tujuh bendungan agar bisa mengatasi kekeringan saat musim kemarau di provinsi berbasis kepulauan itu.
Tujuh bendungan yang dibangun tersebut selain tiga bendungan yang telah dibangun adalah Lambo di Kabupaten Nagekeo, Manikin di Kabupaten Kupang, Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kolhua di Kota Kupang.
Dalam perencanaan empat bendungan yang lain akan segera dibangun namun kendala utama seperti anggaran serta pembebasan lahan selalu menjadi hal yang sering dihadapi oleh pemerintah.
"Kendala utama yang dihadapi ya seperti masalah anggaran dan masalah lahan. Itu yang masih terus kami lakukan," tambahnya.
Disamping bendungan, NTT juga menurutnya membutuhkan 4.000 embung yang dapat dibangun di setiap kabupaten, kecamatan dan desa di NTT dalam rangka mengatasi kekeringan.
Namun hingga saat ini baru ada 1.000 embung yang sudah dibangun di sejumlah daerah di provinsi yang menyebut dirinya provinsi pariwisata dan terkenal dengan kawasan wisata Komodonya itu.
Untuk membangun 70 bendungan dan 4.000 embung itu pihaknya tidak mempunyai target yang pasti. Karena menurut Andre semuanya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena itu adalah kebutuhan ideal dan sangat tergantung pada anggaran yang dialokasikan.
Terkait berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membangun 70 bendungan dan 4.000 embung, Andre mengaku tak bisa diukur berapa jumlah anggarannya karena harus didesain terlebih dahulu bendungan dan embung yang akan dibangun.
"Kalau anggaran tidak bisa diukur sekarang karena harus didesain dulu. Itu sesuai dengan kebutuhan daya tampung saja. Karena setiap bendungan dan embung tidak sama daya tampungnya," tuturnya.
Secara perlahan-lahan lanjutnya pembangunan embung setiap tahun pasti dilakukan. Kurang lebih 10 embung dari anggaran APBD dan 80 embung dari anggaran APBN.
"Untuk mengatasi kekeringan kita butuh sekitar 70 bendungan. Dan saat ini yang baru dibangun hanya tiga bendungan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT Andre Koreh kepada Antara di Kupang, Selasa.
Tiga bendungan yang tengah dibangun tersebut adalah Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu yang hingga kini progresnya mencpai 70-an persen, bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang yang pengisian genangannya pada awal tahun 2018.
Kemudian yang ketiga adalah bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka, yang baru dibangun pada Oktober 2016 lalu diatas lahan seluas 161,61 hektare.
"Sementara sisanya masih dalam proses untuk pembangunan karena masih ada kendala di lapangan," ujarnya.
Dalam pemerintahan Joko Widodo NTT sendiri diberikan kesempatan untuk membangun tujuh bendungan agar bisa mengatasi kekeringan saat musim kemarau di provinsi berbasis kepulauan itu.
Tujuh bendungan yang dibangun tersebut selain tiga bendungan yang telah dibangun adalah Lambo di Kabupaten Nagekeo, Manikin di Kabupaten Kupang, Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kolhua di Kota Kupang.
Dalam perencanaan empat bendungan yang lain akan segera dibangun namun kendala utama seperti anggaran serta pembebasan lahan selalu menjadi hal yang sering dihadapi oleh pemerintah.
"Kendala utama yang dihadapi ya seperti masalah anggaran dan masalah lahan. Itu yang masih terus kami lakukan," tambahnya.
Disamping bendungan, NTT juga menurutnya membutuhkan 4.000 embung yang dapat dibangun di setiap kabupaten, kecamatan dan desa di NTT dalam rangka mengatasi kekeringan.
Namun hingga saat ini baru ada 1.000 embung yang sudah dibangun di sejumlah daerah di provinsi yang menyebut dirinya provinsi pariwisata dan terkenal dengan kawasan wisata Komodonya itu.
Untuk membangun 70 bendungan dan 4.000 embung itu pihaknya tidak mempunyai target yang pasti. Karena menurut Andre semuanya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena itu adalah kebutuhan ideal dan sangat tergantung pada anggaran yang dialokasikan.
Terkait berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membangun 70 bendungan dan 4.000 embung, Andre mengaku tak bisa diukur berapa jumlah anggarannya karena harus didesain terlebih dahulu bendungan dan embung yang akan dibangun.
"Kalau anggaran tidak bisa diukur sekarang karena harus didesain dulu. Itu sesuai dengan kebutuhan daya tampung saja. Karena setiap bendungan dan embung tidak sama daya tampungnya," tuturnya.
Secara perlahan-lahan lanjutnya pembangunan embung setiap tahun pasti dilakukan. Kurang lebih 10 embung dari anggaran APBD dan 80 embung dari anggaran APBN.