Kupang (ANTARA) - Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bobby Pitoby mengatakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi stimulus baru yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor properti.
"Kebijakan FLPP merupakan langkah tepat di tengah pandemi COVID-19 dan menjadi stimulus baru yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor properti," kata Bobby Pitobi kepada Antara di Kupang, Selasa (23/2).
Dia meyakini kebijakan tersebut membuat pertumbuhan perumahan di NTT meningkat.
Baca juga: REI NTT targetkan bangun 15.000 unit rumah
Baca juga: REI sudah bangun 300.000 unit rumah layak huni
Namun demikian, menurut dia pertumbuhan perekonomian di suatu daerah butuh kolaborasi semua pihak terkait terutama pemerintah daerah.
Khusus untuk pertumbuhan penyerapan perumahan di NTT, peran pemda dalam hal ini ialah mempermudah perizinan bagi developer agar biaya dapat ditekan semaksimal mungkin dan biaya pajak daerah kepada konsumen yang diminimalisasi, seperti BPHTB.
"Biaya BPHTB ini memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah karena dana yang harus disiapkan di depan sangat besar," katanya.
Kemampuan mereka untuk mencicil ada karena sudah sangat dibantu oleh pemerintah pusat dengan cicilan yang sangat ringan.
"Peran pemda harus ada dengan meminimalisasi biaya-biaya pajak daerah seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang memberatkan MBR," katanya.
"Kebijakan FLPP merupakan langkah tepat di tengah pandemi COVID-19 dan menjadi stimulus baru yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor properti," kata Bobby Pitobi kepada Antara di Kupang, Selasa (23/2).
Dia meyakini kebijakan tersebut membuat pertumbuhan perumahan di NTT meningkat.
Baca juga: REI NTT targetkan bangun 15.000 unit rumah
Baca juga: REI sudah bangun 300.000 unit rumah layak huni
Namun demikian, menurut dia pertumbuhan perekonomian di suatu daerah butuh kolaborasi semua pihak terkait terutama pemerintah daerah.
Khusus untuk pertumbuhan penyerapan perumahan di NTT, peran pemda dalam hal ini ialah mempermudah perizinan bagi developer agar biaya dapat ditekan semaksimal mungkin dan biaya pajak daerah kepada konsumen yang diminimalisasi, seperti BPHTB.
"Biaya BPHTB ini memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah karena dana yang harus disiapkan di depan sangat besar," katanya.
Kemampuan mereka untuk mencicil ada karena sudah sangat dibantu oleh pemerintah pusat dengan cicilan yang sangat ringan.
"Peran pemda harus ada dengan meminimalisasi biaya-biaya pajak daerah seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang memberatkan MBR," katanya.