Kupang (ANTARA) - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Agustinus Rinus mengarapkan adanya bantuan kapal baru pengangkut sampah dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah di perairan dan pantai daerah itu.
"Dulu ada bantuan kapal pengangkut sampah untuk Manggarai Barat tetapi tidak bisa beroperasi maksimal karena peruntukkannya untuk danau bukan untuk laut," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Rabu, {24/2).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana untuk penanganan sampah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Ia mengatakan sampah merupakan persoalan yang serius di Labuan Bajo sebagai salah satu KSPN yang terkenal dengan destinasi unggulan Taman Nasional Komodo itu.
Hasil survei yang dilakukan pihaknya pada 2019, menunjukkan bahwa 58 persen wisatawan menyatakan kota Labuan Bajo kotor, sedangkan 38 persen mengatakan pantai dan laut kotor.
"Kondisi ini menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah daerah, karena itu kita butuh dukungan pengadaan kapal pengangkut sampah baru untuk mengatasi sampah pulau-pulau kecil sekitar Labuan Bajo," katanya.
Pihaknya juga mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk pembenahan aksesibilitas menuju tempat pembuangan akhir (TPA) sanitari di Labuan Bajo yang telah dibangun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Ia menjelaskan kondisi jalan menuju TPA tersebut cukup sulit dilewati saat musim hujan karena tidak ada jembatan penghubung antara TPA dan kota Labuan Bajo.
"Sehingga ketika hujan lebat maka sampah-sampah yang terkumpul tidak bisa diangkut ke TPA karena tidak ada jembatan," katanya.
Baca juga: Pemkab Mabar harapkan Politeknik Pariwisata segera dibangun
Baca juga: Tangkapan ikan nelayan Labuan Bajo turun akibat cuaca buruk
Agustinus berharap, kekurangan sarana dan prasaran untuk penanganan sampah ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait sehingga persoalan sampah di Labuan Bajo yang sudah ditetapkan sebagai destinasi super premium bisa teratasi demi keamanan dan kenyamanan wisatawan.
"Dulu ada bantuan kapal pengangkut sampah untuk Manggarai Barat tetapi tidak bisa beroperasi maksimal karena peruntukkannya untuk danau bukan untuk laut," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Rabu, {24/2).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana untuk penanganan sampah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Ia mengatakan sampah merupakan persoalan yang serius di Labuan Bajo sebagai salah satu KSPN yang terkenal dengan destinasi unggulan Taman Nasional Komodo itu.
Hasil survei yang dilakukan pihaknya pada 2019, menunjukkan bahwa 58 persen wisatawan menyatakan kota Labuan Bajo kotor, sedangkan 38 persen mengatakan pantai dan laut kotor.
"Kondisi ini menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah daerah, karena itu kita butuh dukungan pengadaan kapal pengangkut sampah baru untuk mengatasi sampah pulau-pulau kecil sekitar Labuan Bajo," katanya.
Pihaknya juga mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk pembenahan aksesibilitas menuju tempat pembuangan akhir (TPA) sanitari di Labuan Bajo yang telah dibangun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Ia menjelaskan kondisi jalan menuju TPA tersebut cukup sulit dilewati saat musim hujan karena tidak ada jembatan penghubung antara TPA dan kota Labuan Bajo.
"Sehingga ketika hujan lebat maka sampah-sampah yang terkumpul tidak bisa diangkut ke TPA karena tidak ada jembatan," katanya.
Baca juga: Pemkab Mabar harapkan Politeknik Pariwisata segera dibangun
Baca juga: Tangkapan ikan nelayan Labuan Bajo turun akibat cuaca buruk
Agustinus berharap, kekurangan sarana dan prasaran untuk penanganan sampah ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait sehingga persoalan sampah di Labuan Bajo yang sudah ditetapkan sebagai destinasi super premium bisa teratasi demi keamanan dan kenyamanan wisatawan.