Kupang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) segera melakukan perekrutan tim pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) ulang di Kabupaten Sabu Raijua.
"Proses perekrutan segera dilakukan guna mendukung pelaksanaan pilkada ulang di Kabupaten Sabu Raijua sesuai perintah Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa pilkada di Kabupaten Sabu Raijua," kata Kordinator Divisi dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi NTT Jemris Fointuna ketika dihubungi di Kupang, Sabtu, (24/4).
Jemris mengatakan hal itu terkait akan berlangsungnya pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di Kabupaten Sabu Raijua.
Dia mengatakan, Bawaslu di Kabupaten Sabu Raijua sedang mulai melaksanakan beberapa tahapan sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabu Raijua, yaitu pencermatan data pemilih dari 22-30 April 2021.
Menyikapi hal itu, kata dia, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua segera melakukan perekrutan terhadap panitia pengawas ad hoc untuk melakukan pengawasan terhadap semua proses tahapan pemungutan suara ulang seperti yang diamankan MK.
Menurut dia, pengawas pilkada ulang di Sabu Raijua terdiri dari pengawas 18 orang, pengawas pemilihan di desa/kelurahan sebanyak 63 orang.
Ia mengatakan, pengawas pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibutuhkan mencapai 180 orang.
Baca juga: KPU NTT dan Sabu Raijua siapkan tahapan PSU
"Proses perekrutan segera dilakukan dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sementara buat jadwal perekrutan terhadap pengawas yang dibutuhkan itu," tegasnya.
Jemris mengatakan, Bawaslu bersama Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sedang membahas terkait anggaran yang dibutuhkan Bawaslu untuk pelaksanaan pilkada ulang.
Baca juga: Sebuah pembelajaran politik dari Pilkada Sabu Raijua
"Untuk anggaran yang dibutuhkan Bawaslu masih dibahas bersama pemerintah, kami harapkan segera ditetapkan sehingga berbagai tahapan terkait pengawasan bisa dilakukan dengan baik," kata Jemris.
"Proses perekrutan segera dilakukan guna mendukung pelaksanaan pilkada ulang di Kabupaten Sabu Raijua sesuai perintah Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa pilkada di Kabupaten Sabu Raijua," kata Kordinator Divisi dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi NTT Jemris Fointuna ketika dihubungi di Kupang, Sabtu, (24/4).
Jemris mengatakan hal itu terkait akan berlangsungnya pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di Kabupaten Sabu Raijua.
Dia mengatakan, Bawaslu di Kabupaten Sabu Raijua sedang mulai melaksanakan beberapa tahapan sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabu Raijua, yaitu pencermatan data pemilih dari 22-30 April 2021.
Menyikapi hal itu, kata dia, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua segera melakukan perekrutan terhadap panitia pengawas ad hoc untuk melakukan pengawasan terhadap semua proses tahapan pemungutan suara ulang seperti yang diamankan MK.
Menurut dia, pengawas pilkada ulang di Sabu Raijua terdiri dari pengawas 18 orang, pengawas pemilihan di desa/kelurahan sebanyak 63 orang.
Ia mengatakan, pengawas pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibutuhkan mencapai 180 orang.
Baca juga: KPU NTT dan Sabu Raijua siapkan tahapan PSU
"Proses perekrutan segera dilakukan dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sementara buat jadwal perekrutan terhadap pengawas yang dibutuhkan itu," tegasnya.
Jemris mengatakan, Bawaslu bersama Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sedang membahas terkait anggaran yang dibutuhkan Bawaslu untuk pelaksanaan pilkada ulang.
Baca juga: Sebuah pembelajaran politik dari Pilkada Sabu Raijua
"Untuk anggaran yang dibutuhkan Bawaslu masih dibahas bersama pemerintah, kami harapkan segera ditetapkan sehingga berbagai tahapan terkait pengawasan bisa dilakukan dengan baik," kata Jemris.