Kupang (Antara NTT) - Ketua Komisi V DPR RI Farry Djemi Francis mengharapkan agar pembangunan tiga bendungan di Nusa Tenggara Timur saat ini, harus ada yang mengelolanya sehingga tidak terbengkelai seperti dalam kasus bendungan Tilong di Kabupaten Kupang.
"Kami belajar dari bendungan Tilong di Kabupaten Kupang yang hingga saat terbengkalai akibat tidak ada yang mengelolahnya. Ini sangat disayangkan, sehingga kami berharap agar tiga bendungan yang tengah dibangun itu harus ada pengelolanya saat sudah digunakan," katanya kepada Antara di Kupang, Selasa.
Ia mengatakan perhatian yang diberikan pemerintahan Joko Widodo-JK selama tiga tahun masa kepemimpinan mereka ini harus dijaga, karena Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah di wilayah timur Indonesia yang mendapat prioritas pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan serta bendungan.
Menurut Farry, pembangunan bendungan Tilong yang dibangun sekitar tahun 1990-an itu hingga kini tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar akibat aliran irigasinya tidak dibangun dengan benar.
Bahkan menurutnya justru masalah aliran air di bendungan itu sempat menjadi konflik antara pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang berebutan ingin mengelolah bendungan tersebut.
"Saat ini ada tiga bendungan yang tengah dibangun, Raknamo, Rotiklot dan bendungan Napungete. Dan yang akan selesai bendungan Raknamo, terus akan menyusul bendungan lainnya. Saya berharap jangan hanya membangun saja, tetapi mulai sekarang harus dipikirkan siapa yang akan mengelolanya sehingga bisa dimanfaatkan semua masyarakat," tuturnya.
Disamping bendungan yang disoroti, hal yang sama juga berlaku bagi tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia-Timor Leste yang saat ini sudah dibangun dengan sangat megahnya harus juga dikelola dengan baik.
"Kita juga harapkan agar tiga PLBN itu bisa ditentukan siapa pengelolanya. Jangan hanya membangun tetapi nanti kedepannya tidak diurus dengan baik," tambahnya.
Lebih lanjut ia juga mengapresiasi sejumlah pembangunan yang sudah dilaksanakan di NTT. Namun ada juga yang menurutnya merupakan program lama yang dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo seperti jalan-jalan menuju kawasan wisata baik di pulau Timor, Sumba dan juga Flores.
Namun seiring perjalanan waktu, ruas jalan sepanjang 9,7 kilometer menuju bendungan Raknamo, akhirnya berubah jadi mulus. "Kami bersyukur karena ruas jalan ini sampai diaspal karena ada bendungan Raknamo di sana," katanya.
Anton, salah seorang petani di Desa Raknamo mengaku sudah tak sabar lagi menunggu berfungsinya bendungan Raknamo, agar air dari bendungan tersebut bisa dialirkan ke lahan pertaniannya. "Saya optimistis bisa memanen dua sampai tiga kali dalam setahun," katanya.
"Kami belajar dari bendungan Tilong di Kabupaten Kupang yang hingga saat terbengkalai akibat tidak ada yang mengelolahnya. Ini sangat disayangkan, sehingga kami berharap agar tiga bendungan yang tengah dibangun itu harus ada pengelolanya saat sudah digunakan," katanya kepada Antara di Kupang, Selasa.
Ia mengatakan perhatian yang diberikan pemerintahan Joko Widodo-JK selama tiga tahun masa kepemimpinan mereka ini harus dijaga, karena Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah di wilayah timur Indonesia yang mendapat prioritas pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan serta bendungan.
Menurut Farry, pembangunan bendungan Tilong yang dibangun sekitar tahun 1990-an itu hingga kini tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar akibat aliran irigasinya tidak dibangun dengan benar.
Bahkan menurutnya justru masalah aliran air di bendungan itu sempat menjadi konflik antara pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang berebutan ingin mengelolah bendungan tersebut.
"Saat ini ada tiga bendungan yang tengah dibangun, Raknamo, Rotiklot dan bendungan Napungete. Dan yang akan selesai bendungan Raknamo, terus akan menyusul bendungan lainnya. Saya berharap jangan hanya membangun saja, tetapi mulai sekarang harus dipikirkan siapa yang akan mengelolanya sehingga bisa dimanfaatkan semua masyarakat," tuturnya.
Disamping bendungan yang disoroti, hal yang sama juga berlaku bagi tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia-Timor Leste yang saat ini sudah dibangun dengan sangat megahnya harus juga dikelola dengan baik.
"Kita juga harapkan agar tiga PLBN itu bisa ditentukan siapa pengelolanya. Jangan hanya membangun tetapi nanti kedepannya tidak diurus dengan baik," tambahnya.
Lebih lanjut ia juga mengapresiasi sejumlah pembangunan yang sudah dilaksanakan di NTT. Namun ada juga yang menurutnya merupakan program lama yang dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo seperti jalan-jalan menuju kawasan wisata baik di pulau Timor, Sumba dan juga Flores.
Terima kasih Jokowi-JK
Sementara itu, masyarakat di Desa Raknamo, Kabupaten Kupang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah membangun ruas jalan sepanjang 9,7 kilometer di desa tersebut menjadi mulus dan beraspal Hotmix.
"Masyarakat di desa ini sangat bersyukur karena berkat adanya bendungan raknamo, ruas jalan di desa ini sudah sangat bagus. Warga di sini sangat senang," kata Arnold Taraen, salah seorang tokoh masyarakat Desa Raknamo kepada Antara di Raknamo, Selasa.
Arnold mengatakan pada awalnya masyarakat di desa itu ada yang menolak dan ada pula yang menerima rencana pemerintah untuk membangun bendungan Raknamo, karena ruas jalan di desa itu belum beraspal dan berdebu jika dilewati truk.
"Artinya, saat musim kemarau, kami harus makan debu, dan saat musim penghujan tiba, kami harus masuk lumpur di jalanan tersebut. Atas dasar itu, banyak masyarakat yang menolak pembangunan bendungan di Raknamo pada saat itu," ujarnya.
"Masyarakat di desa ini sangat bersyukur karena berkat adanya bendungan raknamo, ruas jalan di desa ini sudah sangat bagus. Warga di sini sangat senang," kata Arnold Taraen, salah seorang tokoh masyarakat Desa Raknamo kepada Antara di Raknamo, Selasa.
Arnold mengatakan pada awalnya masyarakat di desa itu ada yang menolak dan ada pula yang menerima rencana pemerintah untuk membangun bendungan Raknamo, karena ruas jalan di desa itu belum beraspal dan berdebu jika dilewati truk.
"Artinya, saat musim kemarau, kami harus makan debu, dan saat musim penghujan tiba, kami harus masuk lumpur di jalanan tersebut. Atas dasar itu, banyak masyarakat yang menolak pembangunan bendungan di Raknamo pada saat itu," ujarnya.
Namun seiring perjalanan waktu, ruas jalan sepanjang 9,7 kilometer menuju bendungan Raknamo, akhirnya berubah jadi mulus. "Kami bersyukur karena ruas jalan ini sampai diaspal karena ada bendungan Raknamo di sana," katanya.
Anton, salah seorang petani di Desa Raknamo mengaku sudah tak sabar lagi menunggu berfungsinya bendungan Raknamo, agar air dari bendungan tersebut bisa dialirkan ke lahan pertaniannya. "Saya optimistis bisa memanen dua sampai tiga kali dalam setahun," katanya.
Daya tampung bendungan Raknamo yang mencapai 14 juta meter kubik air itu, tidak hanya untuk kepentingan pertanian di sekitarnya, tetapi juga menjadi daya pikat wisata yang dapat memberikan berkat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.