Makassar (Antara NTT) - PT (Persero) Sarana Multigriya Finansial (SMF) terus melakukan upaya untuk meningkatkan volume Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi salah satu penyalur pinjaman kepada konsumen.
"Program tersebut untuk membantu nasabah yang ingin memiliki rumah guna mendukung Program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan oleh Pemerintah 2015," kata Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo di Makassar, Senin.
Ia mengatakan hal itu pada kesempatan Sosialisasi dan Edukasi bagi 40 jurnalis dari Indonesia Tengah dan Timur terkait dengan percepatan program satu juta rumah di Indonesia yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2015.
Menurut dia, dukungan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mendorong dan memperluas kesempatan masyarakat dalam memiliki rumah yang layak di berbagai pelosok Indonesia.
Heliantopo mengatakan bahwa sesuai dengan Program Kerja Perseroan di tahun ini, Program Pembiayaan terus dilakukan dengan memperluas jangkauan pembiayaan kepada seluruh BPD di Indonesia, khususnya di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia.
"Saat kami bekerjasama dengan 26 Bank BPD, di antaranya 11 BPD mendapatkan pembiayaan SMF, dan tercatat 15 BPD melakukan MoU, SMF melakukan kegiatan berupa pelatihan KPR baik secara kolektif maupun ekslusif di masing-masing BPD." katanya.
Selain itu, katanya, untuk mendorong penyaluran KPR di daerah, SMF juga telah menyusun dan menyerahkan Standard Prosedur Operasi (SPO) KPR BPD SMF, SPO Kredit Modal Kerja Konstruksi Perumahan SMF (KMK - KP SMF).
"Program tersebut untuk membantu nasabah yang ingin memiliki rumah guna mendukung Program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan oleh Pemerintah 2015," kata Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo di Makassar, Senin.
Ia mengatakan hal itu pada kesempatan Sosialisasi dan Edukasi bagi 40 jurnalis dari Indonesia Tengah dan Timur terkait dengan percepatan program satu juta rumah di Indonesia yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2015.
Menurut dia, dukungan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mendorong dan memperluas kesempatan masyarakat dalam memiliki rumah yang layak di berbagai pelosok Indonesia.
Heliantopo mengatakan bahwa sesuai dengan Program Kerja Perseroan di tahun ini, Program Pembiayaan terus dilakukan dengan memperluas jangkauan pembiayaan kepada seluruh BPD di Indonesia, khususnya di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia.
"Saat kami bekerjasama dengan 26 Bank BPD, di antaranya 11 BPD mendapatkan pembiayaan SMF, dan tercatat 15 BPD melakukan MoU, SMF melakukan kegiatan berupa pelatihan KPR baik secara kolektif maupun ekslusif di masing-masing BPD." katanya.
Selain itu, katanya, untuk mendorong penyaluran KPR di daerah, SMF juga telah menyusun dan menyerahkan Standard Prosedur Operasi (SPO) KPR BPD SMF, SPO Kredit Modal Kerja Konstruksi Perumahan SMF (KMK - KP SMF).
Selain itu, SPO Pembiayan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah, yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia, (Asbisindo), dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
Terkait urgensi peran BPD, Heliantopo mengatakan bahwa BPD mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan Program Sejuta Rumah terutama di daerahnya masing-masing.
Hal tersebut menurutnya karena BPD sebagai sistem perbankan lokal dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perumahan, BPD cenderung lebih spesifik mengenal karakteristik masyarakat di daerah masing-masing.
"Peran BPD sangat sentral dalam meningkatkan perekonomian daerah yang secara simultan akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memiliki rumah dan mensukseskan Program Sejuta Rumah, diperlukan fasilitas KPR yang terjangkau dan mudah diakses," katanya.
Tingginya kebutuhan akan perumahan merupakan pangsa pasar yang besar bagi BPD, khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut sejalan dengan transformasi BPD yang dicanangkan oleh Pemerintah
Bisnis pembiayaan KPR dapat menjadi salah satu produk unggulan bagi BPD dalam mengembangkan bisnis di daerahnya. Namun tidak dapat dipungkiri adanya keterbatasan kapasitas pengelolaan dan pendampingan dana jangka menengah dan panjang dalam Program Pembiayaan KPR BPD.
"Selama ini, belum banyak BPD yang menjadi penyalur KPR, oleh karena itu SMF akan terus melakukan upaya kerjasama dengan BPD-BPD tersebut," katanya.
Terkait hal itu, Heliantopo mengatakan bahwa SMF telah meluncurkan Program KPR BPD dan bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asbanda, melalui Program KPR BPD tersebut.
Terkait urgensi peran BPD, Heliantopo mengatakan bahwa BPD mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan Program Sejuta Rumah terutama di daerahnya masing-masing.
Hal tersebut menurutnya karena BPD sebagai sistem perbankan lokal dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perumahan, BPD cenderung lebih spesifik mengenal karakteristik masyarakat di daerah masing-masing.
"Peran BPD sangat sentral dalam meningkatkan perekonomian daerah yang secara simultan akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memiliki rumah dan mensukseskan Program Sejuta Rumah, diperlukan fasilitas KPR yang terjangkau dan mudah diakses," katanya.
Tingginya kebutuhan akan perumahan merupakan pangsa pasar yang besar bagi BPD, khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut sejalan dengan transformasi BPD yang dicanangkan oleh Pemerintah
Bisnis pembiayaan KPR dapat menjadi salah satu produk unggulan bagi BPD dalam mengembangkan bisnis di daerahnya. Namun tidak dapat dipungkiri adanya keterbatasan kapasitas pengelolaan dan pendampingan dana jangka menengah dan panjang dalam Program Pembiayaan KPR BPD.
"Selama ini, belum banyak BPD yang menjadi penyalur KPR, oleh karena itu SMF akan terus melakukan upaya kerjasama dengan BPD-BPD tersebut," katanya.
Terkait hal itu, Heliantopo mengatakan bahwa SMF telah meluncurkan Program KPR BPD dan bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asbanda, melalui Program KPR BPD tersebut.
"Program KPR BPD tersebut juga bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia akan kepemilikkan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia," katanya.
Program tersebut juga merupakan implementasi salah satu pilar BPD sebagai regional champion, dimana BPD perlu memiliki program standarisasi serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat setempat melalui penciptaan produk dan jasa yang semakin variatif dan unggul.
"Kami memiliki visi dan misi untuk meningkatkan sinergi dengan BPD dalam meningkatkan volume KPR melalui program refinancing KPR BPD, serta memfasilitasi penerbitan KPR BPD. Dimana BPD akan saling bersinergi dan berkontribusi terhadap perekonomian daerahnya masing-masing," katanya.
Terlaksananya program tersebut tentunya memelukan dukungan banyak pihak, terutama pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diharapkan dapat mendorong BPD sebagai BUMD untuk lebih aktif dalam menyalurkan KPR.
Hal tersebut sejalan dengan program transformasi BPD yang diantaranya untuk memperkuat fondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah kedepan.
Untuk mendukung BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan, diharapkan BPD aka nmenjadi pemimpin di daerahnya dan menjadi salah satu yang terbaik di industri perbankan nasional.
Dalam kesempatan tersebut hadir juga Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Regional Sulawesi Maluku, dan Papua (Sulampua), Indiarto Budiwitono, Sekretaris Jenderal Asbanda, Edie Rizliyanto, dan KetuaAsosiasi Pengembang Perumahandan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Selatan, Yunus Genda, sebagai pemakalah.
Program tersebut juga merupakan implementasi salah satu pilar BPD sebagai regional champion, dimana BPD perlu memiliki program standarisasi serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat setempat melalui penciptaan produk dan jasa yang semakin variatif dan unggul.
"Kami memiliki visi dan misi untuk meningkatkan sinergi dengan BPD dalam meningkatkan volume KPR melalui program refinancing KPR BPD, serta memfasilitasi penerbitan KPR BPD. Dimana BPD akan saling bersinergi dan berkontribusi terhadap perekonomian daerahnya masing-masing," katanya.
Terlaksananya program tersebut tentunya memelukan dukungan banyak pihak, terutama pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diharapkan dapat mendorong BPD sebagai BUMD untuk lebih aktif dalam menyalurkan KPR.
Hal tersebut sejalan dengan program transformasi BPD yang diantaranya untuk memperkuat fondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah kedepan.
Untuk mendukung BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan, diharapkan BPD aka nmenjadi pemimpin di daerahnya dan menjadi salah satu yang terbaik di industri perbankan nasional.
Dalam kesempatan tersebut hadir juga Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Regional Sulawesi Maluku, dan Papua (Sulampua), Indiarto Budiwitono, Sekretaris Jenderal Asbanda, Edie Rizliyanto, dan KetuaAsosiasi Pengembang Perumahandan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Selatan, Yunus Genda, sebagai pemakalah.