Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit APBN hingga April 2021 mencapai Rp138,1 triliun atau 13,7 persen dari target defisit tahun ini yang sebesar Rp1.006,4 triliun.
Sri Mulyani menuturkan defisit sebesar Rp138,1 triliun tersebut merupakan 0,83 persen dari produk domestik bruto (PDB) dari yang telah ditetapkan untuk tahun ini sebesar 5,7 persen terhadap PDB.
“Defisit APBN hingga April sedikit alami perbaikan. Rp138,1 triliun juga relatif lebih kecil (dibandingkan Maret) dan ini akan coba dijaga tanpa mengganggu tren pemulihan ekonomi,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI di Jakarta, Senin, (24/5).
Sri Mulyani mengatakan jika dilihat secara kuartal maka realisasi defisit hingga April tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yakni Rp144,2 triliun.
Ia merinci defisit tersebut terjadi karena pendapatan negara sampai akhir April 2021 baru Rp585 triliun atau masih 33,5 persen dari target dalam APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.
Pendapatan negara ini tumbuh 6,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) bahkan lebih besar dari realisasi pendapatan negara per April 2020 yang hanya tumbuh sebesar 3,2 persen atau Rp549,4 triliun.
Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan pajak sebesar Rp374,9 triliun atau 30,5 persen terhadap target APBN sebesar Rp1.229,6 triliun dan mengalami kontraksi 0,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp376,6 triliun.
Sementara untuk penerimaan bea dan cukai tercatat sebesar Rp78,7 triliun atau 36,6 persen dari target Rp215,0 triliun dan tumbuh 36,5 persen (yoy).
“Kami berharap pemulihan ekspor, manufaktur akan terus berkontribusi dan momentum terlihat mulai April dan Mei ini bisa berlanjut,” tegasnya.
Selain itu, penerimaan PNBP melonjak tumbuh 14,9 persen (yoy) atau terealisasi Rp131,3 triliun dan merupakan 44 persen dari target yakni Rp298,2 triliun karena adanya penerimaan dari sisi komoditas.
Selanjutnya untuk hibah telah terealisasi Rp0,1 triliun atau 5,7 persen terhadap target Rp0,9 triliun dan mampu tumbuh 94,2 persen.
Di sisi lain, belanja negara hingga April 2021 telah mencapai Rp723 triliun atau 26,3 persen dari target Rp2.750 triliun dan tumbuh hingga 15,9 persen (yoy).
“Belanja negara jadi instrumen powerful untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan hingga April mencapai 15,9 persen,” ujarnya.
Ia merinci belanja pemerintah pusat tercatat Rp489,8 triliun atau 25,1 persen dari target Rp1.954,5 triliun dan tumbuh 28,1 persen (yoy).
Belanja pemerintah pusat meliputi belanja K/L sebesar Rp278,6 triliun atau 27 persen dari target Rp1.032 triliun dan telah tumbuh 37,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp203,1 triliun.
Kemudian belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp211,3 triliun atau 22,9 persen dari target Rp922,6 triliun dan tumbuh 17,7 persen (yoy).
Kemudian untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hingga tercatat sebesar Rp233,2 triliun atau 29,3 persen dari target Rp795,5 triliun yang merupakan turun 3,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp241,3 triliun.
Baca juga: Kepala daerah diminta manfaatkan TKDD turunkan stunting
Realisasi itu terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp216,4 triliun atau 29,9 persen dari target Rp723,5 triliun yang turun 1,8 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp220,3 triliun.
Baca juga: Kata Menkeu Indonesia belum alami resesi
Untuk Dana Desa terealisasi sebesar Rp16,9 triliun atau Rp23,4 persen dari target Rp72 triliun yang turun hingga 19,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp21 triliun.
“Artinya APBN all out untuk dorong pemulihan pada kuartal I hingga April jadi betul-betul membalikkan arah dari kinerja ekonomi negatif masuk ke positif,” tegasnya.
Sri Mulyani menuturkan defisit sebesar Rp138,1 triliun tersebut merupakan 0,83 persen dari produk domestik bruto (PDB) dari yang telah ditetapkan untuk tahun ini sebesar 5,7 persen terhadap PDB.
“Defisit APBN hingga April sedikit alami perbaikan. Rp138,1 triliun juga relatif lebih kecil (dibandingkan Maret) dan ini akan coba dijaga tanpa mengganggu tren pemulihan ekonomi,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI di Jakarta, Senin, (24/5).
Sri Mulyani mengatakan jika dilihat secara kuartal maka realisasi defisit hingga April tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yakni Rp144,2 triliun.
Ia merinci defisit tersebut terjadi karena pendapatan negara sampai akhir April 2021 baru Rp585 triliun atau masih 33,5 persen dari target dalam APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.
Pendapatan negara ini tumbuh 6,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) bahkan lebih besar dari realisasi pendapatan negara per April 2020 yang hanya tumbuh sebesar 3,2 persen atau Rp549,4 triliun.
Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan pajak sebesar Rp374,9 triliun atau 30,5 persen terhadap target APBN sebesar Rp1.229,6 triliun dan mengalami kontraksi 0,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp376,6 triliun.
Sementara untuk penerimaan bea dan cukai tercatat sebesar Rp78,7 triliun atau 36,6 persen dari target Rp215,0 triliun dan tumbuh 36,5 persen (yoy).
“Kami berharap pemulihan ekspor, manufaktur akan terus berkontribusi dan momentum terlihat mulai April dan Mei ini bisa berlanjut,” tegasnya.
Selain itu, penerimaan PNBP melonjak tumbuh 14,9 persen (yoy) atau terealisasi Rp131,3 triliun dan merupakan 44 persen dari target yakni Rp298,2 triliun karena adanya penerimaan dari sisi komoditas.
Selanjutnya untuk hibah telah terealisasi Rp0,1 triliun atau 5,7 persen terhadap target Rp0,9 triliun dan mampu tumbuh 94,2 persen.
Di sisi lain, belanja negara hingga April 2021 telah mencapai Rp723 triliun atau 26,3 persen dari target Rp2.750 triliun dan tumbuh hingga 15,9 persen (yoy).
“Belanja negara jadi instrumen powerful untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan hingga April mencapai 15,9 persen,” ujarnya.
Ia merinci belanja pemerintah pusat tercatat Rp489,8 triliun atau 25,1 persen dari target Rp1.954,5 triliun dan tumbuh 28,1 persen (yoy).
Belanja pemerintah pusat meliputi belanja K/L sebesar Rp278,6 triliun atau 27 persen dari target Rp1.032 triliun dan telah tumbuh 37,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp203,1 triliun.
Kemudian belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp211,3 triliun atau 22,9 persen dari target Rp922,6 triliun dan tumbuh 17,7 persen (yoy).
Kemudian untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hingga tercatat sebesar Rp233,2 triliun atau 29,3 persen dari target Rp795,5 triliun yang merupakan turun 3,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp241,3 triliun.
Baca juga: Kepala daerah diminta manfaatkan TKDD turunkan stunting
Realisasi itu terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp216,4 triliun atau 29,9 persen dari target Rp723,5 triliun yang turun 1,8 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp220,3 triliun.
Baca juga: Kata Menkeu Indonesia belum alami resesi
Untuk Dana Desa terealisasi sebesar Rp16,9 triliun atau Rp23,4 persen dari target Rp72 triliun yang turun hingga 19,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp21 triliun.
“Artinya APBN all out untuk dorong pemulihan pada kuartal I hingga April jadi betul-betul membalikkan arah dari kinerja ekonomi negatif masuk ke positif,” tegasnya.