Kemenkeu: Realisasi belanja pada APBN NTT 2025 mencapai Rp23,14 triliun.

Senin, 27 Oktober 2025 10:55 WIB

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan (tengah). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp23,14 triliun atau senilai 68,16 persen dari alokasi sebesar Rp33,947 triliun (pagu 2025).

“Hingga akhir September 2025, realisasi Belanja Negara sebesar Rp23,14 triliun, sedangkan Pendapatan Negara (APBN) sebesar 2,33 triliun (59,22 persen dari target),” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan dalam keterangan, di Kupang, Minggu.

Ia menjelaskan pembukaan blokir anggaran dan pertumbuhan realisasi transfer ke daerah (TKD) menjadi pendorong realisasi belanja pemerintah.

Realisasi belanja pemerintah pusat, kata dia lagi, pada September 2025 sebesar Rp5,79 triliun (57,89 persen) dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp3,03 triliun, belanja barang sebesar Rp1,94 triliun, belanja modal sebesar Rp770,02 miliar, dan bantuan sosial sebesar Rp17,14 miliar.

Sementara itu, realisasi TKD mencapai Rp17,34 triliun (72,45 persen dari pagu) terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp11,86 triliun (78,05 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp104,44 miliar (48,65 persen), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3,03 triliun (65,25 persen), dan DAK Fisik sebesar Rp346,47 miliar (36,99 persen).

Adapun realisasi penyaluran dana desa tercatat sebesar Rp1,84 triliun atau 68,02 persen dari total alokasi Rp3,03 triliun.

Lebih lanjut, Adi mengatakan realisasi belanja daerah sampai dengan September 2025 sebesar Rp13,93 triliun atau 45,50 persen dari pagu, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,89 triliun.

“Kinerja APBD tahun 2025 menunjukkan kinerja fiskal yang solid walaupun dalam bayang efisiensi anggaran. APBD tahun 2025 difokuskan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya pula.