Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk percepatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo.
"Salah satu tujuan penandatanganan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan stakeholder yang ada di Manggarai Barat. Apa lagi kehadiran BPOLBF adalah untuk melakukan koordinasi, bagaimana menyambungkan antara kebutuhan daerah dengan pemerintah pusat," kata Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi di Labuan Bajo, Jumat, (2/7).
Tidak hanya itu, politisi Partai Nasdem tersebut juga menjelaskan bahwa BPOLBF berperan untuk berkoordinasi dengan seluruh aktivitas kepariwisataan di Manggarai Barat yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Edi Endi memberikan contoh seperti penyelenggaraan event kepariwisataan di Mabar, yang didorong adalah keterlibatan masyarakat lokal semisal keterlibatan sebagai Event Organizer (EO) harus melibatkan orang lokal.
"Oleh karena itu, Pemda Mabar harus menyiapkan sumber daya seperti EO tersebut yang memiliki kompetensi, sehingga dalam penyelenggaraan event baik skala nasional maupun internasional masyarakatnya sudah siap dan memiliki skill di bidang itu," lanjutnya.
Sementara itu, berkaitan dengan lahan 400 HA yang akan dikelola oleh BPOLBF, harus mengacu pada peraturan sesuai dengan landasan yuridis pembentukannya, yaitu Perpres No. 32 Tahun 2018 dan secara struktur dibentuk pada tahun 2019, mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 10 Kabupaten lainnya di daratan Flores.
"Lahan yang dipakai tersebut merupakan lahan milik negara di bawah otoritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemda Mabar sangat siap untuk mendorong BPOLBF dengan satu prinsip harus memberi dampak positif bagi masyarakat setempat," katanya.
Direktur utama BPOLBF, Shana Fatina juga menegaskan maksud penandatanganan MoU tersebut untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Manggarai Barat menjadi pariwisata dan ekonomi kreatif kelas dunia yang tangguh dan berdaya saing.
"Salah satu tujuan yang ingin kami capai adalah peningkatan pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat dengan melakukan koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten dan lintas kelembagaan dan itu menjadi komitmen BPOLBF selama ini," terang Shana.
Harapannya adalah sinergitas pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan Flores bisa terlaksana dengan baik seiring dengan ditetapkannya Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.
"Upaya kita adalah bagaimana mendorong desa wisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat serta perencanaan pengembangan pariwisata meliputi atraksi, amenitas, dan aksesbilitas. Selain itu, pengembangan tata kelola SDM dan kelembagaan serta pelatihan-pelatihan pengemasan yang akan disupport oleh Direktorat Destinasi dan Kelembagaan BPOLBF," ungkapnya.
Ia berharap MoU tersebut bisa sejalan dengan visi misi Bupati yaitu Manggarai Barat Bangkit Menuju Mabar Mantap dengan mendorong seluruh potensi yang ada secara berkelanjutan.
"Salah satu tujuan penandatanganan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan stakeholder yang ada di Manggarai Barat. Apa lagi kehadiran BPOLBF adalah untuk melakukan koordinasi, bagaimana menyambungkan antara kebutuhan daerah dengan pemerintah pusat," kata Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi di Labuan Bajo, Jumat, (2/7).
Tidak hanya itu, politisi Partai Nasdem tersebut juga menjelaskan bahwa BPOLBF berperan untuk berkoordinasi dengan seluruh aktivitas kepariwisataan di Manggarai Barat yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Edi Endi memberikan contoh seperti penyelenggaraan event kepariwisataan di Mabar, yang didorong adalah keterlibatan masyarakat lokal semisal keterlibatan sebagai Event Organizer (EO) harus melibatkan orang lokal.
"Oleh karena itu, Pemda Mabar harus menyiapkan sumber daya seperti EO tersebut yang memiliki kompetensi, sehingga dalam penyelenggaraan event baik skala nasional maupun internasional masyarakatnya sudah siap dan memiliki skill di bidang itu," lanjutnya.
Sementara itu, berkaitan dengan lahan 400 HA yang akan dikelola oleh BPOLBF, harus mengacu pada peraturan sesuai dengan landasan yuridis pembentukannya, yaitu Perpres No. 32 Tahun 2018 dan secara struktur dibentuk pada tahun 2019, mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 10 Kabupaten lainnya di daratan Flores.
"Lahan yang dipakai tersebut merupakan lahan milik negara di bawah otoritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemda Mabar sangat siap untuk mendorong BPOLBF dengan satu prinsip harus memberi dampak positif bagi masyarakat setempat," katanya.
Direktur utama BPOLBF, Shana Fatina juga menegaskan maksud penandatanganan MoU tersebut untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Manggarai Barat menjadi pariwisata dan ekonomi kreatif kelas dunia yang tangguh dan berdaya saing.
"Salah satu tujuan yang ingin kami capai adalah peningkatan pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat dengan melakukan koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten dan lintas kelembagaan dan itu menjadi komitmen BPOLBF selama ini," terang Shana.
Harapannya adalah sinergitas pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan Flores bisa terlaksana dengan baik seiring dengan ditetapkannya Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.
"Upaya kita adalah bagaimana mendorong desa wisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat serta perencanaan pengembangan pariwisata meliputi atraksi, amenitas, dan aksesbilitas. Selain itu, pengembangan tata kelola SDM dan kelembagaan serta pelatihan-pelatihan pengemasan yang akan disupport oleh Direktorat Destinasi dan Kelembagaan BPOLBF," ungkapnya.
Ia berharap MoU tersebut bisa sejalan dengan visi misi Bupati yaitu Manggarai Barat Bangkit Menuju Mabar Mantap dengan mendorong seluruh potensi yang ada secara berkelanjutan.