Kabul (ANTARA) - Hampir 2.400 warga sipil Afghanistan tewas atau terluka pada Mei hingga Juni saat pertempuran antara kelompok Taliban dan pasukan keamanan Afghanistan meningkat, angka tertinggi selama dua bulan sejak rekor dimulai pada 2019, demikian laporan PBB, Senin, (26/7).
Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan (UNAMA) dalam sebuah laporan menyebutkan telah mendokumentasikan 5.183 korban sipil antara Januari-Juni, yang 1.659 di antaranya adalah korban tewas. Angka itu naik 47 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Jumlah tersebut menggarisbawahi situasi mengerikan bagi warga sipil Afghanistan ketika pertempuran sengit berlangsung pada Mei hingga Juni setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan penarikan pasukan Amerika pada September. Pemulangan pasukan mengakhiri 20 tahun keberadaan militer asing di negara tersebut.
"Yang menjadi perhatian serius yakni peningkatan tajam jumlah warga sipil yang tewas dan terluka pada periode sejak 1 Mei, dengan korban sipil yang hampir sama banyaknya pada periode Mei-Juni seperti yang tercatat pada empat bulan sebelumnya," bunyi pernyataan UNAMA.
Bentrokan dahsyat di seluruh wilayah berlangsung dalam dua bulan terakhir saat kelompok Taliban meluncurkan ofensif besar-besaran, merebut distrik perdesaan, penyeberangan perbatasan dan ibu kota provinsi sekitar, sehingga memicu pasukan Afghanistan dan AS melakukan serangan udara untuk memukul mundur pemberontak.
Baca juga: AS terus membantu Afghanistan serang Taliban dari udara
Para perunding telah bertemu di Ibu Kota Doha, Qatar dalam beberapa pekan terakhir. Namun, para diplomat memperingatkan bahwa hanya ada sedikit kemajuan substantif yang dihasilkan sejak pembicaraan damai dimulai pada September.
Baca juga: Afghanistan ubah strategi perang akibat banyak wilayah dikuasai Taliban
"Saya meminta para pemimpin Taliban dan Afghanistan agar memperhatikan rentetan konflik yang sadis dan mengerikan serta imbasnya yang menghancurkan bagi warga sipil," kata Deborah Lyons, Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Afghanistan. "Jumlah warga sipil Afghanistan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan tumbang dan lumpuh tahun ini jika kekerasan yang terus meningkat tak terbendung. (Antara/Reuters)
Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan (UNAMA) dalam sebuah laporan menyebutkan telah mendokumentasikan 5.183 korban sipil antara Januari-Juni, yang 1.659 di antaranya adalah korban tewas. Angka itu naik 47 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Jumlah tersebut menggarisbawahi situasi mengerikan bagi warga sipil Afghanistan ketika pertempuran sengit berlangsung pada Mei hingga Juni setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan penarikan pasukan Amerika pada September. Pemulangan pasukan mengakhiri 20 tahun keberadaan militer asing di negara tersebut.
"Yang menjadi perhatian serius yakni peningkatan tajam jumlah warga sipil yang tewas dan terluka pada periode sejak 1 Mei, dengan korban sipil yang hampir sama banyaknya pada periode Mei-Juni seperti yang tercatat pada empat bulan sebelumnya," bunyi pernyataan UNAMA.
Bentrokan dahsyat di seluruh wilayah berlangsung dalam dua bulan terakhir saat kelompok Taliban meluncurkan ofensif besar-besaran, merebut distrik perdesaan, penyeberangan perbatasan dan ibu kota provinsi sekitar, sehingga memicu pasukan Afghanistan dan AS melakukan serangan udara untuk memukul mundur pemberontak.
Baca juga: AS terus membantu Afghanistan serang Taliban dari udara
Para perunding telah bertemu di Ibu Kota Doha, Qatar dalam beberapa pekan terakhir. Namun, para diplomat memperingatkan bahwa hanya ada sedikit kemajuan substantif yang dihasilkan sejak pembicaraan damai dimulai pada September.
Baca juga: Afghanistan ubah strategi perang akibat banyak wilayah dikuasai Taliban
"Saya meminta para pemimpin Taliban dan Afghanistan agar memperhatikan rentetan konflik yang sadis dan mengerikan serta imbasnya yang menghancurkan bagi warga sipil," kata Deborah Lyons, Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Afghanistan. "Jumlah warga sipil Afghanistan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan tumbang dan lumpuh tahun ini jika kekerasan yang terus meningkat tak terbendung. (Antara/Reuters)