Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Usman Kansong menyatakan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih tinggi.
Namun, menurutnya masih perlu ditingkatkan melalui orkestrasi narasi tunggal dengan melibatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah; termasuk pemerintah daerah.
"Kalau kita lihat ya public trust masyarakat kepada pemerintah masih tinggi. Kita ingin meningkatkan lagi. Kalau sekarang sekian persen misalnya, besok mestinya itu lebih baik dan lebih tinggi lagi persentasenya," katanya dalam Talkshow TokTokKominfo Eps. 74, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (20/8).
Menurut dia, tujuan dari komunikasi publik adalah peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi publik harus dilakukan terus menerus dengan orkestrasi dan narasi tunggal.
"Artinya masyarakat atau publik bisa welcome ataupun menerima pemerintah dengan segala programnya, dan mempersepsi pemerintah sudah bekerja keras, sudah menghasilkan banyak hal buat kebaikan publik. Itu sebetulnya targetnya. Tentu saja untuk mencapai target itu diperlukan proses, yakni orkestrasi, narasi tunggal atau kontra narasinya," kata Dirjen IKP.
Di sisi lain, menyikapi maraknya peredaran hoaks dan disinformasi di tengah pandemi COVID-19, Usman menjelaskan arti penting koordinasi kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan peningkatan peran Badan Koordinasi Humas (Bakohumas).
"Bakohumas ini menjadi ajang kita untuk mengkoordinasikan informasi-informasi dan penyebarannya, termasuk informasi tentang COVID-19 dan penanganannya," ujarnya.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga makin masif dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga, ketika ada informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat dapat ditangani dengan cepat.
Baca juga: Kenali 5 modus penipuan online
Dirjen Usman berharap koordinasi khusus antara Kementerian Kominfo dan Bakohumas di seluruh daerah juga harus semakin ditingkatkan agar informasi mengenai kebijakan Pemerintah bisa diterima utuh sampai ke masyarakat di daerah.
Baca juga: Kominfo berupaya putuskan akses ke pinjaman onlineilegal
"Teman-teman di daerah bisa menyampaikan informasinya kepada Kominfo untuk kemudian disebarkan melalui platform yang kami miliki, seperti Info Publik, kominfo.go.id dan banyak kanal lain yang kita punya. Termasuk mungkin program kita sekarang ini. Jadi itu kami lakukan semua supaya nanti narasi informasinya itu tunggal, dari atas sampai bawah, dari pusat sampai ke daerah," paparnya.
Namun, menurutnya masih perlu ditingkatkan melalui orkestrasi narasi tunggal dengan melibatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah; termasuk pemerintah daerah.
"Kalau kita lihat ya public trust masyarakat kepada pemerintah masih tinggi. Kita ingin meningkatkan lagi. Kalau sekarang sekian persen misalnya, besok mestinya itu lebih baik dan lebih tinggi lagi persentasenya," katanya dalam Talkshow TokTokKominfo Eps. 74, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (20/8).
Menurut dia, tujuan dari komunikasi publik adalah peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi publik harus dilakukan terus menerus dengan orkestrasi dan narasi tunggal.
"Artinya masyarakat atau publik bisa welcome ataupun menerima pemerintah dengan segala programnya, dan mempersepsi pemerintah sudah bekerja keras, sudah menghasilkan banyak hal buat kebaikan publik. Itu sebetulnya targetnya. Tentu saja untuk mencapai target itu diperlukan proses, yakni orkestrasi, narasi tunggal atau kontra narasinya," kata Dirjen IKP.
Di sisi lain, menyikapi maraknya peredaran hoaks dan disinformasi di tengah pandemi COVID-19, Usman menjelaskan arti penting koordinasi kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan peningkatan peran Badan Koordinasi Humas (Bakohumas).
"Bakohumas ini menjadi ajang kita untuk mengkoordinasikan informasi-informasi dan penyebarannya, termasuk informasi tentang COVID-19 dan penanganannya," ujarnya.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga makin masif dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga, ketika ada informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat dapat ditangani dengan cepat.
Baca juga: Kenali 5 modus penipuan online
Dirjen Usman berharap koordinasi khusus antara Kementerian Kominfo dan Bakohumas di seluruh daerah juga harus semakin ditingkatkan agar informasi mengenai kebijakan Pemerintah bisa diterima utuh sampai ke masyarakat di daerah.
Baca juga: Kominfo berupaya putuskan akses ke pinjaman onlineilegal
"Teman-teman di daerah bisa menyampaikan informasinya kepada Kominfo untuk kemudian disebarkan melalui platform yang kami miliki, seperti Info Publik, kominfo.go.id dan banyak kanal lain yang kita punya. Termasuk mungkin program kita sekarang ini. Jadi itu kami lakukan semua supaya nanti narasi informasinya itu tunggal, dari atas sampai bawah, dari pusat sampai ke daerah," paparnya.