Kupang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Melki Laka Lena mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar pada Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinis Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai upaya mencegah terjadinya kasus pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri dari daerah ini.
"Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk mendukung pembangunan BLK di NTT. BLK ini dibangun sebagai tempat pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri maupun dalam negeri, sehingga memiliki keterampilan bekerja," kata Melki Laka Lena ketika dihubungi dari Kupang, Minggu, (22/8).
Melki Laka Lena mengatakan hal itu terkait tingginya kasus kematian tenaga kerja asal NTT di Malaysia yang mencapai 445 orang sejak tahun 2013-2016.
Menurut Melki, pembangunan BLK sangat dibutuhkan di Provinsi NTT, karena menjadi salah satu daerah pemasok calon tenaga kerja ke luar negeri yang sangat tinggi.
Ia mengatakan, BLK yang segera dibangun pada 2021 itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelatihan kerja yang sangat memadai.
"Setelah ada BLK, maka para calon tenaga kerja yang hendak bekerja di luar negeri bisa mengikuti pelatihan kerja di BLK, sehingga saat dikirim bekerja di luar negeri setiap calon tenaga kerja sudah siap bekerja karena tekah memiliki keterampilan bekerja," ujar Melki.
Menurut politisi asal Provinsi NTT itu, kehadiran BLK itu juga sebagai upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya kasus pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang belum dibekali keterampilan kerja.
Dia mengatakan, banyak tenaga kerja dari Provinsi NTT yang bekerja di Malaysia belum didukung keterampilan bekerja baik, sehingga mendapat perlakuan yang kurang manusiawi di negara itu.
Baca juga: Pemerintah NTT dorong pemkab optimalkan pemanfaatan BLK
Baca juga: NTT targetkan miliki 30 BLK
"Apabila sudah memiliki keterampilan bekerja, maka tentu proses rekrutmen untuk bekerja di luar negeri dilakukan dengan prosedur yang berlaku. Kita harapkan para pencari kerja di NTT memanfaatkan fasilitas BLK untuk ikut pelatihan keterampilan bekerja, sehingga memiliki keterampilkan bekerja yang baik," ujarnya pula.
"Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk mendukung pembangunan BLK di NTT. BLK ini dibangun sebagai tempat pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri maupun dalam negeri, sehingga memiliki keterampilan bekerja," kata Melki Laka Lena ketika dihubungi dari Kupang, Minggu, (22/8).
Melki Laka Lena mengatakan hal itu terkait tingginya kasus kematian tenaga kerja asal NTT di Malaysia yang mencapai 445 orang sejak tahun 2013-2016.
Menurut Melki, pembangunan BLK sangat dibutuhkan di Provinsi NTT, karena menjadi salah satu daerah pemasok calon tenaga kerja ke luar negeri yang sangat tinggi.
Ia mengatakan, BLK yang segera dibangun pada 2021 itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelatihan kerja yang sangat memadai.
"Setelah ada BLK, maka para calon tenaga kerja yang hendak bekerja di luar negeri bisa mengikuti pelatihan kerja di BLK, sehingga saat dikirim bekerja di luar negeri setiap calon tenaga kerja sudah siap bekerja karena tekah memiliki keterampilan bekerja," ujar Melki.
Menurut politisi asal Provinsi NTT itu, kehadiran BLK itu juga sebagai upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya kasus pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang belum dibekali keterampilan kerja.
Dia mengatakan, banyak tenaga kerja dari Provinsi NTT yang bekerja di Malaysia belum didukung keterampilan bekerja baik, sehingga mendapat perlakuan yang kurang manusiawi di negara itu.
Baca juga: Pemerintah NTT dorong pemkab optimalkan pemanfaatan BLK
Baca juga: NTT targetkan miliki 30 BLK
"Apabila sudah memiliki keterampilan bekerja, maka tentu proses rekrutmen untuk bekerja di luar negeri dilakukan dengan prosedur yang berlaku. Kita harapkan para pencari kerja di NTT memanfaatkan fasilitas BLK untuk ikut pelatihan keterampilan bekerja, sehingga memiliki keterampilkan bekerja yang baik," ujarnya pula.