Kupang (AntaraNews NTT) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang MSi berpendapat, sulit bagi PDI Perjuangan dan Partai Demokrat melakukan kompromi dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTT 2018-2023.
"Kondisi ini disebabkan karena tahapan pilkada 2018 telah berjalan, dan baik PDIP maupun Demokrat, memilih calon sendiri-sendiri untuk bertarung dalam Pilgub NTT," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan peluang PDIP-Demokrat berkompromi di Pilgub NTT, pascapertemuan antara petinggi PDIP dan Demokrat di Jakarta.
Apalagi, saat ini PDIP sedang mengalami dilema setelah calon gubernur yang diusung terkena OTT KPK beberapa waktu lalu.
Menurut dia, jika dilihat ke belakang, sebenarnya hubungan antara PDI Perjuangan dan Demokrat mengalami stagnasi di tingkat pusat.
Namun di tingkat daerah, kata dia, antara PDI Perjuangan dan Demokrat sering membangun kerja sama, baik pada level pilkada maupun pada level parlemen.
"Jadi bagi saya, terbangunnya komunikasi politik antarelit PDIP dan Demokrat di tingkat pusat justru akan mencairkan kebekuan yang selama ini terjadi," katanya menjelaskan.
"Agak sulit terjadi kompromi PDIP-Demokrat di Pilgub NTT, karena pertama tahapan pilkada telah berjalan di mana antara PDIP dan Demokrat, memilih jalan sendiri-sendiri dan saling berhadap-hadapan untuk merebut kursi gubernur," katanya.
Alasan kedua adalah, posisi Demokrat terhadap pemerintahan Jokowi masih sangat abu-abu, sehingga kemenangan Demokrat di NTT, misalnya tidak memberi pengaruh singnifikan terhadap Jokowi pada Pilpres mendatang.
Alasan ketika adalah antara kepentingan Pilkada dan Pilpres adalah dua hal yang berbeda, apalagi antara PDIP dan Demokrat masih sebatas komunikasi politik dan belum sampai pada sikap politik yang saling mendukung.
Ketua DPD PDIP Frans Lebu Raya secara terpisah mengatakan, komunikasi antarelit partai ditingkat pusat tidak akan berpengaruh terhadap Pilgub NTT.
Alasannya, PDIP dan Demokrat telah memiliki masing-masing calon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Lebu Raya.
"Komunikasi politik PDIP dan Demokrat di pusat tidak berpengaruh pada Pilgub NTT. Semua calon sudah ditetapkan. Kita tetap mengikuti aturan yang ada," kata Lebu Raya.
"Kondisi ini disebabkan karena tahapan pilkada 2018 telah berjalan, dan baik PDIP maupun Demokrat, memilih calon sendiri-sendiri untuk bertarung dalam Pilgub NTT," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan peluang PDIP-Demokrat berkompromi di Pilgub NTT, pascapertemuan antara petinggi PDIP dan Demokrat di Jakarta.
Apalagi, saat ini PDIP sedang mengalami dilema setelah calon gubernur yang diusung terkena OTT KPK beberapa waktu lalu.
Menurut dia, jika dilihat ke belakang, sebenarnya hubungan antara PDI Perjuangan dan Demokrat mengalami stagnasi di tingkat pusat.
Namun di tingkat daerah, kata dia, antara PDI Perjuangan dan Demokrat sering membangun kerja sama, baik pada level pilkada maupun pada level parlemen.
"Jadi bagi saya, terbangunnya komunikasi politik antarelit PDIP dan Demokrat di tingkat pusat justru akan mencairkan kebekuan yang selama ini terjadi," katanya menjelaskan.
"Agak sulit terjadi kompromi PDIP-Demokrat di Pilgub NTT, karena pertama tahapan pilkada telah berjalan di mana antara PDIP dan Demokrat, memilih jalan sendiri-sendiri dan saling berhadap-hadapan untuk merebut kursi gubernur," katanya.
Alasan kedua adalah, posisi Demokrat terhadap pemerintahan Jokowi masih sangat abu-abu, sehingga kemenangan Demokrat di NTT, misalnya tidak memberi pengaruh singnifikan terhadap Jokowi pada Pilpres mendatang.
Alasan ketika adalah antara kepentingan Pilkada dan Pilpres adalah dua hal yang berbeda, apalagi antara PDIP dan Demokrat masih sebatas komunikasi politik dan belum sampai pada sikap politik yang saling mendukung.
Ketua DPD PDIP Frans Lebu Raya secara terpisah mengatakan, komunikasi antarelit partai ditingkat pusat tidak akan berpengaruh terhadap Pilgub NTT.
Alasannya, PDIP dan Demokrat telah memiliki masing-masing calon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Lebu Raya.
"Komunikasi politik PDIP dan Demokrat di pusat tidak berpengaruh pada Pilgub NTT. Semua calon sudah ditetapkan. Kita tetap mengikuti aturan yang ada," kata Lebu Raya.