Kupang (AntaraNews NTT) - Pemerintah Kota Kupang akan menambah alokasi dana bantuan stimulan bagi korban bencana alam menyusul terus meningkatnya peristiwa bencana alam yang melanda ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Wali Kota Jefrison Riwu Kore setuju merevisi peraturan wali kota Kupang (Perwali) Nomor 5 tahun 2016 tentang penetapan nilai bantuan stimulai bagi korban bencana alam karena nilainya sangat minim," kata Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang Ade Manafe kepada Antara di Kupang, Senin.
Berdasarkan catatan BPBD Kota Kupang sejak November 2017 hingga Maret 2018 sudah empat kali bencana alam angin puting beliung yang menyebabkan sekitar 180 rumah penduduk mengalami kerusakan serta bencana tanah longsor.
Ade Manafe mengatakan bantuan bagi korban bencana yang rumahnya mengalami rusak berat berdasarkan Perwali Nomor 5 tahun 2016 hanya Rp2,5 juta, rumah dengan kerusakan sedang Rp1 juta, sedangkan rumah dengan kerusakan ringan mendapat bantuan Rp500 ribu.
"Bantuan ini sangat kecil sehingga mendorong Wali Kota Kupang melakukan revisi terhadap Perwali itu. Dengan revisi maka nilai bantuan pasti ikut naik," kata Ade.
Ia mengatakan, bantuan stimulan yang dialokasikan melalui APBD II Kota Kupang sangat minim yaitu Rp21 juta, sehingga bantuan yang didistribusikan kepada korban bencana sangat kecil.
"Kita harapkan dengan direvisinya Perwali Nomor 5 tahun 2016 tentang alokasi bantuan stimulan bagi korban bencana maka nilai bantuan stimulan dinaikan. Bantuan bagia korban dengan kerusakan rumah akan naik dari Rp5 juta dari sebelumnya Rp2,5 juta," kata Ade.
BNPB Rp8 miliar
Sementara itu, bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat untuk pembangunan tanggul yang jebol di Pantai Oesapa akibat gelombang pasang sebesar Rp8 miliar.
Ia mengatakan dana bantuan dari BNPB Pusat itu dialokasikan tahun 2017 untuk perbaikan infrastruktur seperti tanggul pantai Oesapa yang hancur akibat terjangan gelombang ketika memasuki musim hujan tahun 2017 serta pembangunan drainase di Kecamatan Maulafa.
Selama ini, banjir yang terjadi di Maulafa, karena belum memiliki drainase sehingga luapan air menggenangi seluruh pemukiman warga. "Kita upayakan dengan membangun drainase dapat mengatasi masalah banjir pada musim hujan tahun berikutnya," katanya.
"Wali Kota Jefrison Riwu Kore setuju merevisi peraturan wali kota Kupang (Perwali) Nomor 5 tahun 2016 tentang penetapan nilai bantuan stimulai bagi korban bencana alam karena nilainya sangat minim," kata Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang Ade Manafe kepada Antara di Kupang, Senin.
Berdasarkan catatan BPBD Kota Kupang sejak November 2017 hingga Maret 2018 sudah empat kali bencana alam angin puting beliung yang menyebabkan sekitar 180 rumah penduduk mengalami kerusakan serta bencana tanah longsor.
Ade Manafe mengatakan bantuan bagi korban bencana yang rumahnya mengalami rusak berat berdasarkan Perwali Nomor 5 tahun 2016 hanya Rp2,5 juta, rumah dengan kerusakan sedang Rp1 juta, sedangkan rumah dengan kerusakan ringan mendapat bantuan Rp500 ribu.
"Bantuan ini sangat kecil sehingga mendorong Wali Kota Kupang melakukan revisi terhadap Perwali itu. Dengan revisi maka nilai bantuan pasti ikut naik," kata Ade.
Ia mengatakan, bantuan stimulan yang dialokasikan melalui APBD II Kota Kupang sangat minim yaitu Rp21 juta, sehingga bantuan yang didistribusikan kepada korban bencana sangat kecil.
"Kita harapkan dengan direvisinya Perwali Nomor 5 tahun 2016 tentang alokasi bantuan stimulan bagi korban bencana maka nilai bantuan stimulan dinaikan. Bantuan bagia korban dengan kerusakan rumah akan naik dari Rp5 juta dari sebelumnya Rp2,5 juta," kata Ade.
BNPB Rp8 miliar
Sementara itu, bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat untuk pembangunan tanggul yang jebol di Pantai Oesapa akibat gelombang pasang sebesar Rp8 miliar.
Ia mengatakan dana bantuan dari BNPB Pusat itu dialokasikan tahun 2017 untuk perbaikan infrastruktur seperti tanggul pantai Oesapa yang hancur akibat terjangan gelombang ketika memasuki musim hujan tahun 2017 serta pembangunan drainase di Kecamatan Maulafa.
Selama ini, banjir yang terjadi di Maulafa, karena belum memiliki drainase sehingga luapan air menggenangi seluruh pemukiman warga. "Kita upayakan dengan membangun drainase dapat mengatasi masalah banjir pada musim hujan tahun berikutnya," katanya.