Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menggelar pembinaan statistik sektoral dan Focus Group Discussion (FGD) Data Manggarai Barat dalam angka tahun 2024 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Data memiliki fungsi yang sangat pentingnya bagi kinerja dan kelancaran kerja suatu instansi pemerintah. Instansi pemerintah membutuhkan penyusunan data yang baik agar dapat membantu para pimpinan mengambil kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan dan mengambil suatu keputusan," kata Kepala BPS Manggarai Barat Ade Sandi Parwoto dalam sambutannya, Rabu, (21/2/2024).
"Kegiatan EPSS menghasilkan indeks pembangunan statistik dengan skala 1 sampai 5, dengan 5 predikat kematangan yakni yang pertama adalah predikat kurang dengan poin kurang lebih 1.8, yang kedua predikat cukup 1.8 sampai dengan 2.5, ketiga predikat baik dengan poin 2.6 sampai dengan 3.5, keempat predikat sangat baik dengan poin 3.5 sampai 4.2 dan kelima predikat memuaskan dengan poin 4.2 sampai dengan 5," katanya.
Target nilai IPS tahun 2024, kata dia, adalah predikat baik yaitu di atas 2.6 dan untuk mencapai target itu maka butuh komitmen dan usaha bersama menentukan kegiatan statistik sektoral dan organisasi perangkat daerah prioritas yang mewakili pemerintah daerah untuk dinilai dalam kegiatan EPSS Selindo secara serentak
"Guna mencapai mencapai target IPS yang predikat baik perlu kolaborasi dengan komitmen bersama, BPS selaku pembina data, Bapeda sebagai koordinator forum data, Dinas Kominfo sebagai wali data, OPD sebagai produsen data serta dukungan Pemda Manggarai Barat untuk melakukan strategi dalam meningkatkan nilai IPS. Kegiatan IPS tahun 2023 menghasil nilai kurang, artinya kurang dari 1.8. Butuh upaya lebih untuk melakukan perbaikan pada kekurangan IPS tahun 2023 sehingga tahun 2024 target predikatnya adalah baik," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo mengajak semua pihak untuk meningkatkan IPS di daerah itu.
Baca juga: Kemenkumham Terima Penganugerahan dari BPS
Baca juga: Kepala daerah tak mampu atasi inflasi bakal dicopot, kata Mendagri
Baca juga: BPS sebut garis kemiskinan di NTT naik 10,06 persen
"Itu hal yang paling mendasar dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus pembangunan daerah, kita tahu ada perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan semua harus berbasis data yang benar dan Perpres Nomor 39 tahun 2019 sebenarnya mengantar kita secara struktur untuk bisa mencapai hal itu dengan baik," katanya.
