Oktober ini, Inggris hapus Indonesia dalam daftar merah perjalanan
Minggu, 3 Oktober 2021 19:33 WIB
Arsip - Calon penumpang menunggu dan melihat layar ketika aturan yang lebih ketat untuk pelancong internasional diberlakukan di Bandara Heathrow, London, Inggris, Januari 2021. ANTARA/REUTERS
London (ANTARA) - Inggris akan menghapus Indonesia dari daftar merah perjalanan pada Oktober, tidak lagi mewajibkan karantina di hotel selama 10 hari bagi orang yang tiba dari Indonesia dalam keadaan sudah divaksin dosis lengkap anti-COVID-19.
Selain Indonesia, negara-negara yang akan dihapus dari daftar wajib karantina COVID-19 tersebut antara lain Afrika Selatan, Brazil, dan Meksiko.
Baca juga: Presiden Jokowi pastikan vaksinasi COVID-19 merata dari Sabang sampai Merauke
Perubahan kebijakan seperti itu akan diumumkan pada Kamis (7/10) dan kemungkinan akan menghasilkan lonjakan pemesanan tiket penerbangan dan wisata.
Jumlah negara yang masuk dalam "daftar merah" tujuan Inggris akan dipangkas dari 54 negara menjadi hanya sembilan negara.
Kebijakan karantina hotel pada negara-negara berisiko tinggi menimbulkan biaya 2.285 pound atau sekitar Rp44 juta per orang sehingga berdampak buruk bagi industri perjalanan global.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan membuka lebih banyak perjalanan internasional bebas karantina hotel mulai akhir pekan ini.
Inggris sudah berencana melonggarkan aturan perjalanannya mulai 4 Oktober dengan menghapus daftar kuning negara-negara tujuan berisiko sedang.
Baca juga: Satgas bilang belajar dari pengalaman cegah gelombang ketiga
Selain itu, Inggris tidak lagi mengharuskan penumpang yang divaksinasi penuh untuk menjalani tes COVID-19 sebelum mereka tiba dari negara-negara yang bukan dari daftar merah perjalanan.
Pemerintah mengatakan bahwa, orang-orang yang datang di Inggris mulai beberapa waktu kemudian pada Oktober tidak lagi harus mengikuti tes PCR. Sebagai gantinya, mereka dapat memilih tes cepat (rapid test) --yang biayanya lebih murah. (Antara/ Reuters).
Selain Indonesia, negara-negara yang akan dihapus dari daftar wajib karantina COVID-19 tersebut antara lain Afrika Selatan, Brazil, dan Meksiko.
Baca juga: Presiden Jokowi pastikan vaksinasi COVID-19 merata dari Sabang sampai Merauke
Perubahan kebijakan seperti itu akan diumumkan pada Kamis (7/10) dan kemungkinan akan menghasilkan lonjakan pemesanan tiket penerbangan dan wisata.
Jumlah negara yang masuk dalam "daftar merah" tujuan Inggris akan dipangkas dari 54 negara menjadi hanya sembilan negara.
Kebijakan karantina hotel pada negara-negara berisiko tinggi menimbulkan biaya 2.285 pound atau sekitar Rp44 juta per orang sehingga berdampak buruk bagi industri perjalanan global.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan membuka lebih banyak perjalanan internasional bebas karantina hotel mulai akhir pekan ini.
Inggris sudah berencana melonggarkan aturan perjalanannya mulai 4 Oktober dengan menghapus daftar kuning negara-negara tujuan berisiko sedang.
Baca juga: Satgas bilang belajar dari pengalaman cegah gelombang ketiga
Selain itu, Inggris tidak lagi mengharuskan penumpang yang divaksinasi penuh untuk menjalani tes COVID-19 sebelum mereka tiba dari negara-negara yang bukan dari daftar merah perjalanan.
Pemerintah mengatakan bahwa, orang-orang yang datang di Inggris mulai beberapa waktu kemudian pada Oktober tidak lagi harus mengikuti tes PCR. Sebagai gantinya, mereka dapat memilih tes cepat (rapid test) --yang biayanya lebih murah. (Antara/ Reuters).
Pewarta : Azis Kurmala
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Menkeu Purbaya: Penempatan Rp200 triliun di Himbara bisa terserap sektor rill sebulan
16 September 2025 13:09 WIB
Danantara: Kesepakatan membeli 50 pesawat Boeing sudah ada sebelum pandemi COVID-19
29 July 2025 14:02 WIB
KPK mengusut harga barang yang disuplai untuk bansos presiden terkait COVID-19
22 July 2025 11:36 WIB
Presiden Jokowi persilakan KPK mengusut dugaan korupsi Bansos COVID-19 tahun 2020
27 June 2024 18:00 WIB, 2024
Terpopuler - Internasional
Lihat Juga
The New York Times: Kapal induk USS Abraham Lincoln siap serang Iran dalam 1-2 hari
27 January 2026 13:41 WIB
Pemerintah China menyelidiki dua jenderal atas dugaan pelanggaran disiplin serius
26 January 2026 11:15 WIB
Pengamat UI: Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump harus terus diawasi secara ketat
23 January 2026 17:54 WIB