Labuan Bajo (ANTARA) - Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memiliki peran yang strategis untuk menurunkan angka kekerdilan di daerah itu.
“PKK menjadi yang terdepan dalam menyikapi persoalan 'stunting' (kekerdilan) di Manggarai Barat," kata dia dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu, (17/11).
Saat membuka kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat pada Senin (15/11), dia menjelaskan PKK bisa turut serta membantu pemerintah daerah dalam penurunan angka tengkes di daerah itu.
Angka tengkes di Manggarai Barat pada 2021 berada pada angka 15,1 persen.
Bupati Edi menyebut Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menargetkan penurunan angka kekerdilan menjadi satu digit pada 2022.
Angka tengkes pada 2022 ditargetkan turun menjadi 10 persen. Penurunan angka tersebut merujuk pada arahan Gubernur NTT Viktor Laiskodat pada rakor penurunan angka tengkes beberapa waktu lalu di Labuan Bajo.
Selain menjadi yang terdepan dalam menyikapi persoalan kekerdilan, Bupati Edi menekankan pentingnya PKK menjalin kerja sama dan koordinasi lintas sektor.
Hal itu dibutuhkan guna mempermudah kerja-kerja bersama untuk mencapai target yang diinginkan.
Kerja sama dan koordinasi lintas sektor tersebut harus dilakukan mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Peran strategis kerja sama tersebut harus diambil oleh TP-PKK agar target penurunan angka tengkes bisa segera tercapai.
Sebagai mitra, TP-PKK Manggarai Barat mendukung program pemerintah melalui sosialisasi penanganan kekerdilan bagi TP-PKK di 12 kecamatan di Manggarai Barat.
Kegiatan dibuka resmi oleh Bupati Edi didampingi Ketua TP PKK Manggarai Barat Trince Yuni Endi.
Selain dihadiri oleh TP-PKK dari 12 kecamatan se-Manggarai Barat, kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua TP PKK Manggarai Barat, pengurus Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua IBI Manggarai Barat, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Manggarai Barat.
Baca juga: Manggarai Barat aktifkan penyemprotan cegah peningkatan DBD
Baca juga: Cakupan vaksinasi COVID-19 di Mabar capai 71 persen
“PKK menjadi yang terdepan dalam menyikapi persoalan 'stunting' (kekerdilan) di Manggarai Barat," kata dia dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu, (17/11).
Saat membuka kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat pada Senin (15/11), dia menjelaskan PKK bisa turut serta membantu pemerintah daerah dalam penurunan angka tengkes di daerah itu.
Angka tengkes di Manggarai Barat pada 2021 berada pada angka 15,1 persen.
Bupati Edi menyebut Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menargetkan penurunan angka kekerdilan menjadi satu digit pada 2022.
Angka tengkes pada 2022 ditargetkan turun menjadi 10 persen. Penurunan angka tersebut merujuk pada arahan Gubernur NTT Viktor Laiskodat pada rakor penurunan angka tengkes beberapa waktu lalu di Labuan Bajo.
Selain menjadi yang terdepan dalam menyikapi persoalan kekerdilan, Bupati Edi menekankan pentingnya PKK menjalin kerja sama dan koordinasi lintas sektor.
Hal itu dibutuhkan guna mempermudah kerja-kerja bersama untuk mencapai target yang diinginkan.
Kerja sama dan koordinasi lintas sektor tersebut harus dilakukan mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Peran strategis kerja sama tersebut harus diambil oleh TP-PKK agar target penurunan angka tengkes bisa segera tercapai.
Sebagai mitra, TP-PKK Manggarai Barat mendukung program pemerintah melalui sosialisasi penanganan kekerdilan bagi TP-PKK di 12 kecamatan di Manggarai Barat.
Kegiatan dibuka resmi oleh Bupati Edi didampingi Ketua TP PKK Manggarai Barat Trince Yuni Endi.
Selain dihadiri oleh TP-PKK dari 12 kecamatan se-Manggarai Barat, kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua TP PKK Manggarai Barat, pengurus Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua IBI Manggarai Barat, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Manggarai Barat.
Baca juga: Manggarai Barat aktifkan penyemprotan cegah peningkatan DBD
Baca juga: Cakupan vaksinasi COVID-19 di Mabar capai 71 persen