Kupang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana D. Jone secara resmi menutup Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021, yang diikuti Para Kepala Divisi, Pejabat Administrator dan Pengawas serta para Kepala UPT se-NTT di Hotel Sotis, Kupang, Selasa (16/11).
Dalam arahannya, Kakanwil Marciana menyampaikan beberapa hal penting kepada seluruh jajaran Kemenkumham NTT. Rakor ini didesain seoptimal mungkin dengan mengangkat dan membahas tema-tema yang menjadi fokus utama program kerja Kementerian Hukum dan HAM.
"Saya sangat berharap, hasil yang dicapai pada Rakor ini merupakan hasil yang substantif, tajam, konkret dan terarah," ujarnya.
Disamping itu, hasil kinerja tahun 2021 yang telah dievaluasi merupakan modal awal untuk pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022.
"Apa yang telah dibahas berupa catatan, dan masukan yang telah disepakati kiranya menjadi agenda penting untuk mendorong peningkatan kinerja dan pemantapan langkah menuju reformasi birokrasi dalam penata kelolaan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien di setiap unit kerja," tuturnya.
Baca juga: Kemenkumham NTT apresiasi keseriusan Pemkab Ngada soal raperda perlindungan KI
Untuk itu, kepada segenap jajaran Kemenkumham NTT agar senantiasa dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja diberbagai sektor. Peningkatan kinerja tentunya sangat dibutuhkan dalam mengangkat citra Kemenkumham sebagai upaya mempertahankan predikat laporan keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
"Berbagai tantangan pasti akan datang. Untuk itu kita harus lebih peka, teliti, dan cermat dalam melakukan berbagai pekerjaan. Marilah tetap bekerja keras, lebih keras dan lebih keras lagi dengan meningkatkan dedikasi, disiplin dan taat aturan," ucap Kakanwil.
Mengutip pesan Sekjen pada pembukaan Rakor, Kakanwil kembali mengingatkan agar senantiasa menjaga diri, jangan lengah tetap waspada penularan Covid-19 masih terjadi. Kemungkinan akan terjadi peningkatan di akhir tahun.
Baca juga: Kemenkumham NTT harmonisasi lima raperda Pemkab Ngada
"Kepada para kepala UPT tetap terapkan protokol kesehatan dalam setiap pelayanan. Wajib bertanggung jawab kepada jajaran masing-masing atas catatan yang disampaikan Sekjen," ucap Marciana.
Lebih lanjut, mengingat saat ini sudah diakhir tahun. Perlu dilihat kembali Disbursement Plan masing-masing. Apakah setiap kegiatan sudah terlaksana atau belum. Sisa anggaran harus dioptimalkan sebaik mungkin.
"Ingat jangan direkayasa, saya mau pertanggungjawabannya riil sesuai kegiatan. Ini bukti kita siap menuju WBK," ujar Kakanwil.
Dalam arahannya, Kakanwil Marciana menyampaikan beberapa hal penting kepada seluruh jajaran Kemenkumham NTT. Rakor ini didesain seoptimal mungkin dengan mengangkat dan membahas tema-tema yang menjadi fokus utama program kerja Kementerian Hukum dan HAM.
"Saya sangat berharap, hasil yang dicapai pada Rakor ini merupakan hasil yang substantif, tajam, konkret dan terarah," ujarnya.
Disamping itu, hasil kinerja tahun 2021 yang telah dievaluasi merupakan modal awal untuk pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022.
"Apa yang telah dibahas berupa catatan, dan masukan yang telah disepakati kiranya menjadi agenda penting untuk mendorong peningkatan kinerja dan pemantapan langkah menuju reformasi birokrasi dalam penata kelolaan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien di setiap unit kerja," tuturnya.
Baca juga: Kemenkumham NTT apresiasi keseriusan Pemkab Ngada soal raperda perlindungan KI
Untuk itu, kepada segenap jajaran Kemenkumham NTT agar senantiasa dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja diberbagai sektor. Peningkatan kinerja tentunya sangat dibutuhkan dalam mengangkat citra Kemenkumham sebagai upaya mempertahankan predikat laporan keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
"Berbagai tantangan pasti akan datang. Untuk itu kita harus lebih peka, teliti, dan cermat dalam melakukan berbagai pekerjaan. Marilah tetap bekerja keras, lebih keras dan lebih keras lagi dengan meningkatkan dedikasi, disiplin dan taat aturan," ucap Kakanwil.
Mengutip pesan Sekjen pada pembukaan Rakor, Kakanwil kembali mengingatkan agar senantiasa menjaga diri, jangan lengah tetap waspada penularan Covid-19 masih terjadi. Kemungkinan akan terjadi peningkatan di akhir tahun.
Baca juga: Kemenkumham NTT harmonisasi lima raperda Pemkab Ngada
"Kepada para kepala UPT tetap terapkan protokol kesehatan dalam setiap pelayanan. Wajib bertanggung jawab kepada jajaran masing-masing atas catatan yang disampaikan Sekjen," ucap Marciana.
Lebih lanjut, mengingat saat ini sudah diakhir tahun. Perlu dilihat kembali Disbursement Plan masing-masing. Apakah setiap kegiatan sudah terlaksana atau belum. Sisa anggaran harus dioptimalkan sebaik mungkin.
"Ingat jangan direkayasa, saya mau pertanggungjawabannya riil sesuai kegiatan. Ini bukti kita siap menuju WBK," ujar Kakanwil.