Kolombo (ANTARA) - Sejumlah anggota kabinet Sri Lanka telah mengundurkan diri dari jabatan mereka hanya beberapa hari setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa menetapkan status darurat di negara itu.
Status darurat ditetapkan pada Jumat menyusul rentetan protes yang diwarnai kekerasan terhadap cara pemerintah menangani krisis ekonomi yang semakin parah.
"Kami serahkan surat pengunduran diri kami kepada perdana menteri," kata Menteri Pendidikan Dinesh Gunawerdana kepada media Minggu malam.
"Presiden dan perdana menteri akan membahas dan mengambil keputusan yang sesuai."
Baca juga: Sri Lanka blokir media sosial usai tetapkan keadaan darurat
Belum jelas apakah semua anggota kabinet atau hanya sebagian menteri yang ikut mengundurkan diri.
Baca juga: Afghanistan alami krisis ekonomi, Taliban bayar pegawai dengan gandum
Di antara mereka yang mundur adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Namal Rajapaksa, keponakan Gotabaya dan putra Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Dia mengatakan di Twitter pada Senin dirinya telah meletakkan jabatan secara langsung dengan harapan akan membantu "membangun stabilitas bagi rakyat dan pemerintah".
Sumber: Antara/Reuters
Status darurat ditetapkan pada Jumat menyusul rentetan protes yang diwarnai kekerasan terhadap cara pemerintah menangani krisis ekonomi yang semakin parah.
"Kami serahkan surat pengunduran diri kami kepada perdana menteri," kata Menteri Pendidikan Dinesh Gunawerdana kepada media Minggu malam.
"Presiden dan perdana menteri akan membahas dan mengambil keputusan yang sesuai."
Baca juga: Sri Lanka blokir media sosial usai tetapkan keadaan darurat
Belum jelas apakah semua anggota kabinet atau hanya sebagian menteri yang ikut mengundurkan diri.
Baca juga: Afghanistan alami krisis ekonomi, Taliban bayar pegawai dengan gandum
Di antara mereka yang mundur adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Namal Rajapaksa, keponakan Gotabaya dan putra Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Dia mengatakan di Twitter pada Senin dirinya telah meletakkan jabatan secara langsung dengan harapan akan membantu "membangun stabilitas bagi rakyat dan pemerintah".
Sumber: Antara/Reuters