Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai 53 lokasi di sejumlah daerah yang siap menyelenggarakan program sekolah rakyat.
Walaupun demikian, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, mengatakan jumlah itu dapat terus bertambah karena kementerian akan terus berkoordinasi dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan.
"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus berkembang karena dua tiga hari ke depan, kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," kata Mensos kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Pada kesempatan sama, Presiden Prabowo meminta program sekolah rakyat itu terus dimatangkan dan harus mencakup sebanyak mungkin daerah.
"Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," kata Gus Ipul.
Presiden Prabowo pada hari ini memimpin rapat terbatas yang salah satunya membahas mengenai program sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026.
Rapat itu di antaranya membahas lokasi-lokasi sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Gus Ipul menambahkan bahwa penyelenggaraan program sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur.
Ia menjelaskan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
"Ya makanya itu yang saya sebut 53 (lokasi) itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan," kata Mensos.
Lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat rencananya tersebar di berbagai wilayah, antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua.
Kemudian, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya juga telah menyatakan komitmennya mendukung penyelenggaraan program sekolah rakyat itu.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan penerimaan siswa untuk sekolah rakyat itu akan mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari status kesejahteraan kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Kepala BPS juga mengatakan dari 53 lokasi yang telah dipilih untuk program sekolah rakyat, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi.
"Jadi, ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS," kata Amalia.
Gus Ipul, kemudian melanjutkan bahwa pemerintah terus konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah rakyat.
"Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapa pun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang," katanya.
Prosesnya saat ini, tambah Gus Ipul, beberapa kementerian terkait membahas aspek-aspek penting program, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana dan prasarana, pengawasan, hingga tata kelola.
Ia menambahkan dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas mengenai jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.
"Insyaallah dalam waktu satu hingga dua minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya," kata Gus Ipul.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensos lapor Presiden soal 53 lokasi siap selenggarakan sekolah rakyat
