Kupang (AntaraNews NTT) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi mengatakan moratorium pengiriman TKI asal NTT untuk bekerja di Malaysia perlu segera dilaksanakan, karena sudah sangat mendesak dan tidak boleh main-main lagi.
Kepada wartawan di Kupang, Selasa (18/9), Nae Soi mengatakan NTT sudah kritis dengan permasalahan tenaga kerja migran ini karena sepanjang Januari-Agustus tercatat 73 TKI asal NTT yang dikirim pulang dari negeri jiran Malaysia dalam kondisi tak bernyawa.
"Saya bersama Gubernur Viktor Laiskodat telah membicarakan hal ini secara serius bersama unsur Forkompimda. Dan, siapapun yang terlibat dalam masalah perdagangan orang akan ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku," katanya.
Wagub Nae Soi mengatakan "Kami akan tegas karena ini menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa saja, tidak boleh lagi terjadi. Jumlah TKI yang dikirim secara ilegal dan sudah berada di Malaysia diperkirakan jauh lebih banyak dibandingkan berstatus legal".
"Untuk itu, kami segera mengirim tim untuk melakukan pendataan terhadap semua TKI asal NTT di Malaysia yang akan dimulai pada Oktober 2018," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah NTT benahi tata kelola pengiriman TKI
Baca juga: Nakertrans serahkan kasus calon TKI ke Polda NTT
Secara terpisah, Kepala Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Bruno Kupok mengatakan, dari tahun 2016 sampai September 2018 tercatat jumlah TKI NTT di Malaysia mencapai 5.007 orang.
Namun jumlah yang tercatat ini, katanya, belum terhitung dengan yang berangkat di luar prosedur dan tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan yang resmi atau berstatus ilegal.
"Jumlah ini juga belum termasuk yang berangkat secara non prosedural yang diperkirakan jauh lebih banyak lagi," demikian Bruno Kupok.
Baca juga: Artikel - Upaya memutihkan status TKI ilegal di Malaysia
Kepada wartawan di Kupang, Selasa (18/9), Nae Soi mengatakan NTT sudah kritis dengan permasalahan tenaga kerja migran ini karena sepanjang Januari-Agustus tercatat 73 TKI asal NTT yang dikirim pulang dari negeri jiran Malaysia dalam kondisi tak bernyawa.
"Saya bersama Gubernur Viktor Laiskodat telah membicarakan hal ini secara serius bersama unsur Forkompimda. Dan, siapapun yang terlibat dalam masalah perdagangan orang akan ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku," katanya.
Wagub Nae Soi mengatakan "Kami akan tegas karena ini menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa saja, tidak boleh lagi terjadi. Jumlah TKI yang dikirim secara ilegal dan sudah berada di Malaysia diperkirakan jauh lebih banyak dibandingkan berstatus legal".
"Untuk itu, kami segera mengirim tim untuk melakukan pendataan terhadap semua TKI asal NTT di Malaysia yang akan dimulai pada Oktober 2018," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah NTT benahi tata kelola pengiriman TKI
Baca juga: Nakertrans serahkan kasus calon TKI ke Polda NTT
Secara terpisah, Kepala Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Bruno Kupok mengatakan, dari tahun 2016 sampai September 2018 tercatat jumlah TKI NTT di Malaysia mencapai 5.007 orang.
Namun jumlah yang tercatat ini, katanya, belum terhitung dengan yang berangkat di luar prosedur dan tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan yang resmi atau berstatus ilegal.
"Jumlah ini juga belum termasuk yang berangkat secara non prosedural yang diperkirakan jauh lebih banyak lagi," demikian Bruno Kupok.
Baca juga: Artikel - Upaya memutihkan status TKI ilegal di Malaysia