Mbay (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilu serentak yang telah dimulai pada 14 Juni 2022.
"Peran aktif masyarakat sangat kami butuhkan untuk membantu mengawasi. Jangan sampai dalam pelaksanaan, penyelenggara bekerja tidak profesional," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo Yohanes Nanga di Mbay, Sabtu, (18/6/2022).
Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan pemilihan umum. Tentu saja kerja-kerja pengawasan itu perlu melibatkan masyarakat yang merupakan pemilih dalam momentum Pemilu tersebut.
Yohanes mengatakan masyarakat bisa membantu mengawasi pemilu dengan melaporkan atau menginformasikan indikasi kecurangan atau hal yang tidak sesuai dengan prosedur.
Masyarakat harus mengetahui peran dan hak mereka sehingga bisa bersama-sama mengawasi perhelatan politik itu.
Selain peran aktif masyarakat, Bawaslu mendorong keterlibatan pemantau pemilu untuk menjadi pengawas partisipatif.
Menurutnya peran pemantau pemilu sangat penting dan posisi pemantau sangat strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.
Bawaslu telah meluncurkan pendaftaran bagi pemantau pemilu untuk mendukung kelancaran pemilu pada beberapa waktu lalu.
Baca juga: Bawaslu gandeng gereja tingkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2024
Para pemantau pemilu dalam negeri boleh mendaftar dengan beberapa syarat, diantaranya berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah, bersifat independen, mempunyai sumber dana jelas, serta terakreditasi dari Bawaslu sesuai cakupan wilayah pemantauan.
Baca juga: Bawaslu Sikka dorong pemantau pemilu jadi pengawas partisipatif di Pemilu 2024
"Karena bagaimanapun peran untuk sukseskan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara tapi ada pemilih, partai politik, dan semua pemangku kepentingan," kata dia melanjutkan.
"Peran aktif masyarakat sangat kami butuhkan untuk membantu mengawasi. Jangan sampai dalam pelaksanaan, penyelenggara bekerja tidak profesional," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo Yohanes Nanga di Mbay, Sabtu, (18/6/2022).
Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan pemilihan umum. Tentu saja kerja-kerja pengawasan itu perlu melibatkan masyarakat yang merupakan pemilih dalam momentum Pemilu tersebut.
Yohanes mengatakan masyarakat bisa membantu mengawasi pemilu dengan melaporkan atau menginformasikan indikasi kecurangan atau hal yang tidak sesuai dengan prosedur.
Masyarakat harus mengetahui peran dan hak mereka sehingga bisa bersama-sama mengawasi perhelatan politik itu.
Selain peran aktif masyarakat, Bawaslu mendorong keterlibatan pemantau pemilu untuk menjadi pengawas partisipatif.
Menurutnya peran pemantau pemilu sangat penting dan posisi pemantau sangat strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.
Bawaslu telah meluncurkan pendaftaran bagi pemantau pemilu untuk mendukung kelancaran pemilu pada beberapa waktu lalu.
Baca juga: Bawaslu gandeng gereja tingkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2024
Para pemantau pemilu dalam negeri boleh mendaftar dengan beberapa syarat, diantaranya berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah, bersifat independen, mempunyai sumber dana jelas, serta terakreditasi dari Bawaslu sesuai cakupan wilayah pemantauan.
Baca juga: Bawaslu Sikka dorong pemantau pemilu jadi pengawas partisipatif di Pemilu 2024
"Karena bagaimanapun peran untuk sukseskan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara tapi ada pemilih, partai politik, dan semua pemangku kepentingan," kata dia melanjutkan.