Kupang (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) untuk lebih optimal membantu pemerintah dalam melakukan edukasi penanganan berbagai bencana alam yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
" FPRB sudah terbentuk di semua provinsi sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana alam," kata Analisis Kebijakan Ahli Muda, Ketua Tim Pentahelix BNPB, IIs Yulianti dalam kegiatan musyawarah III Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis, (23/6/2022).
Ia mengatakan BNPB pertama kali mendapatkan referensi pembentukan FPRB di NTT, sehingga keberadaan FPRB saat ini sudah terbentuk di 34 provinsi di Indonesia.
FPRB, kata dia, memiliki peran yang sangat strategis dalam hal pendekatan kebijakan untuk melakukan edukasi dan sosialiasi kepada masyarakat tentang upaya penanggulangan bencana alam yang berbasis penanggulangan risiko bencana.
"FPRB bisa mengawal dan mengedukasi berbagai program penanggulangan risiko bencana yang dilakukan bersama pemerintah," katanya.
IIs Yulianti mengatakan menjadi perhatian dari BNPB untuk memberikan dukungan anggaran bagi FPRB karena hampir semua FPRB yang telah terbentuk banyak tidak aktif karena minim anggaran dalam melakukan kegiatan.
Sementara itu Asisten II Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ganef Wurgyanto mengatakan peran FPRB sangat dibutuhan dalam penanggulangan bencana alam di NTT.
"Kami berharap FPRB terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana bagi masyarakat NTT sebagai antisipasi dini dalam kebencanaan," katanya.
Baca juga: BPBD Nagekeo berikan penguatan kapasitas desa tangguh bencana
Baca juga: BPBD NTT fokus petakan dan mendata ancaman kekeringan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: FPRB didorong BNPB optimalkan edukasi penanganan bencana di NTT
" FPRB sudah terbentuk di semua provinsi sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana alam," kata Analisis Kebijakan Ahli Muda, Ketua Tim Pentahelix BNPB, IIs Yulianti dalam kegiatan musyawarah III Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis, (23/6/2022).
Ia mengatakan BNPB pertama kali mendapatkan referensi pembentukan FPRB di NTT, sehingga keberadaan FPRB saat ini sudah terbentuk di 34 provinsi di Indonesia.
FPRB, kata dia, memiliki peran yang sangat strategis dalam hal pendekatan kebijakan untuk melakukan edukasi dan sosialiasi kepada masyarakat tentang upaya penanggulangan bencana alam yang berbasis penanggulangan risiko bencana.
"FPRB bisa mengawal dan mengedukasi berbagai program penanggulangan risiko bencana yang dilakukan bersama pemerintah," katanya.
IIs Yulianti mengatakan menjadi perhatian dari BNPB untuk memberikan dukungan anggaran bagi FPRB karena hampir semua FPRB yang telah terbentuk banyak tidak aktif karena minim anggaran dalam melakukan kegiatan.
Sementara itu Asisten II Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ganef Wurgyanto mengatakan peran FPRB sangat dibutuhan dalam penanggulangan bencana alam di NTT.
"Kami berharap FPRB terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana bagi masyarakat NTT sebagai antisipasi dini dalam kebencanaan," katanya.
Baca juga: BPBD Nagekeo berikan penguatan kapasitas desa tangguh bencana
Baca juga: BPBD NTT fokus petakan dan mendata ancaman kekeringan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: FPRB didorong BNPB optimalkan edukasi penanganan bencana di NTT