Kupang (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur mendampingi pihak Kepolisian Resor Ende di Pulau Flores untuk membenahi institusi tersebut menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Kami melakukan pendampingan Polres Ende menuju WBK/WBBM atas permintaan Polres setempat yang tahun 2022 ini ditunjuk untuk menyiapkan seluruh instrumen yang diperlukan untuk menuju WBK/WBBM," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton ketika dihubungi di Kupang, Senin, (25/7/2022).
Ia menjelaskan langkah yang dilakukan dalam pendampingan itu yakni menerjunkan tim ke lapangan untuk memberikan berbagai catatan perbaikan pelayanan publik di Polres Ende.
Salah satu yang harus dilakukan, kata dia yaitu membuka satu loket layanan terpadu di bagian depan kantor (front office) untuk layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
"Jadi layanan tidak harus terpencar ke berbagai unit. Karena itu mereka sedang berupaya melakukan perbaikan tersebut," katanya.
Beda Daton mengatakan pihaknya menyambut gembira akan tekad dan keinginan kuat pihak Polres Ende menuju WBK/WBBM dan akan terus dukungan agar tekad tersebut segera diwujudkan.
Jika pelayanan publik yang diperbaiki nantinya dapat memenuhi syarat maka Polres Ende akan diusulkan Polri ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dinilai guna mendapat piagam WBK.
Lebih lanjut Beda Daton menambahkan semakin banyak instansi yang membangun integritas birokrasi melalui pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM tentu akan semakin bagus pelayanan kepada masyarakat di NTT.
Baca juga: Ombudsman dan Karantina Pertanian Kupang koordinasi terkait PMK
Selain itu, upaya ini juga bisa mencegah penyimpangan dan dapat melindungi aparatur dari tindakan koruptif.
Baca juga: Ombudsman minta Rudenim Kupang tindaklanjuti keluhan imigran
"Karena itu kami berterima kasih kepada berbagai instansi yang telah bertekad menuju WBK/WBBM. Mari kita sama-sama berubah dan tetap semangat untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh," katanya.
"Kami melakukan pendampingan Polres Ende menuju WBK/WBBM atas permintaan Polres setempat yang tahun 2022 ini ditunjuk untuk menyiapkan seluruh instrumen yang diperlukan untuk menuju WBK/WBBM," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton ketika dihubungi di Kupang, Senin, (25/7/2022).
Ia menjelaskan langkah yang dilakukan dalam pendampingan itu yakni menerjunkan tim ke lapangan untuk memberikan berbagai catatan perbaikan pelayanan publik di Polres Ende.
Salah satu yang harus dilakukan, kata dia yaitu membuka satu loket layanan terpadu di bagian depan kantor (front office) untuk layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
"Jadi layanan tidak harus terpencar ke berbagai unit. Karena itu mereka sedang berupaya melakukan perbaikan tersebut," katanya.
Beda Daton mengatakan pihaknya menyambut gembira akan tekad dan keinginan kuat pihak Polres Ende menuju WBK/WBBM dan akan terus dukungan agar tekad tersebut segera diwujudkan.
Jika pelayanan publik yang diperbaiki nantinya dapat memenuhi syarat maka Polres Ende akan diusulkan Polri ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dinilai guna mendapat piagam WBK.
Lebih lanjut Beda Daton menambahkan semakin banyak instansi yang membangun integritas birokrasi melalui pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM tentu akan semakin bagus pelayanan kepada masyarakat di NTT.
Baca juga: Ombudsman dan Karantina Pertanian Kupang koordinasi terkait PMK
Selain itu, upaya ini juga bisa mencegah penyimpangan dan dapat melindungi aparatur dari tindakan koruptif.
Baca juga: Ombudsman minta Rudenim Kupang tindaklanjuti keluhan imigran
"Karena itu kami berterima kasih kepada berbagai instansi yang telah bertekad menuju WBK/WBBM. Mari kita sama-sama berubah dan tetap semangat untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh," katanya.