Jakarta (ANTARA) - Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan pihaknya masih menelusuri dan mendalami lebih lanjut dugaan kebocoran data pengguna Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang beredar di internet.
"Setelah mendapatkan berita itu, kami langsung melakukan pengecekan. Jadi, saat ini Kominfo sedang mendalami terkait dugaan kebocoran data itu, dan nanti kami akan sampaikan jika sudah ada hasil atau temuan sementara dari dugaan kebocoran data itu," kata Dedy saat ditemui pewarta di Jakarta, Jumat, (19/8/2022).
Saat ditanya soal kapan kira-kira Kementerian Kominfo bisa memberikan informasi dan detail lebih lanjut atas dugaan kebocoran data tersebut, Dedy mengatakan pihaknya belum bisa mengira-kira waktu untuk mengumumkannya.
"Kita tidak bisa mengira-kira karena itu terkait dengan penelusuran atau investigasi dugaan kebocoran data yang sangat tergantung pada kompleksitas dari kebocoran data itu sendiri. Kami akan usahakan yang terbaik semoga segera setelah ini bisa kami informasikan ke teman-teman (wartawan)," kata Dedy.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan Kementerian Kominfo juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti PLN hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Tentu (melakukan komunikasi), karena ini kasus dugaan kebocoran data pribadi, kita akan koordinasi dengan BSSN dan PLN, dan kita upayakan hari ini berkomunikasi dengan mereka," ujar Dedy.
Sebelumnya, pengguna internet di Twitter melaporkan adanya dugaan penjualan lebih dari 17 juta data pelanggan PLN. Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan, menunjukkan laman web breached.to dengan akun bernama "loliyta", yang mengklaim menjual data pengguna PLN.
Mengutip laman tersebut, beberapa data pelanggan PLN yang diklaim dijual di antaranya ID lapangan, ID pelanggan, nama pelanggan, tipe energi, KWH, alamat rumah, nomor meteran, tipe meteran, hingga nama unit UPI.
Baca juga: Artikel - Kebijakan PSE bukti penegakan hukum dan kedaulatan digital Indonesia
Baca juga: Kominfo : tak bisa melihat data pengguna setelah PSE daftar
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kominfo masih dalami dugaan kebocoran data PLN
"Setelah mendapatkan berita itu, kami langsung melakukan pengecekan. Jadi, saat ini Kominfo sedang mendalami terkait dugaan kebocoran data itu, dan nanti kami akan sampaikan jika sudah ada hasil atau temuan sementara dari dugaan kebocoran data itu," kata Dedy saat ditemui pewarta di Jakarta, Jumat, (19/8/2022).
Saat ditanya soal kapan kira-kira Kementerian Kominfo bisa memberikan informasi dan detail lebih lanjut atas dugaan kebocoran data tersebut, Dedy mengatakan pihaknya belum bisa mengira-kira waktu untuk mengumumkannya.
"Kita tidak bisa mengira-kira karena itu terkait dengan penelusuran atau investigasi dugaan kebocoran data yang sangat tergantung pada kompleksitas dari kebocoran data itu sendiri. Kami akan usahakan yang terbaik semoga segera setelah ini bisa kami informasikan ke teman-teman (wartawan)," kata Dedy.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan Kementerian Kominfo juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti PLN hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Tentu (melakukan komunikasi), karena ini kasus dugaan kebocoran data pribadi, kita akan koordinasi dengan BSSN dan PLN, dan kita upayakan hari ini berkomunikasi dengan mereka," ujar Dedy.
Sebelumnya, pengguna internet di Twitter melaporkan adanya dugaan penjualan lebih dari 17 juta data pelanggan PLN. Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan, menunjukkan laman web breached.to dengan akun bernama "loliyta", yang mengklaim menjual data pengguna PLN.
Mengutip laman tersebut, beberapa data pelanggan PLN yang diklaim dijual di antaranya ID lapangan, ID pelanggan, nama pelanggan, tipe energi, KWH, alamat rumah, nomor meteran, tipe meteran, hingga nama unit UPI.
Baca juga: Artikel - Kebijakan PSE bukti penegakan hukum dan kedaulatan digital Indonesia
Baca juga: Kominfo : tak bisa melihat data pengguna setelah PSE daftar
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kominfo masih dalami dugaan kebocoran data PLN