Kupang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Johanees Tuba Helan menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun berpotensi menyuburkan kembali praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di desa.
"Masa jabatan seorang pejabat yang terlalu lama cenderung akan membuat seseorang merasa kedudukannya sangat kuat dan merasa berkuasa sehingga akan mendorong tumbuh suburnya praktik KKN karena berhasil membentuk suatu rezim selama berkuasa," katanya ketika dihubungi di Kupang, Kamis, (19/1/2023).
Ia mengatakan hal itu menanggapi tuntutan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan permintaan perpanjangan periode kepemimpinan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Tuntutan tersebut disampaikan ratusan kepala desa yang mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu.
Tuba Helan mengatakan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun saja masih banyak muncul praktik KKN, apalagi nanti diperpanjang menjadi 9 tahun.
Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang itu menjelaskan dahulu melalui Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 hingga 2022 membuat perubahan yang sangat mendasar, yaitu masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 x 5 tahun dengan alasan utama mencegah terjadinya praktik KKN.
"Artinya masa jabatan seorang pejabat publik yang terlalu lama sangat berpotensi menimbulkan KKN, termasuk di tingkat kepala desa jika menjabat selama 9 tahun," katanya.
Di sisi lain, kata dia, banyak kader potensial di desa yang berhak mendapat kesempatan untuk memimpin desa.
Tuba Helan mengatakan satu periode jabatan di tingkat bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden yang selama ini berlangsung lima tahun saja sudah bisa membangun banyak hal sehingga semestinya kepala desa mempunyai kesempatan lebih besar membangun desa selama 6 tahun.
"Artinya enam tahun itu waktu yang cukup untuk membangun desa yang rentang kendalinya lebih mudah," katanya.
Baca juga: Ketua DPR dukung perubahan masa jabatan kades
Baca juga: Bupati Manggarai dorong kades intensifkan penanganan stunting
