Kupang (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Isyak Nuka mengatakan, pelaksanaan layanan transportasi darat Damri untuk rute antarnegara Kupang-Dili masih menunggu kesiapan dari pihak Pemerintah Timor Leste.
"Layanan Damri Kupang-Dili belum berjalan karena ada kendala teknis dari pihak Timor Leste sehingga masih menunggu kesiapan pemerintah negara tetangga itu," katanya ketika dihubungi di Kupang, Senin, (27/2/2023).
Ia menyampaikan hal itu berkaitan tindak lanjut layanan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Indonesia-Timor Leste rute Kupang-Dili.
Layanan tersebut merupakan bagian dari nota kesepahaman (MoU) tentang "On Cross Border Movement of Commercials Buses and Coaches Between Indonesia and Timor Leste".
Layanan bus ALBN, kata dia, sudah menjalani tahap uji coba pada November 2022, namun belum beroperasi secara reguler hingga Februari 2023.
Isyak mengatakan, pemerintah Indonesia sudah sangat siap untuk mulai menjalankan layanan Damri tersebut namun hingga saat ini belum beroperasi karena menunggu kesiapan dari pihak Timor Leste.
Berdasarkan rapat koordinasi di tingkat Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, kata dia, layanan bus ALBN tersebut direncanakan beroperasi pada 30 Maret 2023.
"Namun tentunya diharapkan pihak Timor Leste juga sudah siap. Jika mereka belum siap, akan ditunda lagi," katanya.
Isyak menambahkan, pemerintah tidak bisa sepihak mengoperasikan bus Damri dari NTT jika Timor Leste belum siap karena layanan ALBN menyangkut dua negara bukan satu pihak saja.
Baca juga: Presiden Jokowi sambut operasional bus DAMRI rute Kupang-Timor Leste
Baca juga: NTT sambut baik pembukaan rute bus Kupang-Timor Leste
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dishub NTT: Layanan damri Kupang-Dili menunggu kesiapan Timor Leste
Dishub NTT: Layanan damri Kupang-Dili tunggu kesiapan Timor Leste
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Isyak Nuka. (ANTARA/Aloysius Lewokeda)
...Layanan Damri Kupang-Dili belum berjalan karena ada kendala teknis dari pihak Timor Leste sehingga masih menunggu kesiapan pemerintah negara tetangga itu, katanya ketika dihubungi di Kupang, Senin, (27/2/2023).
