Kupang (ANTARA) - Penjabat(Pj) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) Ayodhia G. L. Kalake mengatakan ekonomi regional NTT mengalami pertumbuhan positif yaitu 2,08 persen.
"Pemerintah NTT sangat bersyukur karena ekonomi NTT mengalami pertumbuhan positif," kata Penjabat(Pj) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) Ayodhia G. L. Kalake saat penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga dan BA-TKD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 di Kupang, Selasa, (12/12/2023).
Ia mengatakan pada kuartal satu pertumbuhan ekonomi NTT 3,37 persen dan pada kuartal dua pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada posisi 4,04 persen dan pada kuartal tiga ekonomi masih tumbuh positif 2,08 persen.
Menurut dia tingkat konsumsi masyarakat maupun pemerintah yang dominan merupakan menjadi faktor penunjang tumbuhnya ekonomi NTT.
Dia mengatakan sesuai agenda strategis nasional untuk APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan indikator kesejahteraan dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, mengatasi stunting dan pembangunan sektor pendidikan, serta transformasi ekonomi hijau, pemberian subsidi bantuan sosial.
Dikatakannya ada sejumlah alokasi anggaran DIPA pembangunan NTT pada 2024 mengalami kenaikan terutama untuk program penanganan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dialami 322,170 jiwa atau 3,93 persen dari 1 juta jiwa penduduk NTT yang masuk dalam kategori miskin.
Pada sektor pendidikan alokasi anggaran diperuntukkan untuk memperluas akses dan peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan memperluas wajib belajar dengan bantuan program PIP, KPI, selain itu mempercepat penurunan prevalensi stunting.
Dia berharap anggaran yang telah dialokasikan pada 2024 untuk pembangunan di NTT agar digunakan secara baik dan disiplin dan tepat sasaran serta pencegah terjadinya KKN sehingga memberikan dampak yang besar bagi percepatan pembangunan di NTT.
Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Catur Ariyanto Widodo mengatakan pada Tahun Anggaran 2024, alokasi belanja Kementerian dan lembaga dan Dana Alokasi TKD TA 2024 di Provinsi NTT sebesar Rp 37,98 triliun mengalami kenaikan Rp 3,33 triliun dari alokasi tahun 2023 sebesar Rp 34,65 triliun atau naik 9,6 persen.
Kenaikan alokasi anggaran TA 2024 itu terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 13 triliun, mengalami kenaikan Rp2,18 triliun dibandingkan alokasi tahun 2023 atau naik 20,2 persen, kedua dana transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp 24,98 triliun, yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1,15 triliun dibandingkan alokasi tahun 2023 atau naik 4,8 persen.
Sementara itu untuk belanja Pemerintah Pusat untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut dialokasikan kepada 42 Kementerian Negara atau lembaga yang terdiri dari 602 Satuan Kerja.
Baca juga: Pj. Gubernur NTT : Konsumsi ikan bantu atasi stunting
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi belanja pegawai sebesar Rp3,53 triliun, belanja barang sebesar Rp5,07 triliun, belanja modal sebesar Rp4,37 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp24,6 miliar.
Baca juga: Pj. Gubernur NTT ingatkan penjabat bupati tak intervensi KPU
Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 184,82 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp14,86 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 3,22 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 3,81 triliun dan dana hibah ke daerah Rp 2,62 miliar, dan Dana Desa Rp 2,78 triliun.
