Kupang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur Marciana D Jone mengingatkan kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT untuk menjaga netralitas jelang Pemilu.
"Saya sudah sampaikan kepada seluruh ASN agar selalu menjaga netralitas selama Pemilu dengan tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih," katanya di Kupang, Kamis, (18/1/2024).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan upaya Kanwil Kemenkumham NTT mencegah sejumlah ASN di lingkungan instansi tersebut untuk tidak terlibat dalam hal dukung mendukung salah satu pasangan Presiden atau Wapres dan juga Caleg.
Dia mengingatkan seluruh stafnya jika memang ketahuan terlibat dalam politik praktis seperti tidak netral dan juga mengajak orang untuk memilih akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu Marciana juga mengingatkan seluruh Kepala Unit Pelaksana Tugas (KUPT) untuk tidak mempengaruhi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menentukan pilihan.
"Biarkan mereka memilih sesuai dengan hati nurani mereka," tegas Marciana.
Saat ini juga ujar dia, seluruh WBP yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan sudah memiliki hak untuk memilih atau mencoblos pada saat hari pencoblosan nanti.
Tentunya kata dia sejumlah WBP itu sudah memiliki pilihan masing-masing dalam menentukan Calon Presiden dan Calon legislatif saat hari pencoblosan nanti.
Dia mengatakan bahwa ada sekitar 2.184 WBP di seluruh satuan kerja baik di Lapas dan Rutan yang nama-nama mereka sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Dia berharap agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, khususnya di sejumlah Satker yang terdapat tempat pemungutan suaranya (tps).
Baca juga: Kanwil Kumham NTT berhasil realisasikan perjanjian kinerja jelang akhir tahun
Baca juga: Marciana ingatkan KUPT jadikan perjanjian kinerja untuk bekerja penuh tanggung jawab
Baca juga: Kemenkumham siapkan 16 TPS di sejumlah Rutan dan Lapas di NTT
