Kupang (ANTARA) - Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo menekankan pentingnya penegakan hak bagi setiap warga binaan pemasyarakatan (WBP).
“Kementerian HAM berkomitmen untuk menjamin dan memenuhi hak-hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan,” katanya di Kupang, Senin, (27/1).
Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke Lapas II A Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan para WBP di Lapas itu untuk mendengar secara langsung masukan dan harapan para warga binaan.
“Saya ingin melihat lebih dekat realitas yang dialami oleh warga binaan, supaya bisa menampung aspirasi dan mengevaluasi pelayanan ke depannya,” kata dia.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga turut mengumpulkan data para WBP dari Kepala Lapas II A Kupang untuk dijadikan bahan pembuatan regulasi.
Hal ini, kata dia, bertujuan untuk menyiapkan regulasi baru demi menjamin penegakan hak hukum para WBP. Satu diantaranya regulasi anti penyiksaan bagi para warga binaan.
Menurut dia, penegakan hak WBP penting untuk diwujudkan karena sejalan dengan misi pertama dari Astacita Presiden Prabowo, yakni memperkokoh hak asasi manusia (HAM).
Selain itu, kata dia, pihaknya sedang merampungkan buku saku yang memuat hak dan kewajiban para warga binaan, agar bisa menjadi panduan yang komprehensif.
Menurut dia, buku panduan ini sebagai langkah praktis bagi WBP, karena tidak semua warga binaan memahami hak hukum dan hak hidupnya secara baik.
“Kami usahakan pada pertengahan Februari nanti sudah selesai dan kami akan kembali untuk membagikannya secara langsung,” kata dia.
Baca juga: Pertama Kalinya, Kakanwil Kumham NTT sarapan pagi bersama WBP
Ia berharap melalui kunjungan langsung kali ini pihaknya dapat melakukan perbaikan dalam pelayanan dan pemenuhan hak warga binaan.
Baca juga: Kakanwil Kumham NTT imbau pejabat jaga integritas layanan bagi WBPBerita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dirjen IP HAM tekankan pentingnya penegakan hak WBP
