DPRD Minta Dukungan Tokoh Agama

id Dialog

DPRD Minta Dukungan Tokoh Agama

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya memimpin acara dialog antara pemerintah dan Forkompimda dan tokoh agama se-NTT di Kupang, Kamis (16/3) sore.

"Kami minta dukungan para pimpinan tokoh lintas agama agar Pilgub dan Pilkada Serentak di tahun 2018 bisa berjalan dengan lancar dan berkualitas," kata Anwar Pua Geno.
Kupang (Antara NTT) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta dukungan tokoh lintas agama untuk menyukseskan berbagai proses menyambut Pilgub dan Pilkada Serentak di 10 kabupaten pada 2018.

"Kami minta dukungan para pimpinan tokoh lintas agama agar Pilgub dan Pilkada Serentak di tahun 2018 bisa berjalan dengan lancar dan berkualitas," kata Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno dalam acara dialog bersama antara pemerintah daerah dengan pimpinan lembaga keagamaan di Kupang, Kamis (16/3) sore.

Hadir dalam dialog tersebut Gubernur NTT bersama unsur Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), serta unsur-unsur pimpinan lintas agama dari Keuskupan Agung Kupang, Sinode GMIT (Gereja Masehi Injili Timor), MUI NTT, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTT.

Menurut Anwar, kerukunan antarumat beragama yang selama ini dijalin di daerah setemapt menjadi modal sosial yang sudah mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Politis F-Golkar itu mengatakan, pihaknya menyadari bahwa lembaga keagamaan melalui tokoh-tokoh agama memilik andil penting dalam menjaga kondisi umat sehingga interaksi antarumat tetap berjalan dengan lancar.

Untuk itu, katanya, pihak dewan pun terus memberi dukungan dengan meningkatkan alokasi anggaran dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat atau masyarakat melalui lembaga keagamaan.

"Bantuan hibah dan bantuan sosial untuk pembangunan dan perbaikan rumah ibadat seperti Gereja Katolik, Kapela, Gereja Kristen Protestan, Masjid, Pura, Wihara dan lainnya tetap kita anggarkan," katanya.

Ke depannya, kata Anwar, bentuk dukungan juga diberikan dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) walaupun menjadi bagian dari lembaga keagamaan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam Pilgub dan Pilkada Serentak di 10 kabupaten tahun 2018 akan menelan anggaran yang cukup besar mencapai sekitar Rp574 miliar.

Menurut Anwar, anggaran Pilkada tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah di Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu, dengan biaya yang besar tersebut maka koordinasi semua pimpinan dan pemangku kepentingan bersama masyarakat harus berjalan lancar untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas.

"Tetap kita akan upayakan lagi agar anggaran ini nanti bisa wajar, rasional, dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak menurunkan kualitas Pilkada kita," katanya.