ANTARA jadi sentral distribusi informasi terpercaya

id LKBN Antara

ANTARA jadi sentral distribusi informasi terpercaya

Dirut Perum LKBN Antara saat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (3/12/2019). (ANTARA FOTO).

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas mendukung Perum LKBN Antara menjadi sentral media distribusi informasi terpercaya sehingga harus ada inovasi untuk meningkatkan kualitas pemberitaannya.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas mendukung Perum LKBN Antara menjadi sentral media distribusi informasi terpercaya sehingga harus ada inovasi untuk meningkatkan kualitas pemberitaannya.

"Antara kalau ditingkatkan menjadi sentral media distribusi informasi terpercaya, media-media swasta akan bergantung pada Antara sebagai media yang dikembangkan pemerintah dengan konsep BUMN," kata Yan Permenas usai Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Direksi Antara di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12).

Yan Permenas mengatakan bahwa Antara harus meningkatkan kualitas pemberitaannya dalam rangka penyesuaian dan penggunaan digitalisasi dalam pemberitaan.

Hal itu, menurut dia, sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga perlu susun strategi bagaimana konteks dan konten yang disampaikan kepada publik dapat direspons.

"Tadi kami katakan ada kategorisasi usia dalam merespons pemberitaan sehingga perlu dilakukan semacam distribusi media yang dapat diterima semua kelompok," ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong LKBN Antara bersinergi dengan TVRI dan RRI agar bisa menjalankan strategi pasar sehingga ada kesamaan konten pemberitaan.

Yan Permenas mengatakan bahwa Antara juga harus bekerja sama dengan media lain yang harapannya menghasilkan keuntungan dan kepuasan konsumen dalam membaca berita sehingga menjadi perantara distribusi informasi kepada publik.

"Diharapkan dukungan bukan hanya dari RRI dan TVRI, melainkan mitra lain seperti media swasta sehingga mendatangkan profit bagi Antara," katanya.

RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiyono dan dihadiri para anggota Komisi I DPR.

Direksi LKBN Antara yang hadir dalam RDP tersebut, yakni Dirut Perum LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat, Direktur Pemberitaan Akhmad Munir, Direktur Komersial, Pengembangan Bisnis, dan Teknologi Informasi Hempi N. Prajudi, dan Direktur Keuangan SDM dan Umum Nina Kurnia.
Wakil Ketua Komisi I DPR Bambang Kristiono (kiri) berjabat tangan dengan Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat (kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Rapat tersebut membahas rencana kerja LKBN Antara tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan pembahasan isu-isu aktual lainnya. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp/aa).
Lembaga riset
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menginginkan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara memiliki lembaga riset dengan konten media, mengingat Antara memiliki data pemberitaan sejak 1937.

“Kami sangat mengharapkan bahwa Antara bisa menjadi salah satu lembaga riset konten media yang seharusnya punya bahan yang cukup banyak, karena asumsi kami Antara memiliki penyimpanan data yang bagus sejak 1937 hingga sekarang,” kata Farhan.

Dengan demikian, lanjut Farhan, Indonesia akan memiliki data analitik yang besar berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Antara.

Farhan berharap, Antara dapat mengadopsi teknologi tersebut, sehingga mimpi besar itu dapat terwujud dalam waktu beberapa tahun ke depan.

“Mari bermimpi bersama-sama bahwa dalam waktu beberapa tahun lagi akan ada pusat data terbesar se-Asia Tenggara yang ada di Indonesia. Kami berharap Antara bisa mengadopsi teknologi tersebut,” ungkap Farhan.

Pada kesempatan tersebut, Farhan juga memuji Antara sebagai lembaga media yang memiliki dokumentasi foto dengan kualitas luar biasa di Indonesia.

Terkait hal tersebut, Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis LKBN Antara Hempi N Prajudi menyampaikan bahwa saat ini Antara tengah memberikan layanan data kepada Kementerian Keuangan, yang bekerja sama dengan Bloomberg, Reuters, dan lima pendukung data lainnya.

Melalui kerja sama tersebut, lanjut Hempi, Antara telah mulai memberikan layanan data yang dibutuhkan dan akan semakin dikembangkan.

“Alhamdulillah, memang ini yang sedang kami arahkan ke depan, karena data akan menjadi salah satu sumber bisnis,” ungkap Hempy.
Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Rapat tersebut membahas rencana kerja LKBN Antara tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan pembahasan isu-isu aktual lainnya. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp/aa).
Datangkan bias
Sementara itu, Direktur Utama Perum LKBN Antara Meidyatama Suryodoningrat mengatakan bahwa komersialisasi lama-lama akan mendatangkan bias.

"Jika saat ini negara ingin memiliki kantor berita selayaknya negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, harus ada komitmen bersama lebih lanjut," kata pria yang akrab disapa Dimas itu dalam rapat dengar pendapat di Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12).

Pernyataan Dimas dilontarkan mengingat ada dorongan DPR RI untuk mengedepankan penyebarluasan informasi, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga menjadi kantor berita rujukan yang akurat dan terpercaya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebelum di Antara, Dimas pernah berkecimpung di perusahaan media swasta selama 30 tahun. Dengan demikian, dia sangat mengerti Antara dengan segala sumber daya manusia yang ada bisa menjadi satu media yang besar dan dominan.

Akan tetapi, lanjut dia, jika menjadi murni media yang mengarah ke profit dan memproduksi berita sesuai dengan selera pasar, terkadang tidak sesuai dengan citra yang melekat pada sebuah kantor berita Nasional.

Hal itu menjadi tantangan tersendiri buat Dimas sebagai Direktur Utama Perum LKBN Antara.

"Jika kami ingin rating kami naik, mungkin akan lebih banyak gosip di Antara. Kalau dilihat berita Antara, kadang untuk generasi tertentu terkesan membosankan karena membuka rumah sakit, membuka jalan di Papua, dan hal-hal semacam itu," kata Dimas.

Karena dorongan yang diberikan kepada Antara, Dimas merasa perlu menjembatani antara lebih pada berita komersial atau berita-berita yang bersifat membangun. 

"Karena jujur saja, berita membangun itu kurang laku tetapi tetap harus diberitakan," kata Dimas.

Ia memberi contoh salah satu berita yang paling laku diminta oleh pelanggan Antara dari media lokal adalah berita sepak bola. Namun, berita tersebut bukanlah kekhususan Antara.

 "Pertanyaannya 'kan Pak apakah kami harus menginvestasi khusus sebagai kantor berita nasional ke berita-berita sepak bola? Khususnya Liga Inggris," canda Dimas.

Oleh karena itu, jajaran direksi Antara harus terus melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan tantangan yang ada di depan. 

Namun, Dimas sangat berharap pemerintah bersama DPR bisa sepakat mengambil keputusan.

 Apakah membiarkan Antara seperti sekarang saja atau menjadi lembaga yang murni dibiayai oleh negara, atau malah membiarkan Antara bergerak menuju korporasi yang mementingkan keuntungan dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiyono mengatakan bahwa Komisi I DPR RI ingin mendapatkan penjelasan Dirut LKBN Antara terkait rencana kerja tahun 2020 dan anggarannya. RDP juga membahas isu-isu aktual yang ada di internal LKBN Antara.
Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat (tengah) mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Rapat tersebut membahas rencana kerja LKBN Antara tahun 2020 beserta dukungan anggarannya dan pembahasan isu-isu aktual lainnya. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp/aa).
Dokumen warisan
Meidyatama Suryodiningrat juga menjelaskan bahwa ada sejumlah dokumen warisan (heritage) Republik Indonesia (RI) masih tersimpan di arsip Antara.

Menurut pria yang disapa Dimas itu, perlindungan dokumen heritage menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan jika nanti diterapkan kebijakan penyimpanan data besar (big data storage) untuk mendukung riset pemerintah.

"Seperti diketahui, dimana-mana masih terjadi perdebatan kalau itu bisa disimpan di cloud (awan). Jadi, sampai saat ini, kami masih menyimpan secara lokal," ujar Dimas saat rapat dengar pendapat di Komisi I DPR Jakarta, Selasa (3/12).

Dimas mengatakan kalau server penyimpanan Antara ada dua, satu server di Wisma Antara di Jalan Medan Merdeka Selatan dan satu lagi di Bogor, Jawa Barat sebagai cadangan (backup).

Namun, mengingat dokumen yang ada sangat banyak, saat ini di rapat direksi masih dipertimbangkan apakah mau beralih ke awan atau tidak, mengingat ada aspek warisan (heritage) tadi.

Mendengar penjelasan tersebut, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan tertarik bertanya apakah jika dokumen foto, apakah negatif fotonya serta bentuk fisik foto juga masih tersimpan?

Dimas menjawab, masih. Bahkan foto-foto sejarah dari tahun 1940-an juga ada. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR dan DPD di gedung parlemen, Jumat (16/8/2019).

Jokowi menyampaikan di era sekarang, data jauh lebih berharga daripada minyak. "Karena itu, kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data," katanya.

Menyambung dengan pidato Presiden tersebut, LKBN Antara berkomitmen melindungi dokumen heritage negara yang secara bertahap didigitalisasi, 
apalagi mengingat arah Antara ke depan, salah satunya adalah bermain di data besar ("big data"). 

Maka dokumen yang sangat banyak tersimpan tadi, baru satu setengah tahun sampai dua tahun terakhir, Antara memiliki daya untuk mendigitalisasi 100 persen aset-aset perusahaan tersebut dari tahun 1940-an tersebut.

Kendati sudah terdigitalisasi bertahap, Dimas bertekad akan terus mengupayakan agar penyimpanan data besar itu terwujud agar LKBN Antara dapat menjadi rujukan riset data pemerintah. "Karena sebetulnya bahan mentah (raw) datanya sudah ada," ujar Dimas.
Suasana Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I DPR dengan jajaran direksi Lembaga Kantor Berita Antara di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2019). (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta)

 
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar