"Dengan dikeluarkannya keputusan MK tersebut maka menjadi tugas penyelenggara dalam hal ini KPU untuk mendesain pemilu tanpa korban," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Sabtu (29/2).
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan putusan MK terkait pemilu yang tetap dilaksanakan serentak, dan bagaimana meminimalisir jatuhnya korban jiwa seperti yang terjadi pada Pemilu serentak 2019.
Pemilu serentak yang dilakukan tahun 2019 telah menuai kritik, karena organ penyelenggara di tingkat bawah banyak yang mengalami musibah kematian akibat kelelahan bekerja.
Ia menambahkan MK tetap akan mengakomodasi pemilu serentak, maka otomatis model ini tetap sama dilaksanakan pada Pemilu 2024.
Ahmad Atang mengatakan, berkaca dari pemilu yang lalu, KPU perlu menemukan modus yang sederhana, berkualitas, dan profesional untuk menjadi acuan di tingkat bawah untuk dipedomani.
Menurut dia, persoalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas, sarana dan prasarana pendukung, durasi waktu harus diformat secara cermat agar penyelenggara tidak terbebani.
"Petugas penyelenggara di tingkat bawah harus merasa nyaman, hikmat, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas," kata pengajar ilmu komunikasi politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu.
Sungguhpun begitu, masih ada pintu untuk perbaikan undang-undang tersebut, yakni melalui revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dibahas oleh DPR.
"Jika Kemendagri mengajukan revisi, maka pikiran masyarakat bisa diakomodasi melalui lembaga politik jika melalui jalur hukum gagal," katanya.
