Kupang (ANTARA) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan pembayaran honor tenaga kontrak yang ada di wilayah itu.
"Salah satu rekomendasi penting yang disampaikan dalam rapat virtual Komisi V DPRD NTT dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bersama tim pakar adalah percepatan pembayaran honor tenaga kontrak," kata Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa kepada ANTARA di Kupang, Senin (27/4).
Menurut dia, Komisi V DPRD NTT mendesak dinas pendidikan untuk menyelesaikan hak-hak guru, dan tenaga kependidikan di daerah itu.
Baca juga: Kesembuhan pasien COVID-19 kasus 01 di NTT harus jadi spirit
Baca juga: DPRD: Libatkan dunia usaha bantu karyawan terdampak COVID-19 di NTT
Bahkan DPRD NTT meminta dinas pendidikan untuk meniadakan kendala birokratis, yang menjadi penghambat dalam mekanisme pembayaran honor tenaga kontrak.
"Kami sudah minta dinas pendidikan untuk menuntaskan pembayaran honor tenaga kontrak provinsi, insentif tenaga komite dan guru tidak tetap yayasan yang jumlahnya 9. 352 orang," tuturnya.
Pembayaran honor tenaga kontrak ini, tentunya berbasis data terkini, kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT ini.
Dia menambahkan, mengingat pandemik COVID-19 masih unpredictable masanya, maka dinas perlu membangun koordinasi berkala dengan dinas kabupaten/kota, juga pihak sekolah agar membantu berbagai kendala di lapangan.
DPRD: pemerintah segera bayar honor tenaga kontrak
Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa. (ANTARA/Bernadus Tokan)
Salah satu rekomendasi penting yang disampaikan dalam rapat virtual Komisi V DPRD NTT dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bersama tim pakar adalah percepatan pembayaran honor tenaga kontrak
