NTT subsidi biaya rapid test bagi pengusaha angkutan logistik

Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan subsidi biaya rapid test bagi pengusaha angkutan logistik di provinsi setempat mendukung kelancaran pasokan logistik ke daerah-daerah di NTT di tengah pandemi virus corona jenis baru (COVID-19).

“Pemerintah provinsi sudah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi rapid test termasuk kepada para pengusaha angkutan logistik sebesar 50 persen dari harga yang berlaku,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Isyak Nuka, dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis,( 28/5).

Baca juga: PDIP NTT prihatin mahalnya biaya rapid test mandiri

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan langkah pemerintah Provinsi NTT untuk mengatasi keluhan pengusaha angkutan logistik akan mahalnya biaya rapid test yang hasilnya akan digunakan sebagai bagian dari persyaratan ketika melakukan perjalanan antara-daerah untuk mendistribusikan logistik.

Isyak Nuka mengatakan, kalau sebelumnya para pengusaha angkutan logistik seperti dari Kota Kupang menuju ke daerah-daerah harus mengeluarkan biaya rapid test mencapai lebih dari Rp400 ribu maka sekarang sudah disubsidi pemerintah provinsi sebesar 50 persen.

“Pemerintah provinsi sudah mensubsidi 50 persen dari harga yang berlaku. Jadi kalau sebelumnya misalnya Rp480 ribu maka sekarang bayarnya sekitar Rp250 ribu,” katanya.

Baca juga: Bupati se-Pulau Sumba sepakat lakukan rapid test pelintas perbatasan

“Untuk pengusaha atau operator angkutan logistik dari Kota Kupang yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Bolok ke pulau-pulau seperti Flores, Sumba, dan lainnya itu rapid test-nya bisa dilakukan di Laboratorium Kesehatan milik pemerintah provinsi yang ada di Kota Kupang,” katanya.

Ia mengatakan, kebijakan subsidi biaya rapid test diberikan untuk memastikan agar pasokan logistik termasuk bahan-bahan kebutuhan pokok di dalam wilayah provinsi berbasiskan kepulauan itu tetap berlangsung aman dan lancar agar tidak terjadi kelangkaan di tengah pandemi COVID-19 ini.

Isyak Nuka menambahkan, pemerintah provinsi juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota juga turut membantu memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memastikan agar pasokan logistik di daerah tetap berjalan lancar.

Baca juga: Pemkab Manggarai Barat kekurangan alat rapid test

“Saya juga sudah berkontak dengan pemerintah daerah seperti Kabupaten Ngada untuk menyampaikan agar barangkali juga bisa dibantu hal serupa demikian juga pemerintah kabupaten/kota lainnya,” katanya.