Kupang (ANTARA) - Pemerintah Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan keterampilan kerja warganya dalam rangka mengatasi kemiskinan di daerah itu.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu kepada wartawan di Kupang, Selasa, (18/8) mengatakan hal itu terkait
dengan pernyataan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bahwa Pulau Timor dan Sumba memiliki kontribusi besar terhadap jumlah warga miskin di provinsi setempat.
Ia mengatakan pernyataan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat berdasarkan data statistik bahwa dua pulau besar di NTT, seperti Sumba dan Timor, memiliki jumlah warga miskin terbanyak di provinsi berbasis kepulauan tersebut.
Dua pulau itu, kata dia, memiliki jumlah warga miskin terbanyak yaitu 600 ribu lebih kepala keluarga (KK) miskin dari total 1,1 juta warga miskin di Nusa Tenggara Timur dengan banyak indikator, termasuk minim keterampilan bekerja.
"Apa yang dikatakan gubernur sesuai fakta berdasarkan data statistik BPS dengan berbagai indikator yang ada," kata Marius.
Dia mengatakan warga miskin di NTT tidak saja ada di Pulau Sumba dan Timor, tetapi juga tersebar di seluruh daerah setempat sehingga perlu ada upaya bersama pemerintah kabupaten/kota dalam mengatasi persoalan itu.
Pemprov NTT mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan berbagai upaya mengatasi kemiskinan di daerah setempat melalui pembangunan ekonomi warga serta mengoptimalkan pemanfaatan BLK agar warga memiliki keterampilan bekerja.
Baca juga: Gubernur Laiskodat berharap pebisnis berkontribusi pulihkan ekonomi
Baca juga: Gubernur NTT minta warga hindari provokasi SARA sambut Pilkada
Ia menyebut tingginyanya jumlah kemiskinan karena faktor keterampilan bekerja warga setempat yang minim.
"Apabila warga memiliki keterampilan bekerja maka bisa berusaha sehingga usaha ekonomi berkembang dan keluar dari lilitan kemiskinan," kata Marius.
Pemerintah NTT dorong pemkab optimalkan pemanfaatan BLK
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu (kanan) didampingi Kabag Pers, dokumentasi dan perpustakaan pada Biro Humas dan protokol Setda NTT,Diani T.A.Ledo (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kupang, Selasa (18/8/2020). (ANTARA/Benny Jahang)
Apa yang dikatakan gubernur sesuai fakta berdasarkan data statistik BPS dengan berbagai indikator yang ada
